Tak Perlu Rusak Lingkungan, Indonesia Bisa Sukses dengan Pembangunan Berkelanjutan
KOMPAS.com - Tidak perlu merusak lingkungan untuk menjadi negara sukses. Indonesia bisa berhasil dengan melakukan pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals (SDGs) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Yanuar Nugroho di Gedung Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).
Menurutnya, saat ini persepsi yang populer di kalangan publik adalah suatu negara tidak perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan dalam berproses untuk menjadi negara maju.
Baca juga: Luncurkan Program Mapan, Ajinomoto Jajaki Bisnis Berkelanjutan
Padahal, pandangan tersebut merupakan sebuah kekeliruan.
"Untuk menjadi negara sukses kita tidak perlu merusak lingkungan. Kita bisa maju, jadi berhasil dengan tetap sustain (berkelanjutan)," kata Yanuar sebagaimana dilansir Antara.
Yanuar menekankan, untuk meluruskan persepsi tersebut, penting untuk melakukan edukasi kepada publik
Salah satu yang berperan dalam melakukan edukasi adalah jurnalis yang menurutnya merupakan garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat umum.
Baca juga: Komitmen Berkelanjutan Bikin Daya Saing UMKM Meningkat di Dunia
"Saya ingin sekali teman-teman yang ada di media ini ada pada forefront (garis depan) untuk membantu mendidik publik bahwa untuk maju itu kita tidak mengorbankan sustainability (keberlanjutan)," ujar Yanuar.
Dia menambahkan, pemerintah mendukung SDGs untuk digalakkan di Indonesia. Salah satu dorongan yang diberikan pemerintah untuk mewujudkan target tersebut adalah mengembangkan SDGs Financing Hub.
Yanuar menerangkan, SDGs Financing Hub adalah wadah investasi yang disediakan pemerintah sebagai tempat para pelaku bisnis untuk menginvestasikan modalnya untuk pembangunan berkelanjutan sekaligus menutup kesenjangan pembiayaan SDGs pemerintah.
Baca juga: Hari Jadi ke-21 Kepri Jadi Momentum Parade Pembangunan Berkelanjutan
Sejak pandemi Covid-19, kebutuhan untuk pendanaan pembangunan berkelanjutan mengalami pembengkakan dan tidak mungkin dipenuhi pemerintah.
"Sebelum Covid-19 saja kebutuhannya adalah Rp 14.000 triliun untuk mencapai SDGs tahun 2030. Setelah Covid-19 dihitung ulang kebutuhannya adalah Rp 24.000 triliun sampai dengan 2030," terang Yanuar.
Oleh karena itu, kesenjangan pembiayaan dalam mewujudkan SDGs dapat diatasi dengan menggaet pelaku bisnis yang menanamkan modalnya untuk dialokasikan kepada proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.
"Bukan charity (penggalangan dana) memberikan uang, tetapi investasi jangka panjang dan berdampak yang bisa memengaruhi dan memperbaiki hidup banyak orang," terang Yanuar.
Baca juga: Pembiayaan Berkelanjutan Jadi Standar Umum 10 Tahun ke Depan
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
