Percepatan Transisi Energi di ASEAN Perlu Libatkan Masyarakat Sipil

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia dapat melibatkan peran masyarakat sipil dalam meningkatkan relevansi ASEAN di berbagai aspek.

Aspek-aspek yang bisa digarap termasuk ambisi target iklim kawasan, pengembangan energi terbarukan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, Indonesia dapat mendorong kerja sama negara-negara ASEAN melakukan transisi energi yang selaras dengan target Persetujuan Paris.

Baca juga: Hutama Karya Kenalkan Produk Unggulan UMKM Binaan dalam KTT ASEAN

Indonesia juga dapat mendorong negara-negara ASEAN membangun upaya bersama memperkuat ketahanan menghadapi berbagai ancaman dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan berkelanjutan.

Sejauh ini, ASEAN sudah memiliki Kelompok Kerja ASEAN untuk Perubahan Iklim dan ASEAN Energy Cooperation.

Untuk mencapai target mitigasi iklim dan pengembangan energi terbarukan, perlu upaya ekstra dan kerja sama antara kelompok kerja, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lintas negara.

IESR berpendapat, Indonesia selaku Ketua ASEAN dapat memberi ruang kepada masyarakat sipil di tingkat regional agar terlibat dalam agenda keketuaannya pada 2023, khususnya untuk isu energi dan iklim.

Baca juga: Indonesia Berperan Penting Pimpin Koordinasi Isu TPPO di ASEAN

Pada Selasa (16/5/2023), Direktur IESR Fabby Tumiwa mengatakan, ASEAN menjadi kawasan yang menjanjikan untuk berinvestasi, khususnya di sektor energi terbarukan.

“Memanfaatkan kepemimpinannya di ASEAN, Indonesia dapat mendorong dan merangkul organisasi masyarakat sipil di ASEAN untuk berfokus pada transisi energi, serta menginisiasi kolaborasi konkret dalam waktu dekat dan bersama-sama dapat berkontribusi dalam mempercepat transisi energi di kawasan dan mengatasi perubahan iklim,” ungkap Fabby dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh IESR.

ASEAN sendiri mempunyai target untuk mengejar 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025. Di sisi lain, menurut IEA, 80 persen bauran energi primer negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih berasal dari energi fosil.

Baca juga: Indonesia Gagas Jejaring Desa ASEAN, Begini Tujuannya

Penurunan biaya energi energi terbarukan diprediksi oleh IEA dapat meningkatkan penetrasi energi terbarukan di ASEAN hingga 70 persen pada 2040.

Hal ini akan mampu terwujud jika tercipta koordinasi dan kolaborasi yang intensif antara pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku bisnis di ASEAN dalam proses pembuatan kebijakan regional.

Sementara itu Koordinator Proyek Diplomasi Iklim IESR Arief Rosadi mengatakan, hingga saat ini ASEAN tidak memiliki jalur formal bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi, khususnya untuk isu iklim dan energi.

Baca juga: Taksonomi Terbaru ASEAN Diluncurkan, Dukung Penutupan PLTU

Untuk itu, Indonesia perlu memimpin ASEAN agar menyediakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif bagi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan di regional.

“Langkah nyata yang dapat dilakukan sekarang adalah meningkatkan intensitas komunikasi antar masyarakat sipil di kawasan, untuk berbagi informasi serta perkembangan terbaru di masing-masing negara terkait isu energi dan iklim. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh, solidaritas dan rasa kepemilikan terhadap ASEAN sebagai kawasan bersama,” ungkap Arief.

Menurutnya, Indonesia dapat mendorong lebih banyak diskusi publik yang menitikberatkan pada pertukaran pengetahuan dan rekomendasi kebijakan berbasis data yang mendukung percepatan transisi energi, dan menyediakan peluang pengembangan kapasitas SDM di sektor energi terbarukan.

“Hal lain yang perlu dilakukan adalah penguatan kolaborasi akar rumput dan jaringan masyarakat sipil di tingkat regional. Adanya kolaborasi tersebut dapat membantu dapat pencapaian agenda iklim dan transisi energi di kawasan melalui berbagi praktik baik dan pengetahuan teknis,” kata Arief.

Baca juga: 50 Persen Listrik ASEAN Dipasok PLTU, Pensiun Dini Perlu Dikebut