Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 5 Juni 2023, 19:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Rata-rata pendapatan bersih yang diterima pekerja informal di Indonesia dalam sebulan lebih kecil dibandingkan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) per bulan.

Dilansir dari publikasi Statistik Indonesia 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata UMP per bulan pada 2022 adalah Rp 2.729.463.

Dari angka tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi per bulan pada 2022 yaitu Rp 4.641.854. Sedangkan UMP per bulan terendah pada 2022 adalah Provinsi Jawa Tengah dengan Rp 1.812.935.

Baca juga: 59,31 Persen Pekerja Indonesia Berkecimpung di Sektor Informal

Di sisi lain, pada 2022 rata-rata pendapatan bersih yang diterima para pekerja informal secara nasional setiap bulannya adalah Rp 1.862.958.

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, usia 25-54 tahun mendapatkan rata-rata pendapatan bersih paling banyak yaitu Rp 2.007.345.

Kondisi tersebut disusul kelompok usia di atas 55 tahun dengan Rp 1.566.025 per bulan dan kelompok usia 15-24 tahun dengan Rp 1.555.364 per bulan.

Pekerja informal yang mendapat rata-rata pendapatan bersih paling banyak adalah DKI Jakarta yaitu Rp 4.201.899. Sedangkan pekerja informal dengan rata-rata pendapatan paling rendah ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Rp 1.035.532.

Baca juga: Mimpi Pekerja Informal Punya Rumah itu Kini Terbeli...

Pendapatan bersih pekerja informal

Menurut BPS, mereka yang termasuk pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tak dibayar.

Berikut rata-rata pendapatan bersih per bulan bagi pekerja informal berdasarkan provinsinya.

  • DKI Jakarta: Rp 4.201.899
  • Kalimantan Timur: Rp 2.615.014
  • Kepulauan Bangka Belitung: Rp 2.362.600
  • Kepulauan Riau: Rp 2.355.801
  • Kalimantan Tengah: Rp 2.325.737
  • Banten: Rp 2.317.192
  • Papua: Rp 2.221.291
  • Sulawesi Utara: Rp 2.134.563
  • Jambi: Rp 2.116.823
  • Kalimantan Utara: Rp 2.112.353
  • Papua Barat: Rp 2.104.890
  • Riau: Rp 2.094.333
  • Bali: Rp 1.967.384
  • Sulawesi Selatan: Rp 1.961.626
  • Jawa Barat: Rp 1.951.688
  • Sumatera Selatan: Rp1.879.107
  • Sulawesi Tenggara: Rp 1.813.431
  • Kalimantan Selatan: Rp 1.809.325
  • Maluku Utara: Rp 1.806.232
  • Kalimantan Barat: Rp 1.805.701
  • Sumatera Utara: Rp 1.800.964
  • Aceh: Rp 1.670.472
  • Jawa Timur: Rp 1.664.599
  • Sumatera Barat: Rp 1.656.843
  • Bengkulu: Rp 1.644.239
  • Sulawesi Tengah: Rp 1.610.005
  • Lampung: Rp 1.609.657
  • Gorontalo: Rp 1.608.048
  • Jawa Tengah: Rp 1.489.425
  • Maluku: Rp 1.471.298
  • DI Yogyakarta: Rp 1.469.717
  • Nusa Tenggara Barat: Rp 1.278.749
  • Sulawesi Barat: Rp 1.238.649
  • Nusa Tenggara Timur: Rp 1.035.532

Baca juga: Menaker Dukung BP Tapera Bidik 30.000 Pekerja Informal Jadi Peserta

Pekerja informal mendominasi

Hingga 2022, mayoritas pekerja Indonesia yaitu 59,31 persen bekerja di sektor informal menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 yang digelar BPS.

Pada 2022 ada 209,42 juta orang Indonesia yang masuk usia kerja. Dari jumlah tersebut, angkatan kerjanya sebanyak 143,72 jiwa sedangkan 65,70 juta jiwa merupakan bukan angkatan kerja.

Dari jumlah angkatan kerja, sebanyak 135,30 juta jiwa statusnya bekerja sedangkan angka pengangguran yaitu 8,42 juta jiwa.

“Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di kegiatan informal,” tulis keterangan dalam Sakernas.

Sebanyak 59,31 persen pekerja bekerja di sektor informal. Sisanya, yaitu 40,69 persen, bekerja di sektor informal. Untuk pekerja informal, pria mendominasi yaitu 57,65 persen.

Sedangkan perempuan 42,35 persen. Para pekerja informal ini lebih banyak bekerja di pedesaan yaitu 55,56 persen. Sedangkan di perkotaan ada 44,44 persen.

Baca juga: Gaet Pekerja Informal, Ini Strategi BPJS Ketenagakerjaan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Studi Sebut Bahasa Iklim PBB Kikis Kepercayaan Publik terhadap Sains
Studi Sebut Bahasa Iklim PBB Kikis Kepercayaan Publik terhadap Sains
Pemerintah
Lahan Pertanian Bisa Jadi Kunci Melawan Perubahan Iklim
Lahan Pertanian Bisa Jadi Kunci Melawan Perubahan Iklim
Pemerintah
494 Karton Udang PT Bahari Makmur Sejati Dimusnahkan Usai Terkontaminasi Cs-137
494 Karton Udang PT Bahari Makmur Sejati Dimusnahkan Usai Terkontaminasi Cs-137
Pemerintah
Pertamina Salurkan Bantuan untukUrban Farming dan Pengelolaan Sampah Senilai Rp 6,5 Miliar
Pertamina Salurkan Bantuan untukUrban Farming dan Pengelolaan Sampah Senilai Rp 6,5 Miliar
BUMN
Pengunjung Taman Mini Kini Bisa Tabung Kemasan Botol Sekali Pakai
Pengunjung Taman Mini Kini Bisa Tabung Kemasan Botol Sekali Pakai
Swasta
Studi Sebut Teknologi Digital Efektif Ajarkan Keberlanjutan Laut pada Generasi Muda
Studi Sebut Teknologi Digital Efektif Ajarkan Keberlanjutan Laut pada Generasi Muda
Pemerintah
Ancaman Baru, Perubahan Iklim Perluas Habitat Nyamuk Malaria
Ancaman Baru, Perubahan Iklim Perluas Habitat Nyamuk Malaria
Pemerintah
Ironis, Tembok Alami di Pesisir Selatan Jawa Kian Terkikis Tambang Pasir
Ironis, Tembok Alami di Pesisir Selatan Jawa Kian Terkikis Tambang Pasir
Pemerintah
Maybank Group Alokasikan Rp 322 Triliun untuk Pendanaan Berkelanjutan
Maybank Group Alokasikan Rp 322 Triliun untuk Pendanaan Berkelanjutan
Swasta
Sampah Campur dan Kondisi Geografis Bikin Biaya Daur Ulang di RI Membengkak
Sampah Campur dan Kondisi Geografis Bikin Biaya Daur Ulang di RI Membengkak
Swasta
Kemenperin Setop Insentif Impor EV CBU Demi Genjot Hilirisasi Nikel
Kemenperin Setop Insentif Impor EV CBU Demi Genjot Hilirisasi Nikel
Pemerintah
Tak Hanya EV, Sektor Metalurgi Hijau Bisa Dongkrak Hilirisasi Nikel
Tak Hanya EV, Sektor Metalurgi Hijau Bisa Dongkrak Hilirisasi Nikel
LSM/Figur
Studi: Masyarakat Salah Paham Tentang Dampak Lingkungan Makanan Sehari-hari
Studi: Masyarakat Salah Paham Tentang Dampak Lingkungan Makanan Sehari-hari
Pemerintah
Kisah Kakao Kampung Merasa di Berau, Dulu Dilarang Dimakan Kini Jadi Cuan
Kisah Kakao Kampung Merasa di Berau, Dulu Dilarang Dimakan Kini Jadi Cuan
Swasta
UNICEF Peringatkan Ada 600 Juta Anak Berpotensi Terpapar Kekerasan di Rumah
UNICEF Peringatkan Ada 600 Juta Anak Berpotensi Terpapar Kekerasan di Rumah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau