Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang 2023, Indonesia Kehilangan Hutan Setara 238.318 Lapangan Sepak Bola

Kompas.com - 27/03/2024, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara Dedy P Sukmara mengatakan, analisis yang dilakukan Auriga Nusantara didasarkan pada metodologi yang diterapkan oleh Universitas Maryland di Amerika Serikat (AS).

Data mentah yang didapatkan oleh Auriga Nusantara juga diambil dari data publik yang disediakan oleh Universitas Maryland.

Data deforestasi dari Auriga Nusantara pada 2022 tersebut berbeda dengan versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yakni 104.000 hektare.

Menurut Auriga Nusantara, ada perbedaan besar dalam metodologi analisis menghitung deforestasi dengan KLHK.

Sehingga, data deforestasi tahun 2023 juga diyakini mengalami perbedaan dengan KLHK.

Baca juga: MUI Haramkan Deforestasi, Membakar Hutan, dan Lahan

KLHK koreksi data

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) mengoreksi data deforestasi yang dirilis Global Forest Watch (GFW)..

Menurut data GFW, deforestasi Indonesia pada 2022 mencapai sekitar 230.000 hektare. Sedangkan menurut KLHK dan WRI, deforestasi di Indonesia pada tahn itu 104.000 hektare.

Siti menyampaikan, koreksi data deforestasi versi GFW tersebut dilakukan setelah melakukan peninjauan bersama ke lapangan pada Juni 2023.

"Perwakilan dari Pemerintah Norwegia juga turut serta dalam peninjauan lapangan tersebut dan menyaksikan langsung bahwa terdapat kawasan nonhutan alam (seperti kebun sawit, hutan tanaman, dan kebun masyarakat) dimasukkan sebagai hutan primer," jelas Siti.

Di sisi lain, Timer menyampaikan KLHK bukanlan otorisasi ilmiah yang dapat melakukan intervensi akademik. KLHK, kata Timer, seharusnya lebih mementingkan deforestasi.

Di satu sisi, adanya ketersediaan data ilmiah yang banyak dengan berbagai metodologi, justru akan memberikan gambaran yang lebih utuh.

"Harusnya kita membuka diri terhadap perbedaan. (Ketersediaan data) dibutuhkan untuk membangun dialog data. Menurut saya, ini yang dibutuhkan," jelas Timer.

Baca juga: Cegah Dampak Buruk Perubahan Iklim, Rehabilitasi Hutan Diperlukan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan

Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan

Pemerintah
Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Pemerintah
Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Swasta
Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Pemerintah
RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

Pemerintah
Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Pemerintah
Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Pemerintah
Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

LSM/Figur
Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah
Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah
Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

LSM/Figur
Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

LSM/Figur
Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Pemerintah
Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah
Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau