"Segitiga Litium", Obral Izin Pertambangan, dan Kehidupan Warga Adat

Obral izin pertambangan

Hal ini memuncak pada musim panas lalu ketika pemerintah daerah, yang menginginkan keuntungan dari pertambangan, mengubah konstitusinya.

Sehingga lebih mudah untuk mengesampingkan hak-hak tertentu atas tanah masyarakat adat dan membatasi kemampuan untuk memprotes perluasan pertambangan.

Alicia Chalabe, pengacara lingkungan yang mewakili masyarakat, berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional.

Baca juga: Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Dinilai Reduksi Emisi Lebih Besar

Ribuan masyarakat lokal melancarkan protes, memblokir jalan raya yang digunakan oleh tambang litium dan membawa bendera Pribumi berwarna pelangi.

Pintu bagi perusahaan pertambangan dibiarkan terbuka lebar di bawah kepemimpinan sayap kanan “anarko-kapitalis” Javier Milei, yang terpilih pada bulan November 2023, dengan janji  memperbaiki perekonomian negaranya yang sedang terpuruk.

"Pemimpin yang memegang gergaji mesin" ini telah mengumumkan langkah deregulasi secara luas, memangkas biaya bagi perusahaan pertambangan dalam upaya untuk menarik investor di tengah krisis ekonomi yang semakin parah.

Naiknya Milei ke tampuk kekuasaan kemungkinan akan semakin menghambat upaya masyarakat adat dalam memukul mundur perusahaan pertambangan.

Bagi Flores de Callata dan kota kecilnya Tusaquillas, meningkatnya minat terhadap wilayah mereka mewakili skenario mimpi buruk lainnya.

Baca juga: Pemerintah Anggap Penting Insentif Kendaraan Listrik

Dia bertanya-tanya apa yang akan tersisa dalam 20 tahun.

“Kalau tambangnya datang, kami akan punya uang untuk sementara waktu. Tapi cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, merekalah yang akan menderita. Saya ingin melakukan segala kemungkinan untuk mempertahankan tanah ini, sehingga mereka masih memiliki ladang, sehingga mereka masih memiliki perairan," tuntasnya.