Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLHK Klaim Emisi Karhutla 5 Tahun Terakhir Turun Hingga 70 Persen

Kompas.com, 7 April 2024, 12:04 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik (KLHK), Bambang Hendoryono menyatakan emisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai tahun 2019 hingga 2023 turun drastis sebesar 70,73 persen.

"Penurunan tersebut dibuktikan oleh data selama empat tahun terakhir," ujar Bambang, dalam pernyataannya, dikutip Rabu (3/4/2024). 

Sebelumnya, data dari KLHK menunjukkan emisi dari karhutla pada tahun 2019 tercatat 624.163.985 juta ton Co2e. Kemudian, turun drastis menjadi 182.714.440 juta ton Co2e pada tahun 2023.

Menurut Bambang, keberhasilan pencegahan karhutla tersebut merupakan berkat koordinasi internsif dengan Kementerian dan Lembaga.

“Pengendalian karhutla harus kita lakukan dari kegiatan pencegahan, penanggulangan dalam hal ini pemadamannya, dan yang terakhir pemulihan atau pengelolaan landscape,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, jika menggunakan baseline data KLHK tahun 2015, maka tujuh tahun terakhir luas karhutla di Indonesia juga turun signifikan 29,59 sampai dengan 94 persen. 

“Tahun 2023, luas karhutla secara keseluruhan seluas 1.161.192,93 hektare,” kata Bambang.

Baca juga:

Pentingnya kolaborasi

Terkait dengan penurunan tren karhutla, sinergitas sangat diperlukan. Adapun sinergitas tersebut melibatkan antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pemegang izin atau korporasi.

Menurutnya, inovasi juga terus digencarkan untuk pencegahan. Seperti salah satunya KLHK bekerjasama dengan Kementerian Kominfo melaksanakan SMS Blast peringatan dini dan imbauan kepada masyarakat di setiap daerah dengan kecendrungan peningkatan hotspot.

“Dengan ragam strategi yang tepat sasaran, mulai analisis iklim dan langkah strategis, pengendalian operasional dan pengelolaan landscape, maka pencegahan akan lebih maksimal,” tegas Bambang.

Bambang mengaku telah menyiapkan antisipasi karhutla untuk tahun 2024. Antara lain dengan memantau dan memutakhirkan data Informasi prakiraan iklim, cuaca, dan sistem peringkat bahaya kebakaran dari BMKG.

“Kami terus melakukan sosialisasi, kampanye, memasang rambu-rambu, sekaligus meningkatkan pengawasan dan cek lapangan terhadap indikasi kejadian karhutla,” papar  Bambang.

Baca juga: El Nino Berpotensi Sebabkan Karhutla Lebih Besar

Kendati demikian, dikutip dari Kompas.com (12/1/2024), Manager Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Nasional (Walhi) Nasional Uli Arta Siagian menilai klaim penurunan karhutla tahun 2023 dibanding 2019 tidaklah penting.

Karena menurutnya, masih terjadi karhutla, dan masyarakat gagal terlindungi. Menurut Uli, ada dua kegagalan dari pemerintah.

Pertama, masih terjadinya karhutla karena KLHK tidak pernah melakukan tindakan evaluatif dan korektif terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan. Kedua, KLHK dalam menjalankan kebijakannya tidak pernah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kenapa harus kolaboratif karena beberapa titik karhutla juga terjadi di area yang merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN," kata Uli.

Menurut Walhi, dalam kurun delapan tahun 2015-2023, karhutla masih sama. Titik apinya sama di area-area operasional 194 perusahaan yang sama, dengan kualitas dampak yang sedikit berbeda.

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Ada Spesies Ngengat Baru di Indonesia, Dinamai Sutrisno dan Ubaidilla
Ada Spesies Ngengat Baru di Indonesia, Dinamai Sutrisno dan Ubaidilla
Pemerintah
Barito Renewables Rampungkan Penambahan Kapasitas PLTP di Jawa Barat
Barito Renewables Rampungkan Penambahan Kapasitas PLTP di Jawa Barat
Swasta
Pemerintah Bakal Restorasi 66.704 Hektar Lahan Tesso Nilo yang Rusak hingga 2028
Pemerintah Bakal Restorasi 66.704 Hektar Lahan Tesso Nilo yang Rusak hingga 2028
Pemerintah
Perempuan Hanya Punya 64 Persen Hak Hukum Dibanding Laki-laki
Perempuan Hanya Punya 64 Persen Hak Hukum Dibanding Laki-laki
Pemerintah
Konflik AS-Israel Vs Iran Jadi Alarm Transisi Energi di Indonesia, Mengapa?
Konflik AS-Israel Vs Iran Jadi Alarm Transisi Energi di Indonesia, Mengapa?
LSM/Figur
Gen Z di Dunia Kerja, Pemalas atau Punya Cara Kerja Baru?
Gen Z di Dunia Kerja, Pemalas atau Punya Cara Kerja Baru?
LSM/Figur
PBB Prediksi El Nino Terjadi Lagi Tahun Ini, Suhu Global Terancam Naik
PBB Prediksi El Nino Terjadi Lagi Tahun Ini, Suhu Global Terancam Naik
Pemerintah
Ada 3 Bibit Siklon Tropis di Sekitar Indonesia, Waspada Angin Kencang
Ada 3 Bibit Siklon Tropis di Sekitar Indonesia, Waspada Angin Kencang
Pemerintah
Laba Melonjak 578 Persen, Seberapa Jauh Ambisi Keberlanjutan BTN?
Laba Melonjak 578 Persen, Seberapa Jauh Ambisi Keberlanjutan BTN?
BUMN
El Nino Diprediksi Terjadi Lagi Tahun 2026, Dunia Bisa Makin Panas
El Nino Diprediksi Terjadi Lagi Tahun 2026, Dunia Bisa Makin Panas
Pemerintah
Kurangi Camilan dan Minuman Rendah Gizi Bisa Tekan Dampak Lingkungan
Kurangi Camilan dan Minuman Rendah Gizi Bisa Tekan Dampak Lingkungan
LSM/Figur
Abrasi Ban Jadi Sumber Mikroplastik di Udara, Bisa Masuk ke Paru-paru
Abrasi Ban Jadi Sumber Mikroplastik di Udara, Bisa Masuk ke Paru-paru
LSM/Figur
PBB Sahkan Kredit Karbon Pertama Sesuai Standar Perjanjian Paris
PBB Sahkan Kredit Karbon Pertama Sesuai Standar Perjanjian Paris
Pemerintah
Inggris Berencana Pangkas Dana Iklim dan Konservasi untuk Asia dan Afrika
Inggris Berencana Pangkas Dana Iklim dan Konservasi untuk Asia dan Afrika
Pemerintah
Kasus Pembunuhan Gajah Tanpa Kepala di Riau, 15 Orang Jadi Tersangka
Kasus Pembunuhan Gajah Tanpa Kepala di Riau, 15 Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau