Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 20 Februari 2024, 18:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Desa-desa di Tanah air, melalui badan usaha milik desa (BUMDes), didorong memiliki orientasi ekspor agar perekonomian dapat semakin menguat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam pelepasan ekspor perdana anggrek yang dibudidayakan oleh BUMDes Bersama Singosari ke Taiwan di Griya Anggrek Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (19/2/2024).

Dia menuturkan, desa harus berorientasi ekspor agar perekonomian desa juga dapat dikuatkan oleh ekonomi global.

Baca juga: Penghapusan Ekspor Listrik PLTS Atap Bisa Turunkan Minat Masyarakat

"Memang desa harus berorientasi ekspor, juga supaya eksistensi ekonomi di desa selain dikuatkan oleh kemampuan lokal, juga kemampuan global," kata Gus Halim, sapaan akrabnya, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (20/2/2024).

Terkait dengan kegiatan ekspor anggrek, Gus Halim menilai hal itu merupakan wujud menguatnya eksistensi ekonomi desa hingga ke tingkat global.

Selain itu, kata dia, ekspor anggrek tersebut membuktikan bahwa masyarakat desa melalui BUMDes mampu membawa hasil budidaya desa ke kancah internasional.

Lebih lanjut, dia menyampaikan ekspor tersebut merupakan prestasi bagi BUMDes Bersama Singosari sebagai pengelola yang didukung oleh sejumlah pihak.

Baca juga: Dorong Ekonomi Sirkular, Amandina Ekspor PET Daur Ulang ke Eropa

Beberapa pihak yang mendukung seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, dan Pemda Malang, aparat desa, dan elemen lainnya.

Menurutnya, proses ekspor anggrek perdana yang membutuhkan waktu selama 14 bulan merupakan hal yang wajar.

Hal tersebut dapat menjadi pengalaman BUMDes Bersama Singosari. Meski demikian, dia juga mengakui masih banyak tahapan rumit sehingga membuat pelaksanaannya menjadi lambat.

Baca juga: Realisasi Ekspor Produk Hasil Hutan 128,5 Persen dari Target

Gus Halim memastikan bahwa persoalan itu akan terus dibenahi sehingga waktu proses ekspor menjadi lebih cepat.

"Saya yakin ke depan jadi lebih cepat dan mudah, karena semua sudah berkolaborasi sudah memahami ini akan makin mudah," tuturnya.

"Apalagi balai cukai dan lain-lain sudah memahami apa itu BUMDes dan kerja sama ini akan terus berjalan," sambungnya.

Baca juga: Sokong Ekspor Nasional, Penyulingan Pohon Sapu-sapu Bangka Diresmikan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Narasi Gaya Hidup Hijau Dinilai Berisiko Alihkan Tanggung Jawab Korporasi atas Krisis Iklim
Narasi Gaya Hidup Hijau Dinilai Berisiko Alihkan Tanggung Jawab Korporasi atas Krisis Iklim
Swasta
Singapura Tetapkan Standar Manajemen Risiko Iklim bagi Bank, Investor, dan Asuransi
Singapura Tetapkan Standar Manajemen Risiko Iklim bagi Bank, Investor, dan Asuransi
Pemerintah
Viral Tak Sama dengan Valid, Ahli Soroti Pentingnya Visual dalam Praktik Greenwashing
Viral Tak Sama dengan Valid, Ahli Soroti Pentingnya Visual dalam Praktik Greenwashing
Swasta
Krisis Iklim Bikin Area Tanam Kopi Arabika Berkurang Tahun 2050
Krisis Iklim Bikin Area Tanam Kopi Arabika Berkurang Tahun 2050
Swasta
Melembagakan WFH: Hemat, Produktif, dan Hijau Sekaligus
Melembagakan WFH: Hemat, Produktif, dan Hijau Sekaligus
Pemerintah
Krisis Iklim dan Konflik Global Mengancam, Saatnya Indonesia Andalkan Pangan Lokal
Krisis Iklim dan Konflik Global Mengancam, Saatnya Indonesia Andalkan Pangan Lokal
Pemerintah
Daftar 40 Spesies Baru yang Dilindungi, Ada Hyena hingga Hiu
Daftar 40 Spesies Baru yang Dilindungi, Ada Hyena hingga Hiu
Pemerintah
Puluhan Paus Pilot Terdampar di Rote NTT, Diduga akibat Ekolokasi Rusak
Puluhan Paus Pilot Terdampar di Rote NTT, Diduga akibat Ekolokasi Rusak
LSM/Figur
Banjir dan Longsor Bikin Tanah Kurang Subur, BRIN Jelaskan Alasannya
Banjir dan Longsor Bikin Tanah Kurang Subur, BRIN Jelaskan Alasannya
Pemerintah
Kemenhut Gandeng Jepang untuk Atasi Krisis Iklim dan Degradasi Lahan
Kemenhut Gandeng Jepang untuk Atasi Krisis Iklim dan Degradasi Lahan
Pemerintah
Bapanas Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Balik Kelangkaan BBM
Bapanas Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Balik Kelangkaan BBM
Pemerintah
Pengamat UGM Sebut Pemerintah Harus Batasi BBM Subsidi Saat Harga Minyak Naik
Pengamat UGM Sebut Pemerintah Harus Batasi BBM Subsidi Saat Harga Minyak Naik
LSM/Figur
Mengenal Breeding Loan, Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Konservasi Komodo
Mengenal Breeding Loan, Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Konservasi Komodo
Pemerintah
Australia Pangkas 50 Persen Pajak BBM di Tengah Lonjakan Harga Minyak
Australia Pangkas 50 Persen Pajak BBM di Tengah Lonjakan Harga Minyak
Pemerintah
Bapanas Sebut Papua Selatan Jadi Provinsi Paling Rawan Pangan dan Risiko Bencana
Bapanas Sebut Papua Selatan Jadi Provinsi Paling Rawan Pangan dan Risiko Bencana
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau