Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komitmen Nol Emisi, PLN Siapkan Gasifikasi Pembangkit Listrik Sulawesi-Maluku

Kompas.com, 3 April 2024, 09:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) melakukan kerja sama dalam pengembangan infrastruktur midstream Liquefied Natural Gas (LNG) di wilayah Sulawesi-Maluku.

Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan Joint Development Agreement (JDA) antara PLN EPI dengan Konsorsium PT AGP Indonesia Utama (AGPIU), PT Suasa Benua Sukses (SBS) dan PT KPM Oil & Gas (KPMOG) di Kantor Pusat PLN, Jakarta, pada Selasa (26/3/2024). 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan ini menjadi komitmen PLN dalam mendukung upaya menekan emisi karbon dan mencapai Net Zero Emissions (NZE) di sektor kelistrikan. 

Menurutnya, program gasifikasi pembangkit menjadi langkah strategis sekaligus menekan biaya bahan bakar dan ketergantungan atas impor minyak mentah atau solar.

Baca juga: PLN dan Perusahaan China Kaji Pengembangan Energi Hijau di Sulawesi

“PLN telah memiliki strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Dalam skema transisi energi ini, nantinya sumber listrik PLN akan bersumber dari 75 persen pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan dan 25 persen bersumber dari pembangkit gas,” ujar Darmawan dalam pernyataan, dikutip Selasa (2/4/2024). 

Dengan demikian, kata dia, peranan gas dinilai krusial dalam era transisi energi. 

Darmawan menambahkan, dengan kerja sama ini, PLN memperkuat kolaborasi dengan para pihak penyedia infrastruktur gas untuk menjamin pasokan gas bagi pembangkit.

"Karena dengan pasokan energi primer yang kuat, mampu menjamin pasokan listrik yang andal," imbuhnya. 

Pengembangan energi primer

Direktur Legal & Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto mengatakan, penandatanganan kerja sama antara PLN EPI dan mitra konsorsium menjadi tahapan penting dalam pengembangan energi primer di Indonesia.

“Kita patut bergembira karena kita secara bertahap menemukan solusi pengembangan rantai pasok LNG melalui penandatanganan kerja sama ini,” ujar Yusuf.

Baca juga: Menteri ESDM Dorong Power Wheeling, PLN Bakal Punya Saingan?

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan, PLN EPI dibentuk untuk menjamin ketersediaan pasokan energi primer dengan menyederhanakan proses pengadaan dan logistik, menyediakan pasokan energi primer, dan membangun rantai pasokan.

Termasuk menawarkan energi primer ramah lingkungan untuk mendukung NZE dan strategi ARED yang telah dicanangkan oleh PLN group.

“Dengan komitmen PLN terhadap pembangkit yang bersumber dari gas, PLN EPI perlu mengakselerasi pengembangan infrastruktur midstream LNG untuk gasifikasi pembangkit termasuk di wilayah Sulawesi-Maluku,” ujar Iwan.

Iwan menjelaskan, keberadaan jaringan gas pipa dan terminal LNG saat ini hampir seluruhnya berada di wilayah Indonesia bagian barat.

Untuk mendukung rantai pasok gas, PLN EPI dan mitra terpilih akan melakukan pengembangan infrastruktur midstream LNG di Indonesia termasuk di Sulawesi dan Maluku.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH Sebut Gelondongan Kayu Terseret Banjir Sumatera Bisa Dimanfaatkan
Menteri LH Sebut Gelondongan Kayu Terseret Banjir Sumatera Bisa Dimanfaatkan
Pemerintah
Bioetanol dari Sorgum Disebut Lebih Unggul dari Tebu dan Singkong, tapi..
Bioetanol dari Sorgum Disebut Lebih Unggul dari Tebu dan Singkong, tapi..
LSM/Figur
Asia Tenggara Catat Kenaikan 73 Persen pada Hasil Obligasi ESG
Asia Tenggara Catat Kenaikan 73 Persen pada Hasil Obligasi ESG
Pemerintah
4 Penambang Batu Bara Ilegal di Teluk Adang Kalimantan Ditangkap, Alat Berat Disita
4 Penambang Batu Bara Ilegal di Teluk Adang Kalimantan Ditangkap, Alat Berat Disita
Pemerintah
Drone Berperan untuk Pantau Gajah Liar Tanpa Ganggu Habitatnya
Drone Berperan untuk Pantau Gajah Liar Tanpa Ganggu Habitatnya
Swasta
6 Kukang Sumatera Dilepasliar di Lampung Tengah
6 Kukang Sumatera Dilepasliar di Lampung Tengah
Pemerintah
RI dan UE Gelar Kampanye Bersama Lawan Kekerasan Digital terhadap Perempuan dan Anak
RI dan UE Gelar Kampanye Bersama Lawan Kekerasan Digital terhadap Perempuan dan Anak
Pemerintah
UNCTAD Peringatkan Sistem Perdagangan Dunia Rentan Terhadap Risiko Iklim
UNCTAD Peringatkan Sistem Perdagangan Dunia Rentan Terhadap Risiko Iklim
Pemerintah
Tak Perbaiki Tata Kelola Sampah, 87 Kabupaten Kota Terancam Pidana
Tak Perbaiki Tata Kelola Sampah, 87 Kabupaten Kota Terancam Pidana
Pemerintah
Bencana di Sumatera, Menteri LH Akui Tak Bisa Rutin Pantau Jutaan Unit Usaha
Bencana di Sumatera, Menteri LH Akui Tak Bisa Rutin Pantau Jutaan Unit Usaha
Pemerintah
DP World: Rantai Pasok Wajib Berubah untuk Akhiri Krisis Limbah Makanan
DP World: Rantai Pasok Wajib Berubah untuk Akhiri Krisis Limbah Makanan
LSM/Figur
KLH Periksa 8 Perusahaan terkait Banjir Sumatera, Operasional 4 Perusahaan Dihentikan
KLH Periksa 8 Perusahaan terkait Banjir Sumatera, Operasional 4 Perusahaan Dihentikan
Pemerintah
TN Way Kambas Sambut Kelahiran Bayi Gajah Betina, Berat 64 Kilogram
TN Way Kambas Sambut Kelahiran Bayi Gajah Betina, Berat 64 Kilogram
LSM/Figur
Menteri LH Sebut Kayu Banjir Bukan dari Hulu Batang Toru
Menteri LH Sebut Kayu Banjir Bukan dari Hulu Batang Toru
Pemerintah
TPA Suwung Bali Ditutup 23 Desember 2025, Ini Alasannya
TPA Suwung Bali Ditutup 23 Desember 2025, Ini Alasannya
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau