Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPH Migas Jamin Akses BBM hingga Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar

Kompas.com - 21/03/2023, 14:02 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Produksi energi fosil yang terbatas membuat ketahanan energi Indonesia cenderung rentan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global.

Dan melambungnya harga minyak dunia memaksa pemerintah memperketat tata niaga energi.

Untuk memantau kondisi ketahanan energi khususnya di sektor hilir migas tersebut, pemerintah mengamanatkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh pelosok Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Komite BOH Migas Yapit Sapta Putra menuturkan, BPH Migas sebagai instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan, pendistribusian, dan pengangkutan gas bumi dituntut dapat menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM dan gas bumi.

Baca juga: Pro Kontra Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk Kesinambungan Ketahanan Energi Nasional

Karena BBM dan gas bumi merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak hingga pelosok negeri tanpa terkecuali.

"Dan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM perlu dipastikan keberlanjutan dan pengembangan BBM satu Harga yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga BBM terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T)," ujar Yapit dalam sambutannya di Acara Sekolah Kader Pejuang Energi (SKPE) DPP GMNI 2023 dengan tema "Peranan Kader Bangsa Mencapai Visi Kedaulatan Energi Indonesia" di Bojonegoro, yang dikutip Kompas.com, Selasa (21/3/2023).

Program BBM Satu Harga sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan Pemerataan Energi di Indonesia khususnya masyarakat di daerah 3T.

BPH Migas menargetkan tahun 2023 ini terbangun sebanyak 89 penyalur agar dapat terlaksana sehingga dapat tercapai total kumulatif 434 penyalur BBM Satu Harga.

"BPH Migas perlu memastikan distribusi dan ketersediaan BBM untuk SPBU BBM Satu Harga agar berjalan dengan lancar," pungkas Yapit.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menerangkan, tujuan dari agenda SKPE dan dilaksanakan di Bojonegoro adalah untuk menciptakan kader GMNI yang progresif di sektor Energi dan isu Energi menjadi Isu yang harus dikawal oleh GMNI sebagai upaya memperjuangkan Kaum Marhaen.

"Bojonegoro adalah salah satu daerah penyumbang migas terbesar di Indonesia sehingga kami bisa mendapatkan spirit kedaulatan energi di Indonesia dan isu Energi menjadi Isu yang harus dikawal oleh GMNI sebagai upaya memperjuangkan Kaum Marhaen," tutupnya. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dukung Dunia Pendidikan, BRI Peduli Salurkan Bantuan Rp 500 Juta kepada SDN di Bogor
Dukung Dunia Pendidikan, BRI Peduli Salurkan Bantuan Rp 500 Juta kepada SDN di Bogor
BUMN
Riset: Tips Jitu Percepat Transisi Energi adalah Kolab dengan China
Riset: Tips Jitu Percepat Transisi Energi adalah Kolab dengan China
LSM/Figur
Lewat Label 'Kota Kotor', KLH Dorong Perbaikan Pengelolaan Sampah
Lewat Label "Kota Kotor", KLH Dorong Perbaikan Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Pertamina Port Logistik Gelar Aksi Transplantasi Terumbu Karang dan Pembersihan Sampah di Kepulauan Seribu
Pertamina Port Logistik Gelar Aksi Transplantasi Terumbu Karang dan Pembersihan Sampah di Kepulauan Seribu
BUMN
Bank Lokal Ternyata Lebih Tangguh dan Bermanfaat dalam Krisis Iklim
Bank Lokal Ternyata Lebih Tangguh dan Bermanfaat dalam Krisis Iklim
Swasta
Konsep Baru Adipura: Yang Gagal Kelola Sampah Bakal Dapat Predikat Kota Kotor
Konsep Baru Adipura: Yang Gagal Kelola Sampah Bakal Dapat Predikat Kota Kotor
Pemerintah
Transparansi ESG Jadi Sorotan Baru Dunia Usaha, Bagaimana di Tanah Air?
Transparansi ESG Jadi Sorotan Baru Dunia Usaha, Bagaimana di Tanah Air?
Swasta
Pantau Konsumsi Energi AI, IEA Resmikan Observatorium Khusus
Pantau Konsumsi Energi AI, IEA Resmikan Observatorium Khusus
Pemerintah
KKP Minta Komdigi 'Take Down' Situs Jual Beli Pulau Indonesia
KKP Minta Komdigi "Take Down" Situs Jual Beli Pulau Indonesia
Pemerintah
Dorong Logistik Berkelanjutan, KAI Logistik Tanam 500 Mangrove
Dorong Logistik Berkelanjutan, KAI Logistik Tanam 500 Mangrove
BUMN
KKP Bantah Isu 4 Pulau di Anambas Dijual di Situs Internasional
KKP Bantah Isu 4 Pulau di Anambas Dijual di Situs Internasional
Pemerintah
Studi Baru Sebut Larangan Kantong Plastik Ampuh Kurangi Penggunaan
Studi Baru Sebut Larangan Kantong Plastik Ampuh Kurangi Penggunaan
LSM/Figur
Kompleksitas Sawit di Tesso Nilo adalah Buah Ketidaktegasan Pemerintah
Kompleksitas Sawit di Tesso Nilo adalah Buah Ketidaktegasan Pemerintah
Pemerintah
Komisi Eropa Berencana Batalkan Penyusunan Regulasi Anti-Greenwashing
Komisi Eropa Berencana Batalkan Penyusunan Regulasi Anti-Greenwashing
Pemerintah
Lawan Krisis Iklim, BRIN Genjot Pemuliaan Tanaman Buah Pakai Speed Breeding
Lawan Krisis Iklim, BRIN Genjot Pemuliaan Tanaman Buah Pakai Speed Breeding
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau