Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Mitos Transisi Energi di Indonesia, Banyak Janji yang Tak Ditepati

Kompas.com, 9 Januari 2024, 20:02 WIB
Add on Google
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dalam persoalan transisi energi atau peralihan dari pemakaian energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, ada sejumlah mitos.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Tuk Indonesia, Abdul Haris.

“Kenapa disebut mitos terhadap transisi energi di Indonesia? Karena sampai saat ini belom ada yang bisa kita lihat terhadap keberadaan dari apa itu transisi energi di Indonesia,” ujarnya dalam diskusi "Menakar Masa Depan Transisi Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel" di Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Artinya, menurut Abdul, ternyata banyak janji Pemerintah yang tidak ditepati atau tidak terjadi.

Baca juga: Di Sela COP28, Indonesia dan ADB Sepakati Pensiun Dini PLTU

Berikut beberapa mitos yang muncul dalam transisi energi di Indonesia.

1. PLTU dihentikan

Pertama, kata dia, transisi energi akan mengalihkan, pemerintah akan menghentikan pengoperasian PLTU lalu menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT).

“Saya buktikan bagaimana dalam 10 tahun terakhir izin PLTU justru bertambah, bukan berhenti,” kata dia.

Terdapat dua temuan yang ia sampaikan. Pertama, ada publikasi dari Yayasan Cerah yang menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir (2013-2023), terjadi peningkatan 1,4 GW menjadi 10,8 GW energi yang diproduksi dari PLTU batu bara.

Baca juga: Apa Saja yang Dikatakan Capres-Cawapres soal Perubahan Iklim dan Transisi Energi?

“Ini memungkinkan terjadi peningkatan justru dalam penggunaan energi baru bara di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir. Jadi bertentangan dengan fakta bahwa kita berupaya untuk mengurangi energi yang bersumber dari energi fosil seperti batu bara,” tutur dia.

Kedua, dari target pemerintah dalam lima tahun yang direncanakan akan dibangun infrastuktur pembangkit tenaga listrik, dengan target 27,28 GW. Sumbernya, 67 persen dari pembangkit fosil sedangkan EBT hanya bersumber 33 persen.

2. Eksploitasi atas nama transisi

Yang kedua, kata Haris, transisi adalah jalan panjang terhadap eksploitasi sumber daya alam.

“Jadi atas nama transisi, energi nikel, batu bara, timah, dan lain-lain itu kemudian bisa dieksploitasi karena kita menuju satu tahapan yang akhirnya disebut dengan transisi, atau energi dengan rendah karbon,” ujarnya.

Menurutnya, dalam praktek pertambangan, transisi energi tidak berkontribusi terhadap penurunan perizinan, artinya, izin-izin eksploitasi sumber daya alam masih tetap tinggi.

3. Energi baru terbarukan

Haris mempertanyakan, apa yang disebut dengan energi baru terbarukan? Energi terbarukan seperti apa yang akan diutamakan?

“Faktanya yang banyak didorong oleh pemerintah dalam konteks pembangunan energi di Indonesia justru ya batu bara, dengan merubah aja bentuknya,” kata dia.

Baca juga: Kesiapan Transisi Energi Indonesia Jalan di Tempat

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menengok Si Toddler Panda Rio di Taman Safari Bogor, Tonggak Penting Konservasi Satwa Indonesia
Menengok Si Toddler Panda Rio di Taman Safari Bogor, Tonggak Penting Konservasi Satwa Indonesia
Swasta
Survei Deloitte: Gen Z-Milenial Tunda Menikah hingga Beli Rumah karena Finansial
Survei Deloitte: Gen Z-Milenial Tunda Menikah hingga Beli Rumah karena Finansial
LSM/Figur
Dunia Bisnis Belum Siap Hadapi Bahaya Deepfake dan Kecerdasan Buatan
Dunia Bisnis Belum Siap Hadapi Bahaya Deepfake dan Kecerdasan Buatan
Pemerintah
Warga Jakarta Dukung Program Pilah Sampah, tapi Fasilitas dan Sosialisasi Masih Minim
Warga Jakarta Dukung Program Pilah Sampah, tapi Fasilitas dan Sosialisasi Masih Minim
Pemerintah
Hutan Nabire Rusak akibat Tambang Ilegal, Kemenhut Buru Aktor Utama
Hutan Nabire Rusak akibat Tambang Ilegal, Kemenhut Buru Aktor Utama
Pemerintah
Jutaan Orang Hadapi Ancaman Kemiskinan akibat Krisis Energi dan Perdagangan
Jutaan Orang Hadapi Ancaman Kemiskinan akibat Krisis Energi dan Perdagangan
Pemerintah
Kreator Konten Mukbang Korsel Sumbang Rp 600 Juta untuk Rehabilitasi Mangrove di Jakarta
Kreator Konten Mukbang Korsel Sumbang Rp 600 Juta untuk Rehabilitasi Mangrove di Jakarta
LSM/Figur
Perangi Mikroplastik, Taiwan Perketat Pengawasan Darat hingga Laut
Perangi Mikroplastik, Taiwan Perketat Pengawasan Darat hingga Laut
Pemerintah
Tekan Emisi AI, Jepang Fokus Benahi Konsumsi Energi Pusat Data
Tekan Emisi AI, Jepang Fokus Benahi Konsumsi Energi Pusat Data
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Beralih ke Energi Terbarukan
Indonesia Dinilai Terlambat Beralih ke Energi Terbarukan
LSM/Figur
Waspada, Hujan Masih Mengintai Indonesia di Masa Peralihan Musim
Waspada, Hujan Masih Mengintai Indonesia di Masa Peralihan Musim
Pemerintah
13 Perusahaan Global PHK Karyawan karena Kehadiran AI
13 Perusahaan Global PHK Karyawan karena Kehadiran AI
Swasta
Rumitnya Pemulung Urus Administrasi demi Akses Layanan Dasar
Rumitnya Pemulung Urus Administrasi demi Akses Layanan Dasar
LSM/Figur
Percepatan Penggunaan Avtur Berkelanjutan di Eropa Berisiko Bebani Industri
Percepatan Penggunaan Avtur Berkelanjutan di Eropa Berisiko Bebani Industri
Pemerintah
Permintaan Pasir Dunia Naik Drastis, PBB Peringatkan Dampak Lingkungan
Permintaan Pasir Dunia Naik Drastis, PBB Peringatkan Dampak Lingkungan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau