Soal Pidato Kenegaraan Jokowi, IESR: Ekonomi Hijau Perlu Didorong Keras

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung ekonomi hijau dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2023 pada Rabu (16/8/2023).

Pidato kenegaraan tersebut sekaligus sebagai pengantar RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 2024.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebutkan, ekonomi hijau dan hilirisasi menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meraih kemajuan.

Baca juga: Pidato Jokowi tentang Hilirisasi Nikel, Walhi: Tak Peduli Krisis Iklim

“Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi dan mendorong agar pemerintah melakukan akselerasi dalam pembangunan ekonomi hijau serta pemanfaatan energi terbarukan.

Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi porsi energi fosil secara bertahap sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai penyebab pemanasan global dan perubahan iklim.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menuturkan, presiden harus memerintahkan jajarannya meningkatkan upaya untuk mengejar target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025.

Baca juga: Energi Hijau Punya Prospek Keuntungan Jangka Panjang Bagi Investor

Untuk mencapai target tersebut, dalam 2,5 tahun mendatang perlu dibangun pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 11 gigawatt (GW).

Akan tetapi, mengingat kondisi sistem kelistrikan PLN masih mengalami over kapasitas, penetrasi energi terbarukan yang progresif memerlukan pengakhiran operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang sudah tua dan tidak efisien.

APBN 2024 juga harus diarahkan untuk mendukung akselerasi pemanfaatan energi terbarukan di luar Jawa-Bali.

Selain itu, perlu upaya mereformasi kebijakan dan regulasi yang menghambat akselerasi energi terbarukan, mempersiapkan pensiun dini PLTU, dan menyiapkan proyek-proyek energi terbarukan skala besar untuk ditawarkan kepada investor.

Baca juga: Investasi Hijau Bisa Ciptakan 1,66 Juta Lapangan Kerja per Tahun

Fabby menuturkan, tahun lalu pemerintah dan International Partners Group (IPG) menyepakati Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai skema pendanaan transisi energi.

“Ini merupakan kesempatan Indonesia untuk mengakselerasi transisi peningkatan energi hijau sebelum 2030 yang adil dan terjangkau. Untuk itu, APBN 2024 juga harus dialokasikan untuk mendukung implementasi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP),” kata Fabby dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Manajer Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo berujar, melalui proses JETP harusnya sudah ada identifikasi perubahan kebijakan untuk mengakselerasi transisi energi.

Dia menekankan, arah perubahan kebijakan difokuskan pada strategi tertentu agar ada integrasi implementasi antarkementerian dan lembaga.

Baca juga: Resep Sukses Stockholm, Kota Paling Hijau dan Berkelanjutan di Dunia

Contohnya adalah mengakhisi subsidi energi fosil, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara masif, dan pengembangan industri panel surya.

“Penentuan strategi utama penting agar eksekusi lancar dilakukan dalam tiga sampai lima tahun mendatang atau bahkan lebih cepat lagi dengan dukungan implementasi dari berbagai kementerian dan lembaga,” urai Deon.

IESR berharap, penyusunan belanja APBN juga memasukan upaya untuk mengurangi subsidi energi fosil dan mengantisipasi dampak transisi energi pada masyarakat.

Anggaran dari penurunan energi fosil dapat dipakai untuk mengembangkan energi terbarukan, pensiun dini PLTU, serta program terstruktur mengantisipasi dampak transisi energi bagi masyarakat, pekerja, dan daerah penghasil batu bara.

Baca juga: Ekonomi Hijau Jadi Prioritas Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan