Pilar 4 SDGs: Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

KOMPAS.com – Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Secara singkat, SDGs adalah sebuah agenda pembangunan skala global yang berkelanjutan demi masyarakat yang sejahtera dan damai dengan tetap menjaga kelestarian planet Bumi.

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

SDGs adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi.

Baca juga: SDGs: Pengertian, Sejarah, dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia merespons SDGs melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 59 Tahun 2017 dan Perpres No 111 Tahun 2022.

Di Indonesia, SDGs dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan pelaksanannya dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Oleh Indonesia, ke-17 tujuan dan 169 target SDGs dirangkum ke dalam Empat Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pilar keempat dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia adalah Pembangunan Hukum dan Tata kelola. Berikut Penjelasannya.

Baca juga: Mengenal 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan Beserta Penjelasannya

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Di dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola terdapat satu tujuan dalam SDGs yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Baca juga: 4 Pilar SDGs di Indonesia

Tujuan dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Tujuan nomor 16 dari 17 tujuan SDGs yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh masuk dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Tujuan ini menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Dalam tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan memiliki 12 target yaitu:

• Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun.
• Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
• Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
• Pada 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
• Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
• Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
• Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan.
• Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
• Pada 2030 memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
• Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
• Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
• Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Daftar 169 Target SDGs