Lingkar Temu Kabupaten Lestari Dorong Ekonomi Berbasis Alam Menuju 2030

KOMPAS.com – Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mendorong keseimbangan antara model ekonomi konvensional berbasis perkebunan monokultur menuju model ekonomi berbasis alam.

Ekonomi berbasis alam yang dimaksud seperti bioekonomi dan ekonomi restoratif. Sektor ini berfokus pada hilirisasi produk berbasis alam dan keanekaragaman hayati yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat lokal.

LKTL merupakan asosiasi kabupaten yang dibentuk untuk mempertemukan lintas pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan lestari.

Baca juga: Dorong Inovasi Lestari, UID Gelar Perayaan Kelulusan Program BEKAL Pemimpin 3.0

Asosiasi ini terdiri dari sembilan kabupaten yaitu Aceh Tamiang, Siak, Kapuas Hulu, Musi Banyuasin, Sanggau, Sintang, Gorontalo, Sigi, dan Bone Bolango.

LKTL memposisikan diri sebagai jembatan transisi pembangunan berkelanjutan melalui inovasi berbasis alam bagi komoditas strategis.

Upaya inovasi tersebut bergerak dari perkebunan monokultur seperti kelapa sawit menuju pemberdayaan berbagai komoditas berbasis alam.

Komoditas berbasis alam yang dimaksud seperti kopi, kakao, kelapa, bambu, dan produk-produk turunan agroforestri yang berdampak pada terjaganya hutan dan gambut seperti atsiri nilam, vanila, tengkawang, lada, gambir, dan komoditas asli hutan Indonesia lainnya.

Untuk menuju ekonomi berbasis alam, dibutuhkan portfolio hijau sekaligus pelibatan sektor swasta, termasuk pelaku investasi serta pelaku rantai pasok komoditas.

Baca juga: Aksi Bersih 10 Kota, CCEP Indonesia Dorong Wujudkan Lingkungan Bersih, Sehat, dan Lestari

Wakil Bupati Siak sekaligus Wakil Ketua Umum LTKL Husni Merza mengatakan, seluruh ekosistem LTKL menciptakan cetak biru transformasi yurisdiksi berkelanjutan untuk mencapai kesiapan menyambut pasar global.

Hal tersebut, kata Husni, terkait dengan komitmen sembilan kabupaten yang tergabung dalam LKTL untuk melindungi setidaknya 50 persen hutan, gambut dan ekosistem penting.

“Terdapat lima pilar esensial di dalam cetak biru tersebut yaitu perencanaan, kebijakan dan regulasi, tata kelola multi pihak, inovasi dan investasi, serta pengukuran kemajuan,” kata Husni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/11/2023).

Sampai 2023, terdapat 168 mitra multipihak termasuk sektor swasta yang bekerja sama untuk mendorong kesiapan kabupaten LTKL menuju transformasi keberlanjutan.

Dari sisi pengukuran dan monitoring kesiapan, LTKL telah menyusun dan menjalankan monitoring kesiapan melalui Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD).

KDSD merupakan kumpulan dari berbagai kerangka nasional maupun global yang memetakan serangkaian kebijakan, indikator, dan alat bantu untuk mengevaluasi dan meningkatkan daya saing kabupaten suatu wilayah.

Baca juga: Ajak Publik Lestarikan Alam, YKAN Gelar Misi Lestari 2023: See Nature

Berkelanjutan

Saat ini, industri kelapa sawit masih berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan menyerap jutaan pekerja.