Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo
Wadan Kodiklatad

Wakil Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat

Penguatan Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Digital

Kompas.com - 20/03/2024, 11:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Inilah yang akan mendorong munculnya partisipasi sehingga keinginan untuk berkiprah di dunia digital, betul-betul karena kesadaran bahwa ini penting bagi mereka. Sifatnya bukan mobilisasi ataupun instruksi, tetapi partisipasi berbasis wilayah dan masyarakat.

Ketiga, jejaring secara global. Melalui fitur dan kecanggihan akses digital, desa tidak lagi sebatas desa itu saja, provinsi ataupun Indonesia. Desa harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan belahan dunia lain.

Desa harus bisa berkomunikasi dengan desa lain di Eropa, Afrika, Asia, Amerika dan sebagainya. Tidak hanya itu, mereka juga harus bisa terhubung dengan berbagai lembaga donor ataupun badan dunia, semacam World Bank dan bahkan berbagai lembaga PBB.

Tentu ini butuh keahlian teknis seperti berbahasa, itu soal teknis. Namun yang jelas mereka harus diberikan akses dan juga disiapkan untuk bisa berinteraksi dengan pihak-pihak luar. Itulah jejaring yang harus disiapkan dari awal.

Keempat, kuasa kelola dan kuasa manfaat. Melalui ranah digital, desa diharapkan tidak hanya menerima berbagai asupan informasi, tetapi mereka diberdayakan agar bisa menjadi “pemain” terhadap berbagai kebijakan.

Masyarakat yang punya nilai tawar kuat, bukan sebatas penerima saja. Masyarakat bukan lagi sebagai objek, tetapi subjek aktif yang bisa berbicara tentang kekuatan dan kelebihan yang dimiliki.

Ini bukan hanya soal materi ataupun keuntungan finansial, tetapi berkuasa dan berwenang untuk menentukan masa depan desanya.

Andai ada kebijakan atau program daerah pihak lain kepada desa, maka desa harus bisa dan memiliki kapasitas untuk menilai seberapa besar nilai manfaat dan nilai kelola kepada desa.

Kelima, aspek keberlanjutan. Program ini harus berkelanjutan, tidak bisa hanya sebatas rancangan. Oleh sebab itu, kapasitas dan kemampuan SDM juga harus dipersiapkan.

SDM di sini bukan sebatas operator, tapi pengambil kebijakan, dinamisator, dan juga inovator yang harus selalu meng-update diri dengan ragam kemajuan.

Updating ini berkaitan dengan semua aspek karena perkembangan secara global akan dipastikan masuk dan mewarnai pembangunan di desa.

Keenam, menyeluruh. Program desa berbasiskan digital harus dijamin bersifat menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan masyarakat desa.

Tidak bisa parsial, misalnya, hanya sektor perikanan saja, atau perkebunan semata. Ini diperlukan karena lokasi desa yang kecil akan memiliki intensitas komunikasi yang rapat.

Memilah-milah akan menyebabkan informasi juga parsial, padahal itu berhubungan dengan banyak aspek. Semua harus dilihat dalam satu kesatuan.

Untuk bisa mencapai semua itu, tidak cukup hanya sebatas menyediakan internet bagi desa. Infrastruktur memang penting, tetapi harus bersisian dengan semua unsur yang ada di desa.

Halaman Berikutnya
Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com