Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Seminar Internasional, BPK Paparkan Upaya SAI Perbaiki Sektor Publik

Kompas.com - 12/12/2023, 07:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) perlu menunjukkan relevansi berkelanjutan kepada masyarakat, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini dapat dikelola dengan memberi respon atas tantangan dari masyarakat, harapan dari berbagai pemangku kepentingan, serta risiko yang muncul dan perubahan lingkungan dimana audit dilakukan.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan, tujuannya menunjukkan kredibilitas demi perubahan yang bermanfaat, SAI harus memahami perkembangan sektor publik yang lebih luas.

"Selain itu juga harus terlibat dengan para pemangku kepentingan, terkait bagaimana SAI dapat melakukan perbaikan di sektor publik,” jelas Isma dalam pembukaan Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) Seminar on How to Meet the Public Expectation on SAI, di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Meski Laporan Keuangan IMO Wajar, BPK Rekomendasikan Sejumlah Perbaikan

Sebanyak 23 peserta dari 22 SAI hadir dalam seminar ini yaitu Afghanistan, Armenia, Australia, Bangladesh, Bhutan, China, Cyprus, Indonesia, India, Jordan, Japan, Cambodia, Kuwait, Lao PDR, Myanmar, Mongolia, Nepal, Philippines, Thailand, Tajikistan, Vietnam, Yemen.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Narasumber dalam seminar adalah Director of the International Affairs Office, SAI Thailand Sutthi Suntharanurak, dan Senior Trainer BPK RI Nila Eka Putri.

Para peserta tersebut mengikuti diklat selama lima hari, yaitu sejak tanggal 11 hingga 15 Desember 2023 mendatang.

Isma juga menjelaskan bahwa Prinsip INTOSAI 12 menekankan bahwa SAI harus secara efektif berkomunikasi dan menunjukkan relevansi kepada masyarakat dengan melaporkan hasil audit sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

BPK RI mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan dengan berbagai cara. Hubungan BPK dengan DPR sebagai pemangku kepentingan salah satunya diwujudkan melalui penyampaian ringkasan laporan hasil pemeriksaan setiap semester.

BPK juga menyediakan platform yang disebut Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) sebagai saluran komunikasi antara BPK dengan kementerian atau lembaga yang diperiksa untuk memantau status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Baca juga: Ketua BPK Pimpin Panel Eksternal Auditor PBB Temui Sekjen Antonio Guterres

Mengingat keterlibatan masyarakat pada era digital semakin intensif, BPK juga menyediakan saluran komunikasi online yang lebih mudah diakses dan lebih efisien.

"Salah satu contohnya adalah pusat informasi layanan online yang disebut E-PPID, di mana masyarakat dapat meminta informasi atau memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan BPK,” papar Isma.

Selain itu, BPK juga menggunakan media sosial untuk memberikan informasi terkinin tentang kegiatan lembaga.

ASOSAI adalah organisasi lembaga pemeriksa di Asia yang merupakan salah satu kelompok regional di bawah lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI).

Seminar ASOSAI ini merupakan hasil kerja sama dengan ASOSAI Capacity Development Administrator (SAI Jepang).

Seminar berlangsung setiap dua tahun sekali dan bertujuan untuk menyediakan forum bagi level manajer atau senior manajemen untuk berbagi pengalaman terkait bagaimana harapan publik atas SAI.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Pemerintah
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Swasta
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
BUMN
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Pemerintah
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Pemerintah
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
LSM/Figur
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
LSM/Figur
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Pemerintah
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
Pemerintah
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
LSM/Figur
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Swasta
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Pemerintah
Greenpeace: Hujan Juli Bukan Anomali, Tanda Krisis Iklim karena Energi Fosil
Greenpeace: Hujan Juli Bukan Anomali, Tanda Krisis Iklim karena Energi Fosil
Pemerintah
Anoa dan Babirusa Buktikan, Pulau Kecil Kunci Jaga Keanekaragaman
Anoa dan Babirusa Buktikan, Pulau Kecil Kunci Jaga Keanekaragaman
LSM/Figur
Triwulan I 2025, BRI Catat Pembiayaan Hijau Capai Rp 89,9 Triliun
Triwulan I 2025, BRI Catat Pembiayaan Hijau Capai Rp 89,9 Triliun
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau