Korupsi Hambat Tercapainya SDGs di Semua Negara, Ini Upaya Memberantasnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Economic and Social Council (ECOSOC) PBB menilai, korupsi adalah hambatan terhadap tercapainya Sustanable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara di dunia.

Presiden ECOSOC Lachezara Stoeva pada Selasa (2/4/2023) mengatakan, korupsi yang terjadi di dunia saat ini menggerogoti 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) global.

“Dari sekitar 13 triliun dollar AS (Rp 190.761 kuadriliun) pengeluaran publik global, hingga 25 persennya hilang karena korupsi,” kata Stoeva, sebagaimana dirilis dari situs web PBB.

Baca juga: 16 Orang Diperiksa KPK sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Mantan Panglima GAM Izil Azhar

Stoeva menyampaikan hal tersebut dalam rapat khusus bertema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16: Meningkatkan Tata Kelola dan Mengurangi Korupsi.

Rapat khusus tersebut mengidentifikasi solusi nyata untuk mendorong praktik anti-korupsi di semua level.

Salah satu tujuan SDGs untuk memberantas korupsi tercermin di tujuan nomor 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Stoeva menuturkan, tanggapan yang keras terhadap korupsi akan semakin dekat dalam merealisasikan tujuan dan target SDGs pada 2030.

Baca juga: Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Rp 2,5 Triliun, Punya Harta Rp 26,9 Miliar

“Korupsi berkontribusi pada hilangnya sumber daya alam, memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan,” ucap Stoeva.

Dia menambahkan bahwa dampak buruk korupsi juga mengikis kepercayaan serta merusak stabilitas ekonomi dan politik.

Sejauh ini, praktik-praktik korupsi yang terjadi di seluruh dunia sangat memengaruhi perempuan, kelompok miskin, kelompok rentan, dan mengikis kompetensi sumber daya manusia.

Stoeva menegaskan, korupsi telah menghalangi jalan merealisasikan 17 tujuan dalam SDGs pada 2030.

Baca juga: Tersangka Korupsi, Ini Profil dan Kekayaan Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono

“Kemajuan SDG 16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh yang kuat dapat membuka lingkaran yang baik,” papar Stoeva.

Dia menambahkan bahwa tujuan SDGs nomor 16 tersebut merupakan persyaratan yang sangat diperlukan untuk implementasi yang efektif dari semua tujuan SDGs.

Sebagai imbalannya, kemajuan SDGs menjadi faktor yang memungkinkan tanggapan yang lebih efektif terhadap korupsi.

Salah satu upaya untuk memeberantas korupsi di negara-negara dunia adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan data secara optimal.

Selain itu, parlemen, warga negaram dan masyarakat sipil harus bersatu dan terlibat dalam memantau risiko korupsi serta memantau respons pemberantasan korupsi.

Baca juga: Ini Kasus Korupsi yang Jerat Direktur Utama Waskita Karya