Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurangnya Koordinasi Antarlembaga Jadi Kendala Turunkan Kasus Stunting

Kompas.com - 19/10/2023, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kendala belum tercapainya penurunan kasus anak stunting di daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai meninjau Posyandu Balita Melur di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (18/10/2023).

"Belum masif, koordinasi di daerah kan untuk stunting ada beberapa lembaga yang tangani. Cara kerjanya belum secara bersama melakukan upaya kerja bersama," Ma'Ruf, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting Indonesia lewat Makanan yang Terjangkau

Dia menjelaskan, penurunan kasus stunting di Kabupaten Deli Serdang sudah mencapai 13,9 persen atau di bawah target nasional 14 persen pada 2024.

Namun, kasus stunting di tingkat Provinsi Sumatera Utara masih mencapai 21 persen sehingga perlu upaya percepatan agar target setiap provinsi bisa mencapai 14 persen pada 2024.

Menurut Ma'ruf, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting sudah cukup besar mencapai Rp 30,4 triliun pada 2023.

Di satu sisi, Ma'ruf menilai dengan banyaknya unsur yang terlibat, tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi di lapangan.

Baca juga: TBC Jadi Salah Satu Penyebab Anak Stunting

Oleh karenanya, dia meminta gubernur dan kepala daerah berkoordinasi merealisasikan anggaran untuk percepatan penurunan angka stunting.

Strategi penurunan stunting tersebut terutama pada daerah dengan kasus yang masih tinggi, seperti Sumatra Utara dan Sulawesi Barat.

"Saya minta BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sebagai koordinasi di lapangan, dengan rencana aksinya terus menyasar daerah yang masih tinggi," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penting Cegah Stunting

"Dalam rapat koordinasi sudah kita antisipasi untuk mempercepat itu, dengan perhitungan akan tercapai 14 persen itu dengan kolaboratif itu," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, pada 2024 pemerintah menargetkan prevalensi stunting menyentuh 14 persen. Kini tersisa satu tahun lagi untuk mencapai target tersebut.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 tercatat 21,6 persen. Itu berarti, butuh penurunan 7,6 persen pada 2024.

Baca juga: Anak Stunting Tetap Perlu Distimulasi Agar Otaknya Berkembang

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

CDP: Setengah Perusahaan Dunia Tak Gunakan Listrik Terbarukan

CDP: Setengah Perusahaan Dunia Tak Gunakan Listrik Terbarukan

LSM/Figur
PLN Jalin Kolaborasi dengan Pemain EBT Global untuk Transisi Energi

PLN Jalin Kolaborasi dengan Pemain EBT Global untuk Transisi Energi

Pemerintah
BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah
Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Pemerintah
IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

Swasta
WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

LSM/Figur
Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Pemerintah
Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Pemerintah
5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

Pemerintah
UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

Pemerintah
Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

LSM/Figur
Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

LSM/Figur
90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

Pemerintah
Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

LSM/Figur
Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau