Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/05/2023, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Bali menjadi provinsi terbaik di Indonesia dalam skor Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) pada 2022.

IDSDB adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat interaksi dukungan tata kelola sebagai input serta output penunjang daya saing yang saling berkaitan.

Terdapat empat pilar besar dalam penilaian IDSDB yaitu lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan.

Baca juga: Mengenal 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan Beserta Penjelasannya

Penilaian IDSDB dilakukan oleh konsorsium dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama dengan Terra Komunika dan Kinara Indonesia.

Dilansir dari situs webnya, IDSDB diharapkan menjadi salah satu landasan dalam pola pembangunan nasional dan daerah, maupun acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang sudah lebih maju dalam penerapannya.

Pelaksanaan pengukuran IDSDB mencakup tiga kegiatan utama.

Baca juga: SDGs: Pengertian, Sejarah, dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pertama, merumuskan dan mengukur daya saing daerah berkelanjutan serta membangun database daya saing daerah berkelanjutan.

Kedua, memperkuat strategi komunikasi dan advokasi melalui publikasi media massa dan media sosial, soft launching, webinar series, awarding, dan investment forum.

Ketiga, asistensi teknis yaitu penyiapan materi dan diklat peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah.

Baca juga: Emirates Gabung UN Global Compact, Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Skor IDSDB

Berikut daftar 29 provinsi dengan skor terrtinggi hingga terendah dalam IDSDB di Indonesia pada 2022.

  • Bali: 65,13
  • Sulawesi Tengah: 62,67
  • Kepulauan Riau: 61,19
  • Kalimantan Utara: 61,04
  • Di Yogyakarta: 60,64
  • Jambi: 59,14
  • Jawa Tengah: 58,79
  • Bengkulu: 58,19
  • Kalimantan Selatan: 58,18
  • Kepulauan Bangka Belitung: 58,11
  • Nusa Tenggara Barat: 57,89
  • Sulawesi Selatan: 57,28
  • Kalimantan Timur: 56,62
  • Kalimantan Tengah: 55,79
  • Sulawesi Tenggara: 55,52
  • Aceh: 55,31
  • Jawa Timur: 55,17
  • Sumatera Barat: 55,16
  • Sulawesi Barat: 54,90
  • Lampung: 54,89
  • Riau: 54,76
  • Gorontalo: 54,68
  • Sumatera Utara: 54,22
  • Sumatera Selatan: 53,77
  • Nusa Tenggara Timur: 52,42
  • Kalimantan Barat: 52,40
  • Jawa Barat: 52,37
  • Sulawesi Utara: 50,56
  • Banten: 46,62

Baca juga: Pemberdayaan Perempuan, Modal Delta Dunia Jaga Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, IDSDB diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah, khususnya di tingkat kabupaten.

Dalam peluncuran IDSDB pada Indonesia’s SDGs Annual Conference 2022 pada 1 Desember 2022, Suharso berukar bahwa aksi nyata dan kerja sama para pihak sangat penting untuk akselerasi pencapaian SDGs.

Memasuki dekade untuk aksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, akselerasi implementasi di daerah semakin penting, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Pemerintah di daerah, terutama di kabupaten, memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga kesimbangan antara pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, melalui tata kelola berkelanjutan.

Baca juga: Mengenal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kebakaran Lahan Gambut Akibat El Nino Bisa Terulang pada 2027
Kebakaran Lahan Gambut Akibat El Nino Bisa Terulang pada 2027
LSM/Figur
Bappenas : PDB Pantura Besar, Pembangunan 'Giant Sea Wall' Demi Selamatkan Indonesia
Bappenas : PDB Pantura Besar, Pembangunan "Giant Sea Wall" Demi Selamatkan Indonesia
Pemerintah
Musim Panas Ekstrem di Eropa Sebabkan Kerugian 43 Miliar Euro
Musim Panas Ekstrem di Eropa Sebabkan Kerugian 43 Miliar Euro
LSM/Figur
23 Ribu Lahan Gambut Terbakar pada Juli 2025, 56 Persen Terkait Izin Sawit dan PBPH
23 Ribu Lahan Gambut Terbakar pada Juli 2025, 56 Persen Terkait Izin Sawit dan PBPH
LSM/Figur
IEA Proyeksikan Pertumbuhan Kuat Proyek Hidrogen Rendah Emisi
IEA Proyeksikan Pertumbuhan Kuat Proyek Hidrogen Rendah Emisi
Pemerintah
KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di 65 Lokasi Pada Tahun Ini
KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di 65 Lokasi Pada Tahun Ini
Pemerintah
Geo-engineering Tidak Cukup untuk Lindungi Kutub dari Perubahan Iklim
Geo-engineering Tidak Cukup untuk Lindungi Kutub dari Perubahan Iklim
Pemerintah
Titik Karhutla 2025 Terbanyak di Kalbar, Kontributor Terbesar dari Pembukaan Lahan Sawit
Titik Karhutla 2025 Terbanyak di Kalbar, Kontributor Terbesar dari Pembukaan Lahan Sawit
LSM/Figur
Wujud Kepedulian, Pertamina Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir di Bali
Wujud Kepedulian, Pertamina Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir di Bali
BUMN
Laporan Bank Dunia: Perlindungan Alam Kunci Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan
Laporan Bank Dunia: Perlindungan Alam Kunci Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan
Pemerintah
Pertagas Kembangkan Budidaya Madu hingga Ikan Keramba untuk Berdayakan Masyarakat Riau
Pertagas Kembangkan Budidaya Madu hingga Ikan Keramba untuk Berdayakan Masyarakat Riau
BUMN
Salahkan Cuaca Ekstrem Jadi Penyebab Karhutla, Menhut Dinilai Lepas Tanggung Jawab
Salahkan Cuaca Ekstrem Jadi Penyebab Karhutla, Menhut Dinilai Lepas Tanggung Jawab
Pemerintah
KLH Segel Perusahaan yang Diduga Jadi Sumber Paparan Radioaktif Udang Beku
KLH Segel Perusahaan yang Diduga Jadi Sumber Paparan Radioaktif Udang Beku
Pemerintah
BRIN Sebut 5 Faktor Gabungan Sebabkan Hujan Ekstrem hingga Banjir di Bali
BRIN Sebut 5 Faktor Gabungan Sebabkan Hujan Ekstrem hingga Banjir di Bali
Pemerintah
Menteri LH: Krisis Pengelolaan Sampah Picu Banjir Parah di Bali
Menteri LH: Krisis Pengelolaan Sampah Picu Banjir Parah di Bali
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau