Potensi Energi Terbarukan Asia Tenggara Melimpah, Peluang Investasi Perlu Diperluas

KOMPAS.com - Kelompok Fair Finance Asia melaporkan bahwa sejak Persetujuan Paris ditandatangani pada 2015, ternyata masih ada pembiayaan untuk penambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang mengalir ke Asia.

Fair Finance Asia adalah jaringan regional dari puluhan organisasi masyarakat sipil Asia. Total pembiayaan penambangan batu bara dan PLTU baru bara mencapai 683 miliar dollar AS, termasuk ke Indonesia, Filipina, dan Vietnam.

Hal tersebut disampaikan oleh Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR) Marlistya Citraningrum dalam webinar bertajuk Unlocking Potential Renewable Energy Finance in Southeast Asia, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Transisi Energi di ASEAN Perlu Dikebut, Ini Strateginya

Padahal di Asia, khususnya Asia Tenggara, memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar.

International Renewable Energy Agency (IRENA) menyebutkan, pada 2050, dua per tiga kebutuhan energi kawasan Asia Tenggara dapat dipenuhi hanya dengan menggunakan energi terbarukan saja.

Di satu sisi, dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan, Asia Tenggara dapat meningkatkan 40 persen dari total energi kawasan pada tahun 2030.

Potensi energi terbarukan yang masif ini perlu dikembangkan sesegera mungkin untuk mengejar target nol emisi atau net zero emission (NZE) pada 2050 sesuai Persetujuan Paris.

Baca juga: Ini Caranya Capai Ketahanan Energi Terbarukan di ASEAN

Akan tetapi, IESR mengamati bahwa pengembangan energi terbarukan di Asia Tenggara saat ini masih terhambat oleh beberapa hal seperti kesenjangan teknologi, pasar energi terbarukan yang belum siap, dan kurangnya investasi bagi transisi energi.

Citra menuturkan, untuk mempercepat transisi energi dan investasi energi terbarukan di Asia Tenggara, perlu upaya-upaya yang lebih terkonsolidasi.

"Misalnya mendorong pasar untuk pembiayaan berkelanjutan regional dengan taksonomi hijau ASEAN, menyediakan fasilitas manajemen risiko pengembangan proyek energi terbarukan, hingga adanya sinergi kebijakan dan peraturan yang memungkinkan tumbuhnya skema-skema pembiayaan inovatif," ungkap Citra dalam siaran pers IESR.

Dia menambahkan, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN perlu memperkuat ambisinya dalam mengembangkan energi terbarukan dimulai dari pembuatan kebijakan transisi energi yang kuat.

Baca juga: Interkoneksi Jaringan Lintas ASEAN Jadi Solusi Kelemahan Energi Terbarukan

Kebijakan transisi energi yang kuat dapat menciptakan pasar energi bersih yang stabil dan memperluas peluang investasi yang lebih besar.

Selain itu, melalui Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, IESR mendorong pemerintah mengatasi tantangan pembiayaan energi terbarukan di kawasan ASEAN.

Beberapa cara yang bisa dilakukan di antaranya adalah dengan mengoptimalisasi pelaksanaan taksonomi hijau ASEAN dan menciptakan berbagai skema pembiayaan inovatif.

Koordinator Pembiayaan Berkelanjutan IESR Farah Vianda berujar, salah satu poin penting yang perlu disoroti dalam taksonomi ASEAN yang terbaru adalah pensiun dini PLTU batu bara.

Baca juga: Indonesia Punya Kesempatan Pimpin ASEAN Lakukan Transisi Energi

"Hal ini bisa menjadi peluang besar bagi negara-negara ASEAN untuk mulai melakukan transisi didukung dengan momentum JETP (Just Energy Transition Partnership). Namun, perlu dijaga juga untuk kriteria yang masuk pendanaan hijau," terang Farah.

Farah menyampaikan, Indonesia perlu mendorong negara-negara anggota ASEAN agar mulai fokus pada upaya dekarbonisasi sistem energinya, termasuk mengatasi rendahnya investasi di sektor energi terbarukan.

Berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani investasi energi terbarukan di ASEAN hanya mencapai 8 miliar dollar AS per tahun selama 2016 hingga 2021.

Padahal, kebutuhan investasi untuk energi terbarukan mencapai 27 miliar dollar AS per tahun guna mendukung ambisi untuk mewujudkan bauran energi terbarukan sebesar 20-30 persen pada 2025.

Baca juga: Percepatan Transisi Energi di ASEAN Perlu Libatkan Masyarakat Sipil