JAKARTA, KOMPAS.com - Selama kurun satu dekade sejak 2014 hingga 2024 ini, Pemerintah menempatkan konektivitas sebagai salah satu prioritas utama.
Satu di antaranya adalah Jalan Tol Trans-Sumatera (JSST) yang dijadikan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 131 Tahun 2022.
Pemerintah memberi amanat kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun JTTS yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda, membentang 2.840 kilometer.
Tahap I dari JTTS ditargetkan beroperasi penuh pada 2024 dengan panjang secara ekuivalen 1.064 kilometer.
Melingkupi delapan ruas yang terbagi menjadi empat ruas awal, yakni Jalan Tol Medan-Binjai, Jalan Tol Palembang-Indralaya, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Baca juga: Cara HK Bantu Masalah Lingkungan, Gelar Urban Habitsphere di Kampung Proklim
Kemudian empat ruas tambahan, yakni Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang, Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung, Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api, dan Jalan Tol Kisaran–Tebing Tinggi.
Sementara Tahap II dan Tahap III paralel dikerjakan secara simultan dan berkesinambungan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.
Dengan demikian, kehadiran JTTS dapat menciptakan daya saing Pulau Sumatera sejajar dengan Pulau Jawa yang merupakan pasar utama komoditas dari seluruh Indonesia.
Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Sumatera memainkan peran penting dalam struktur perekonomian negara.
Pulau berjuluk Swarnadwipa atau emas ini dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam.
Menurut Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti, kontribusi Pulau Sumatera terhadap Product Domestic Brutto (PDB) Indonesia sebesar 22,01 persen sepanjang 2023.
"Sementara kontributor terbesar PDB masih Pulau Jawa sebesar 57,05 persen," ujar Amalia dikutip Kompas.com, dari laman resmi BPS, Minggu (3/3/2024).
Namun demikian, Perseroan menyadari, bahwa membangun infrastruktur secara fisik saja tidak cukup untuk membuat Sumatera menjadi pulau dengan masyarakat yang tangguh, berdaya saing, mandiri, dan berkualitas tinggi.
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya