Gelar Seminar Internasional, BPK Paparkan Upaya SAI Perbaiki Sektor Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) perlu menunjukkan relevansi berkelanjutan kepada masyarakat, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini dapat dikelola dengan memberi respon atas tantangan dari masyarakat, harapan dari berbagai pemangku kepentingan, serta risiko yang muncul dan perubahan lingkungan dimana audit dilakukan.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan, tujuannya menunjukkan kredibilitas demi perubahan yang bermanfaat, SAI harus memahami perkembangan sektor publik yang lebih luas.

"Selain itu juga harus terlibat dengan para pemangku kepentingan, terkait bagaimana SAI dapat melakukan perbaikan di sektor publik,” jelas Isma dalam pembukaan Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) Seminar on How to Meet the Public Expectation on SAI, di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Meski Laporan Keuangan IMO Wajar, BPK Rekomendasikan Sejumlah Perbaikan

Sebanyak 23 peserta dari 22 SAI hadir dalam seminar ini yaitu Afghanistan, Armenia, Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Cyprus, Indonesia, India, Jordan, Japan, Cambodia, Kuwait, Lao PDR, Myanmar, Mongolia, Nepal, Philippines, Thailand, Tajikistan, Vietnam, Yemen.

Narasumber dalam seminar adalah Director of the International Affairs Office, SAI Thailand Sutthi Suntharanurak, dan Senior Trainer BPK RI Nila Eka Putri.

Para peserta tersebut mengikuti diklat selama lima hari, yaitu sejak tanggal 11 hingga 15 Desember 2023 mendatang.

Isma juga menjelaskan bahwa Prinsip INTOSAI 12 menekankan bahwa SAI harus secara efektif berkomunikasi dan menunjukkan relevansi kepada masyarakat dengan melaporkan hasil audit sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

BPK RI mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Hubungan BPK dengan DPR sebagai pemangku kepentingan salah satunya diwujudkan melalui penyampaian ringkasan laporan hasil pemeriksaan setiap semester.

BPK juga menyediakan platform yang disebut Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) sebagai saluran komunikasi antara BPK dengan kementerian atau lembaga yang diperiksa untuk memantau status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Baca juga: Ketua BPK Pimpin Panel Eksternal Auditor PBB Temui Sekjen Antonio Guterres

Mengingat keterlibatan masyarakat pada era digital semakin intensif, BPK juga menyediakan saluran komunikasi online yang lebih mudah diakses dan lebih efisien.

"Salah satu contohnya adalah pusat informasi layanan online yang disebut E-PPID, di mana masyarakat dapat meminta informasi atau memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan BPK,” papar Isma.

Selain itu, BPK juga menggunakan media sosial untuk memberikan informasi terkinin tentang kegiatan lembaga.

ASOSAI adalah organisasi lembaga pemeriksa di Asia yang merupakan salah satu kelompok regional di bawah lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI).

Seminar ASOSAI ini merupakan hasil kerja sama dengan ASOSAI Capacity Development Administrator (SAI Jepang).

Seminar berlangsung setiap dua tahun sekali dan bertujuan untuk menyediakan forum bagi level manajer atau senior manajemen untuk berbagi pengalaman terkait bagaimana harapan publik atas SAI.