Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringkat 4 Terendah di Jatim, Sidoarjo Targetkan Bebas BAB Sembarangan

Kompas.com, 29 Mei 2023, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menargetkan bebas buang air besar sembarangan (BABS) atau open defecation free (ODF) 100 persen di seluruh wilayah.

setempat salah satunya meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Pj Sekretaris Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto di Sidoarjo, Kamis mengatakan, percepatan ODF ini harus segera diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: Jutaan Rumah Tangga di Indonesia Masih BAB Sembarangan

"Upaya tersebut juga untuk mengejar target verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS)," ujarnya di sela kegiatan Percepatan ODF Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Lokus Kabupaten Sidoarjo Sehat di Pendapa Pemkab Sidoarjo, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (25/5/2023)

Ia mengatakan, permasalahan BABS jika tidak segera tertangani akan menyebabkan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lainnya, seperti masih tingginya angka stunting di Sidoarjo.

"Untuk mengejar 100 persen bebas ODF ini mari kita bersama-sama menyamakan persepsi bahwa permasalahan ODF atau bebas buang air besar sembarangan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Sehingga, perlu gerakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari desa hingga dinas," katanya.

Angka ODF Sidoarjo saat ini berada dalam posisi ke-34 dari jumlah 38 kabupaten atau kota se-Jawa Timur.

Baca juga: Sejarah Toilet dan Sanitasi Layak: Sudah Ada Sejak Ribuan Tahun Lalu

Hal tersebut menjadikan Sidoarjo harus bergerak cepat dalam penanganan bebas ODF dan mengurangi angka stunting.

"Rangking ke-34 ini harus segera dituntaskan, karena Sidoarjo sendiri saya rasa tidak pantas jika mendapatkan rangking ODF terendah nomor empat," ucap Andjar

"Karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sidoarjo besar, APBD Sidoarjo juga besar jika di bandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Sehingga, butuh sinergitas dari berbagai pihak dan dalam acara ini saya harapkan bisa terpecahkan masalah dan solusinya," sambungnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati mengataka, angka stunting di Sidoarjo naik sebesar 1,3 persen yang di sebabkan karena angka ODF yang masih tinggi.

Baca juga: Sanitasi Layak: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya

"Untuk menurunkan angka stunting sendiri, selain percepatan bebas ODF 100 persen, juga perlu menggalakkan kembali air susu ibu (ASI) eksklusif, dan seluruh kader kesehatan tiap daerah agar memantau ibu hamil di daerahnya masing-masing", ucap Fenny.

Fenny mengatakan, upaya Sidoarjo untuk percepatan bebas ODF di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat melalui desa kelurahan, menggerakkan sektor swasta melalui CSR, dan membangun kesadaran masyarakat untuk mau membangun jamban sehat secara mandiri.

Data masyarakat yang belum memiliki jamban sehat yang telah dilaksanakan oleh tim puskesmas bersama dengan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sebanyak 5.926 rumah belum memiliki jamban.

"Jumlah desa yang sudah ODF di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 201 desa dari total 352 desa, target untuk bisa verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional minimal 80 persen atau 281 desa. Sehingga, masih terdapat kekurangan minimal 80 desa yang ditargetkan bisa ODF pada tahun 2023," ujarnya.

Baca juga: Mengenal Tujuan 6 SDGs: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Mengapa Bencana Meningkat, tapi Angka Kematian Tak Selalu Bertambah?
Mengapa Bencana Meningkat, tapi Angka Kematian Tak Selalu Bertambah?
LSM/Figur
Dorongan Pajak Daging Menguat di Eropa, Konsumsi Tinggi Karbon Dinilai Ancam Iklim
Dorongan Pajak Daging Menguat di Eropa, Konsumsi Tinggi Karbon Dinilai Ancam Iklim
LSM/Figur
KLH Akan Bicara ke Kemnaker Soal Nasib Karyawan 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya
KLH Akan Bicara ke Kemnaker Soal Nasib Karyawan 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya
Pemerintah
Tekan Kerusakan Terumbu Karang, Raja Ampat Perluas Mooring dan Wajibkan Retribusi
Tekan Kerusakan Terumbu Karang, Raja Ampat Perluas Mooring dan Wajibkan Retribusi
LSM/Figur
Dampak Kebakaran Hutan Tak Hilang Meski Api Padam, Erosi Tanah Terus Terjadi
Dampak Kebakaran Hutan Tak Hilang Meski Api Padam, Erosi Tanah Terus Terjadi
LSM/Figur
Dukung Transisi Energi, KG Media Beli Sertifikat Energi Terbarukan PLN
Dukung Transisi Energi, KG Media Beli Sertifikat Energi Terbarukan PLN
Swasta
KLH Sebut 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya oleh Prabowo Terbukti Langgar Aturan
KLH Sebut 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya oleh Prabowo Terbukti Langgar Aturan
Pemerintah
Laut Serap Panas Terbesar Sepanjang Sejarah pada 2025
Laut Serap Panas Terbesar Sepanjang Sejarah pada 2025
LSM/Figur
PBB Sebut Dunia Terancam Kebangkrutan Air, Apa Itu?
PBB Sebut Dunia Terancam Kebangkrutan Air, Apa Itu?
Pemerintah
PT TPL Tanggapi Pencabutan Izin PBPH oleh Presiden Prabowo
PT TPL Tanggapi Pencabutan Izin PBPH oleh Presiden Prabowo
Swasta
Perkuat Aksi Iklim, Indonesia Gabung The Coalition to Grow Carbon Markets
Perkuat Aksi Iklim, Indonesia Gabung The Coalition to Grow Carbon Markets
BrandzView
Agincourt Hormati Keputusan Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Agincourt Hormati Keputusan Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Swasta
RI Gabung 'The Coalition to Grow Carbon Markets' untuk Perkuat pembiayaan Iklim
RI Gabung "The Coalition to Grow Carbon Markets" untuk Perkuat pembiayaan Iklim
Swasta
OpenAI Siapkan Rencana Stargate agar Pusat Data AI Tak Bebani Warga
OpenAI Siapkan Rencana Stargate agar Pusat Data AI Tak Bebani Warga
Swasta
Emisi Karbon dari Lempeng Teknonik Picu Perubahan Iklim pada Zaman Purba
Emisi Karbon dari Lempeng Teknonik Picu Perubahan Iklim pada Zaman Purba
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau