Percepatan Transisi Energi di ASEAN Perlu Libatkan Masyarakat Sipil

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia dapat melibatkan peran masyarakat sipil dalam meningkatkan relevansi ASEAN di berbagai aspek.

Aspek-aspek yang bisa digarap termasuk ambisi target iklim kawasan, pengembangan energi terbarukan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, Indonesia dapat mendorong kerja sama negara-negara ASEAN melakukan transisi energi yang selaras dengan target Persetujuan Paris.

Baca juga: Hutama Karya Kenalkan Produk Unggulan UMKM Binaan dalam KTT ASEAN

Indonesia juga dapat mendorong negara-negara ASEAN membangun upaya bersama memperkuat ketahanan menghadapi berbagai ancaman dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan berkelanjutan.

Sejauh ini, ASEAN sudah memiliki Kelompok Kerja ASEAN untuk Perubahan Iklim dan ASEAN Energy Cooperation.

Untuk mencapai target mitigasi iklim dan pengembangan energi terbarukan, perlu upaya ekstra dan kerja sama antara kelompok kerja, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lintas negara.

IESR berpendapat, Indonesia selaku Ketua ASEAN dapat memberi ruang kepada masyarakat sipil di tingkat regional agar terlibat dalam agenda keketuaannya pada 2023, khususnya untuk isu energi dan iklim.

Baca juga: Indonesia Berperan Penting Pimpin Koordinasi Isu TPPO di ASEAN

Pada Selasa (16/5/2023), Direktur IESR Fabby Tumiwa mengatakan, ASEAN menjadi kawasan yang menjanjikan untuk berinvestasi, khususnya di sektor energi terbarukan.

“Memanfaatkan kepemimpinannya di ASEAN, Indonesia dapat mendorong dan merangkul organisasi masyarakat sipil di ASEAN untuk berfokus pada transisi energi, serta menginisiasi kolaborasi konkret dalam waktu dekat dan bersama-sama dapat berkontribusi dalam mempercepat transisi energi di kawasan dan mengatasi perubahan iklim,” ungkap Fabby dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh IESR.

ASEAN sendiri mempunyai target untuk mengejar 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025. Di sisi lain, menurut IEA, 80 persen bauran energi primer negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih berasal dari energi fosil.

Baca juga: Indonesia Gagas Jejaring Desa ASEAN, Begini Tujuannya