Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/04/2024, 06:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) mendorong terciptanya ekosistem yang menciptakan masyakat inklusif bagi para difabel untuk lebih berdaya.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat belum massifnya kesadaran masyarakat untuk melihat kaum difabel sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang setara hak-haknya dengan kelompok lainnya.

Baca juga: Bintang: Sebuah Negara Disebut Maju jika Peningkatan SDM Menjangkau Difabel

MPKS PP Muhammadiyah bersama dengan Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (Hidimu) dan didukung BSI Maslahat, Baznas, LazisMu PP Muhammadiyah, Comma, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Rumah Sakit Islam Jakarta, menggelar Halal Bil Halal Inklusif dengan 1.000 difabel.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Ramadhan Inklusif yang sudah berjalan sebelumnya.

Mencakup program Mudik Inklusi Ramah Anak dan Difabel yang melibatkan 150 pemudik, dan pemberian 1.000 paket serta penyerahan alat bantu untuk 47 difabel.

Rangkaian kegiatan yang bertemakan "Bertaqwa dan Berdaya, Indonesia Ramah Disabilitas" 
ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendorong terwujudnya Indonesia ramah difabel serta meningkatkan inklusivitas dan kesadaran masyarakat kepada hak kaum difabel.

Baca juga: Bank Indonesia dan Yayasan Visi Maha Karya Gelar Program Pelatihan Wirausaha bagi Difabel Tunadaksa

Program-program ini menjadi bagian partisipasi dari organisasi-organisasi tersebut, sekaligus bagian dari masyarakat untuk mengajak dan mengkampanyekan masyarakat yang inklusif dengan kaum difabel.

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang
disahkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak- hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini diperkuat pula dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca juga: Kemensos Gelar Pelatihan 3 Bulan bagi Penyandang Disabilitas di Bogor

Sebagaimana data yang dilansir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa. Angka ini setara dengan sekitar 8,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menuturkan, Muhammadiyah akan terus berkomitmen dalam penyantunan sosial, termasuk penyandang disabilitas.

"Komitmen penyantunan sosial ini sudah ada sejak Muhammadiyah berdiri tahun 1912, dan akan terus kami lanjutkan ke depannya," kata Haedar, dalam keterangan resmi, Minggu (28/4/2024).

Sementara Ketua MPKS PP Muhammadiyah Mariman darto menambahkan, acara ini merupakan salah satu implementasi dari komitmen PP Muhammadiyah dalam menyantuni rekan-rekan penyandang disabilitas.

“Kami juga memiliki, program-program lain yang mendukung pemberdayaan dan pembentukan ekosistem inklusif bagi penyandang difabel," tuntasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Permintaan Tembaga Diprediksi Melonjak, Tapi Pasokan Terbatas
Permintaan Tembaga Diprediksi Melonjak, Tapi Pasokan Terbatas
Pemerintah
Bangkitkan Ekonomi Desa, MMSGI Dorong Kemandirian Usaha Mikro Lokal
Bangkitkan Ekonomi Desa, MMSGI Dorong Kemandirian Usaha Mikro Lokal
Swasta
Meta Gandeng AES Pasok 650 MW Energi Surya untuk Pusat Data
Meta Gandeng AES Pasok 650 MW Energi Surya untuk Pusat Data
Swasta
KLH Cabut Izin PT Daeri Rima Mineral karena Berpotensi Rusak Lingkungan
KLH Cabut Izin PT Daeri Rima Mineral karena Berpotensi Rusak Lingkungan
Pemerintah
Ikan Badut Selamatkan Diri dari Gelombang Panas dengan Menciut
Ikan Badut Selamatkan Diri dari Gelombang Panas dengan Menciut
Pemerintah
KKP Dorong Penataan Ruang Laut Demi Keberlanjutan Ekosistem
KKP Dorong Penataan Ruang Laut Demi Keberlanjutan Ekosistem
Pemerintah
Bahlil Minta Kontraktor Migas Ikut Garap Fasilitas Penangkap Karbon
Bahlil Minta Kontraktor Migas Ikut Garap Fasilitas Penangkap Karbon
Pemerintah
Selesai Rehabilitasi, 5 Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kalimantan Tengah
Selesai Rehabilitasi, 5 Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kalimantan Tengah
Pemerintah
Menteri LH Minta Stop Impor Plastik 'Virgin', Perluas Tanggung Jawab Produsen
Menteri LH Minta Stop Impor Plastik "Virgin", Perluas Tanggung Jawab Produsen
Pemerintah
4 Juta Hektare Area Riau Berubah Jadi Lahan Sawit, Ancam Biodiversitas
4 Juta Hektare Area Riau Berubah Jadi Lahan Sawit, Ancam Biodiversitas
Pemerintah
Anggrek Baru Ditemukan di Kalimantan, Bukti Besarnya Potensi Hutan
Anggrek Baru Ditemukan di Kalimantan, Bukti Besarnya Potensi Hutan
Pemerintah
DLH Jakarta Minta Warga Tak Buang Limbah Hewan Kurban Sembarangan
DLH Jakarta Minta Warga Tak Buang Limbah Hewan Kurban Sembarangan
Pemerintah
Mengoptimalkan Panas Bumi untuk Akselerasi Energi Terbarukan
Mengoptimalkan Panas Bumi untuk Akselerasi Energi Terbarukan
Pemerintah
Jurus KLH Atasi Polusi Udara Jabodetabek di Tengah Musim Kemarau
Jurus KLH Atasi Polusi Udara Jabodetabek di Tengah Musim Kemarau
Pemerintah
Dukung Swasembada, Pupuk Indonesia Perkuat Kolaborasi Sektor Energi Rendah Karbon
Dukung Swasembada, Pupuk Indonesia Perkuat Kolaborasi Sektor Energi Rendah Karbon
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau