KOMPAS.com - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu mengungkapkan, pembangunan infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada tahun 2023 menembus 2,5 kali lipat dibandingkan target yang ditetapkan.
Total sepanjang 2023, realisasi pembangunan infrastruktur KBLBB mencapai 2.704 unit, dari target sebanyak 1.035 unit.
Angka ini merupakan gabungan dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).
"Target infrastruktur KBLBB kita ada 1.035 unit, sedangkan realisasinya lebih dari 2,5 kali yaitu 2.704 unit. Atau secara persentase sebesar 261 persen," ujarnya pada saat konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Ketenagalistrikan 2023 di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Baca juga: Indonesia-Vietnam Perkuat Kerja Sama, Bidik Kendaraan Listrik
Dalam sebaran infrastruktur KBLBB, Jisman menjelaskan, Pulau Jawa masih mendominasi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia.
Dengan rincian sebagai berikut, Banten (46 SPKLU dan 294 SPBKLU); DKI Jakarta (258 SPKLU dan 555 SPBKLU); Jawa Barat (211 SPKLU dan 367 SPBKLU); Jawa Tengah dan DIY (74 SPKLU dan 72 SPBKLU); Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (179 SPKLU dan 217 SPBKLU).
Sementara untuk di wilayah Sumatera (78 unit SPKLU dan 199 SPBKLU); Kalimantan (17 SPKLU dan 20 SPBKLU); Sulawesi (39 SPKLU daan 48 SPBKLU); Maluku (5 SPKLU); dan Papua (4 SPKLU).
Apabila provinsi-provinsi tersebut ditotal keseluruhan, terdapat SPKLU sebanyak 932 unit dan SPBKLU 1.772 unit di Indonesia.
Jisman menjelaskan, nantinya Kementerian ESDM akan membuat konsep sehingga ketimpangan pembangunan infrastruktur KBLBB tersebut bisa menjadi rata di seluruh daerah.
Salah satu caranya dengan melibatkan United Nations Development Programme (UNDP) dalam mengembangkan infrastruktur KBLBB, melalui program Enhancing Readiness For The Transition To Electric Vehicle In Indonesia (ENTREV).
"Kami sekarang sudah ada kerjasama dengan UNDP melalui ENTREV, kami sudah minta mulai sekarang itu sudah dibuat konsep yang mengarah nanti roadmap, bagaimana kita mengembangkan infrastruktur KBLBB atau charging unit ini, jangan nanti menumpuk di Jakarta saja," terang dia.
Baca juga:
Sebab, kata Jisman, pemerintah ingin agar penggunaan kendaraan listrik bisa digunakan layaknya kendaraan konvensional yang berbahan bakar minyak (BBM) atau fosil. Artinya, bisa dibawa ke daerah mana saja.
Saat ini, ia menyebut Kementerian ESDM melalui program ENTREV tengah melakukan proses studi dan kajian, untuk menambah persebaran charging unit kendaraan listrik.
"Jadi tujuannya harus jelas, kebanyakannya ke mana, supaya kita membangun charging unit juga di sana. Jadi tidak ada keraguan masyarakat membawa kendaraan listriknya untuk transportasi. Misalnya Jakarta atau Bandung, di dalam perjalanannya itu sudah tersedia charging unit yang memudahkan penggunaan KBLBB tersebut," pungkasnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya