Di Sela COP28, Indonesia dan ADB Sepakati Pensiun Dini PLTU

KOMPAS.com – Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) menyepakati komitmen pelaksanaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Tanah Air.

Komitmen tersebut tertuang dalam penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di sela COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Selasa (5/12/2023).

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa.

Baca juga: 2 Tahun Berturut-turut Pembangunan PLTU Batu Bara Dunia Menurun

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pensiun dini PLTU batu bara tersebut dijalankan dalam kerangka Energy Transition Mechanism (ETM).

Dia menambahkan, MoU tersebut menjadi salah satu milestone kolaborasi ADB dengan ETM.

“Dan support (dukungan) dari berbagai donor melalui JETP (Just Energy Transition Partership) yang akan dimulai dengan pensiun dini PLTU,” ujar Agus dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, MoU tersebut bertujuan untuk mendukung inisiatif dekarbonisasi di Indonesia dalam langkah menuju netralitas karbon atau net zero emisson (NZE).

Baca juga: Transisi Energi Bukan Sekadar Memensiunkan PLTU Batu Bara

Dengan pensiun dini PLTU batu bara, pengurangan emisi lebih awal bisa dilakukan sekaligus memberikan ruang peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).

ETM sendiri adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih.

Mekanisme ini dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta dan filantropi.

Baca juga: Pensiun Dini PLTU Batu Bara Makin Dorong Pengembangan Energi Terbarukan

Saat ini, ETM sedang dijalankan di lima negara yaitu, Indonesia, Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan. Program ETM ADB di Indonesia terbilang yang paling ambisius dan progresif.

Pada kesempatan sebelumnya, Arifin menjelaskan pemerintah sudah mempersiapkan rencana pensiun dini PLTU lainnya dengan total kapasitas 4,8 gigawatt (GW) pada 2030.

Pendanaan dilakukan melalui JETP.

Baca juga: Pertama di Dunia, Satelit yang Mampu Pantau Karbon Dioksida PLTU Captive Diluncurkan