Transisi Energi Harus Berbasis Keberlanjutan dan Pelibatan Warga Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com – Skema transisi energi di Indonesia harus mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kemitraan dengan komunitas lokal.

Country Lead dari Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) Lucky Nurrahmat menegaskan hal itu dalam diskusi Hari PBB bertajuk “Energi sebagai Pemberdaya Kehidupan dan Penghidupan” di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (5/11/2023).

Lucky mengatakan, transisi energi tidak boleh menyebabkan kerugian, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Menurutnya, pemensiunan dini batu bara (coal decommissioning) dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena PLTU batubara telah menciptakan banyak lapangan kerja, tidak hanya bagi industri batu bara, tetapi juga mencakup UMKM yang melayani pekerja pembangkit listrik.

“Oleh karena itu, kita harus menyiapkan skenario upaya perlindungan dan menemukan cara terbaik untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang berpotensi terdampak dari proses transisi energi,” tambah Lucky.

Baca juga: 3 Faktor Keberhasilan Transisi Energi: Dekarbonisasi, Desentralisasi, dan Digitalisasi

Dengan basis pendanaan filantropis, GEAPP bertujuan memimpin secara global pembiayaan campuran untuk sektor energi.

Pembiayaan campuran yang menggabungkan dana dari pemerintah, sektor swasta, dan organisasi filantropi ini memungkinkan GEAPP berinvestasi lebih cepat dan lebih berdampak dalam pengembangan serta penerapan berbagai solusi, platform, dan intervensi lainnya.

Hal ini juga mengatasi hambatan investasi yang umum terjadi di sektor energi terbarukan, seperti risiko yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan investasi sejenis.

Diskusi yang dimoderatori oleh UNDP Senior Advisor for Environment Verania Andria ini juga menghadirkan Nimas P. Pratiwi, , dan Jeni Pareira, 

Hal senada disampaikan Penasihat Senior Wildlife Conservation Society Jeni Pareira, yang mengingatkan bahwa sebagian besar sumber energi terbarukan berlokasi di kawasan hutan, maka transisi energi harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan dilakukan sesuai prinsip keberlanjutan.

Baca juga: Dukung Percepatan Transisi Energi di Indonesia, Team Europe Kukuhkan Komitmen 2,4 Miliar Euro

“Organisasi masyarakat sipil dapat berperan dengan mengumpulkan pembelajaran dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan,” imbuh dia.

Direktur BLUE/Warung Energi Nimas P Pratiwi menimpali, sektor energi terbarukan telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan BLUE, sebagai penyedia barang dan jasa terkait energi surya melalui marketplace Warung Energi, tak lepas dari kecermatan dalam melihat peluang penggunaan energi terbarukan di masyarakat.

Oleh karena itu, ia optimistis transisi energi dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Para pembicara sepakat bahwa transisi energi tidak hanya melibatkan penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan, namun juga harus mempertimbangkan kedaulatan energi.