Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 29 April 2024, 06:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) mendorong terciptanya ekosistem yang menciptakan masyakat inklusif bagi para difabel untuk lebih berdaya.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat belum massifnya kesadaran masyarakat untuk melihat kaum difabel sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang setara hak-haknya dengan kelompok lainnya.

Baca juga: Bintang: Sebuah Negara Disebut Maju jika Peningkatan SDM Menjangkau Difabel

MPKS PP Muhammadiyah bersama dengan Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (Hidimu) dan didukung BSI Maslahat, Baznas, LazisMu PP Muhammadiyah, Comma, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Rumah Sakit Islam Jakarta, menggelar Halal Bil Halal Inklusif dengan 1.000 difabel.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Ramadhan Inklusif yang sudah berjalan sebelumnya.

Mencakup program Mudik Inklusi Ramah Anak dan Difabel yang melibatkan 150 pemudik, dan pemberian 1.000 paket serta penyerahan alat bantu untuk 47 difabel.

Rangkaian kegiatan yang bertemakan "Bertaqwa dan Berdaya, Indonesia Ramah Disabilitas" 
ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendorong terwujudnya Indonesia ramah difabel serta meningkatkan inklusivitas dan kesadaran masyarakat kepada hak kaum difabel.

Baca juga: Bank Indonesia dan Yayasan Visi Maha Karya Gelar Program Pelatihan Wirausaha bagi Difabel Tunadaksa

Program-program ini menjadi bagian partisipasi dari organisasi-organisasi tersebut, sekaligus bagian dari masyarakat untuk mengajak dan mengkampanyekan masyarakat yang inklusif dengan kaum difabel.

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang
disahkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak- hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini diperkuat pula dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca juga: Kemensos Gelar Pelatihan 3 Bulan bagi Penyandang Disabilitas di Bogor

Sebagaimana data yang dilansir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa. Angka ini setara dengan sekitar 8,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menuturkan, Muhammadiyah akan terus berkomitmen dalam penyantunan sosial, termasuk penyandang disabilitas.

"Komitmen penyantunan sosial ini sudah ada sejak Muhammadiyah berdiri tahun 1912, dan akan terus kami lanjutkan ke depannya," kata Haedar, dalam keterangan resmi, Minggu (28/4/2024).

Sementara Ketua MPKS PP Muhammadiyah Mariman darto menambahkan, acara ini merupakan salah satu implementasi dari komitmen PP Muhammadiyah dalam menyantuni rekan-rekan penyandang disabilitas.

“Kami juga memiliki, program-program lain yang mendukung pemberdayaan dan pembentukan ekosistem inklusif bagi penyandang difabel," tuntasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Apa Benar Anggapan ASN Kerja Main-Main padahal Gajinya Serius, dan Swasta Sebaliknya?
Pemerintah
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
Wacana Konversi 120 Juta Motor Listrik Berisiko Gagal dan Bebankan Keuangan Negara
LSM/Figur
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
LSM/Figur
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
Pemerintah
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Pemerintah
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
Pemerintah
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
LSM/Figur
IESR: Pemerintah Harus Transparan Ungkap Data Pasokan Energi ke Publik
IESR: Pemerintah Harus Transparan Ungkap Data Pasokan Energi ke Publik
LSM/Figur
Pekerja Industri Kreatif Kecewa Ide dan 'Skill Editing' Dihargai Rp 0
Pekerja Industri Kreatif Kecewa Ide dan "Skill Editing" Dihargai Rp 0
Pemerintah
Gandeng IAEA dan Negara Mitra, Singapura Matangkan Pemanfaatan PLTN
Gandeng IAEA dan Negara Mitra, Singapura Matangkan Pemanfaatan PLTN
Pemerintah
RI-Jepang Perkuat Kerja Sama Kehutanan dan Konservasi
RI-Jepang Perkuat Kerja Sama Kehutanan dan Konservasi
Pemerintah
Pendaftaran SATU Indonesia Awards Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya
Pendaftaran SATU Indonesia Awards Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya
Swasta
Harga CPO Global Diproyeksi Naik pada Q2 2026, Dipicu Ketegangan Timur Tengah
Harga CPO Global Diproyeksi Naik pada Q2 2026, Dipicu Ketegangan Timur Tengah
Swasta
Transformasi Hijau Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi China
Transformasi Hijau Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi China
Pemerintah
Auriga Ungkap Deforestasi Indonesia Naik 66 Persen, Terluas di Kalimantan
Auriga Ungkap Deforestasi Indonesia Naik 66 Persen, Terluas di Kalimantan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau