Kita Salah Menghitung Risiko

Ironisnya, wilayah yang baru saja tenggelam oleh kelebihan air kini berpotensi menghadapi kekurangan air.

Banyak orang melihat banjir dan kekeringan sebagai dua bencana yang berbeda.

Padahal keduanya merupakan dua sisi dari masalah yang sama: kegagalan kita mengelola risiko iklim.

Ketika hujan datang dalam jumlah ekstrem, kita kebanjiran. Ketika hujan berkurang, kita kekeringan. 

Dalam kedua situasi tersebut, yang menderita bukan hanya lingkungan, melainkan ekonomi.

Ketika sawah gagal panen akibat kekeringan, harga beras naik.

Ketika kebakaran hutan terjadi, biaya kesehatan meningkat. Ketika jalan nasional rusak akibat banjir, biaya logistik membengkak.

Ketika debit sungai menurun, pasokan air bersih terganggu. Ketika bendung dan irigasi tidak mampu berfungsi optimal, produksi pangan ikut terancam.

Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu persoalan: kerugian ekonomi.

Karena itu, sesungguhnya risiko iklim bukan isu lingkungan. Risiko iklim adalah isu ekonomi.

Sayangnya, dalam praktik pembangunan, kita masih sering memperlakukan keduanya sebagai dunia yang berbeda.

Kementerian lingkungan berbicara tentang rehabilitasi hutan. Kementerian ekonomi berbicara tentang pertumbuhan. Kementerian keuangan berbicara tentang anggaran. Padahal ketiganya saling terhubung.

Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas bentang alam yang rapuh.

Kita dapat belajar dari Sumatera Barat. Pada 2024, provinsi ini menghasilkan sekitar 1,35 juta ton gabah kering giling atau setara hampir 783 ribu ton beras konsumsi.

Produksi tersebut berasal dari lebih dari 296 ribu hektare lahan panen. Angka ini menunjukkan betapa besar ketergantungan ekonomi daerah terhadap stabilitas iklim.