KLH Bekukan Izin 80 Unit Ekstraksi Nikel dan Batu Bara

Fokus evaluasi dilakukan pada 14 provinsi kritis yang memiliki tambang batu bara dan nikel yang cukup besar.

"Jadi hasil analisa dipanggil penanggung jawabnya, kemudian disusun berita acara, temuan lapangan. Setelah itu digeser ke pendekatan hukum," kata Hanif.

Pendekatan hukum dapat berupa sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk melakukan audit lingkungan sampai gugatan perdata.

"Jadi ini sedang berjalan di semuanya. Tidak ada kecuali Bapak Presiden Prabowo melalui Satgas PKH, Pak Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan) memerintahkan agar semua berlaku sama, tidak boleh ada yang toleransi. Dan ini harus dilakukan secara menyeluruh," jelas Hanif.

Baca juga:

• KLH Setop Operasional Boiler Pabrik Kertas di Tangerang karena Cemari Udara
• KLH Selidiki 44 TPA yang Masih Open Dumping, Pemda Terancam Dipidana

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo meminta pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sejumlah perusahaan.

Hal itu disampaikan kepada kementerian dan lembaga, serta Satgas PKH melalui rapat terbatas daring, Senin, (19/1/2026) dari London, Inggris.

Dalam rapat tersebut, satuan tugas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," ungkap Prasetyo dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (20/1/2026).

Dia memerinci 28 perusahaan terdiri dari 22 perusahaan pemegang PBPH seluas 1,01 juta hektar, serta enam izin perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.