Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 16 Oktober 2023, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Reformasi angkutan umum juga perlu diterapkan di luar wilayah jakarta agar bisa menggunakan energi listrik sebagai sumber energi alternatif demi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Interim Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Gonggomtua Sitanggang dalam diskusi Solusi Polusi Udara Kota di Jakarta, Minggu (15/10/2023).

“Harus reformasi angkutan umum yang ada di daerah itu, harus jelas bentuk badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan layanan umum daerah (BLUD) dan lain sebagainya,” kata Gonggomtua, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Moskow Rilis MCD-3, Transportasi Perkotaan Masa Depan Berkelanjutan

Gonggom menjelaskan, reformasi angutan umum memerlukan perencanaan sarana transportasi publik yang lebih matang agar ke depannya pembangunan bisa berjalan lancar.

Perencanaan itu juga sejalan dengan kewajiban pemerintah dalam kewajiban melayani publik atau public service obligation (PSO) agar aliran subsidi terperinci.

Transportasi umum juga ada kewajiban pemerintah untuk PSO supaya aliran dana subsidi lebih jelas,” jelas Gonggomtua.

Selain itu, dia juga menyoroti jika suatu daerah ingin mengikuti upaya elektriktifikasi seperti Jakarta, maka fasilitas harus dipastikan ketersediaannya.

Baca juga: Besarnya Emisi Karbon Jadi Momentum Menuju Transportasi Bersih

Menurut dia, suatu daerah perlu menyediakan sejumlah fasilitas transportasi umum jika ingin berbasis listrik yakni mulai dari stasiun pengisian daya hingga rute perjalanan.

“Tempat pengisian daya harus tersedia, rute kemana saja supaya bisa direncanakan jaringan transportasi itu,” ucap Gonggomtua.

Dia menambahkan, hal-hal tersebut tidak akan berjalan lancar jika tidak adanya dukungan dari pemerintah.

“Pemerintah juga harus memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan transportasi umum berbasis listrik maupun teknologi itu sendiri,” paparnya.

Baca juga: Dukung Transportasi Hijau, Bluebird Tambah Armada EV 500 Unit

Sementara itu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu memandang terdapat sejumlah tantangan peralihan dari bus konvensional menuju bus berbasis listrik.

Ia menyebut, salah satunya adalah modal yang harus disiapkan oleh operator.

“Sekarang kita sedang mengalami perubahan paradigma dari kendaraan konvensional yang menggunakan BBM (bahan bakar minyak) ke kendaraan listrik,” ucap Yannes.

Yannes berucap, jika membahas kendaraan listrik, maka perlu ada modal yang harus disiapkan.

Baca juga: Parlemen Eropa Sidak Pengembangan Transportasi Berbasis Energi Bersih di Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Pulihkan Ekosistem, WBN Reklamasi 84,86 Hektare Lahan Bekas Tambang di Weda
Swasta
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
IWIP Percepat Transisi Energi Lewat Proyek PLTS dan PLTB di Weda Bay
Swasta
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Bapeten Musnahkan 5,7 Ton Udang Ekspor yang Terkontaminasi Cesium-137
Pemerintah
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
LSM/Figur
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau