Ketiga Cawapres Belum Bahas Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Hal itu tidak saja mengurangi ketidaksetaraan, tetapi juga krusial dalam mempromosikan peningkatan kesejahteraan mereka.

Maila menuturkan, perempuan dan anak-anak memiliki hak asasi yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, memerlukan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka secara adil dan inklusif.

Baca juga: Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah Harus Selaras

"Namun, sering terjadi kekurangan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam sektor lingkungan," paparnya.

Kondisi tersebut seringkali menimbulkan kekhawatiran, mengingat perempuan masih berhadapan dengan tantangan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki.

Beberapa tantangan dan kebutuhan yang dia maksud mencakup isu-isu khusus seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, pendidikan anak, dan keamanan pangan.

"Melibatkan perempuan secara substansial dalam proses pembuatan kebijakan penting untuk memastikan bahwa isu-isu penting ini terwakili dan diatasi dengan tepat dalam pembentukan kebijakan," ujar Maila.

Baca juga: Perubahan Iklim dan AI Jadi Ancaman Pembangunan Global