Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/04/2024, 06:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) mendorong terciptanya ekosistem yang menciptakan masyakat inklusif bagi para difabel untuk lebih berdaya.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat belum massifnya kesadaran masyarakat untuk melihat kaum difabel sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang setara hak-haknya dengan kelompok lainnya.

Baca juga: Bintang: Sebuah Negara Disebut Maju jika Peningkatan SDM Menjangkau Difabel

MPKS PP Muhammadiyah bersama dengan Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (Hidimu) dan didukung BSI Maslahat, Baznas, LazisMu PP Muhammadiyah, Comma, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Rumah Sakit Islam Jakarta, menggelar Halal Bil Halal Inklusif dengan 1.000 difabel.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Ramadhan Inklusif yang sudah berjalan sebelumnya.

Mencakup program Mudik Inklusi Ramah Anak dan Difabel yang melibatkan 150 pemudik, dan pemberian 1.000 paket serta penyerahan alat bantu untuk 47 difabel.

Rangkaian kegiatan yang bertemakan "Bertaqwa dan Berdaya, Indonesia Ramah Disabilitas" 
ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendorong terwujudnya Indonesia ramah difabel serta meningkatkan inklusivitas dan kesadaran masyarakat kepada hak kaum difabel.

Baca juga: Bank Indonesia dan Yayasan Visi Maha Karya Gelar Program Pelatihan Wirausaha bagi Difabel Tunadaksa

Program-program ini menjadi bagian partisipasi dari organisasi-organisasi tersebut, sekaligus bagian dari masyarakat untuk mengajak dan mengkampanyekan masyarakat yang inklusif dengan kaum difabel.

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang
disahkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak- hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini diperkuat pula dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca juga: Kemensos Gelar Pelatihan 3 Bulan bagi Penyandang Disabilitas di Bogor

Sebagaimana data yang dilansir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,97 juta jiwa. Angka ini setara dengan sekitar 8,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menuturkan, Muhammadiyah akan terus berkomitmen dalam penyantunan sosial, termasuk penyandang disabilitas.

"Komitmen penyantunan sosial ini sudah ada sejak Muhammadiyah berdiri tahun 1912, dan akan terus kami lanjutkan ke depannya," kata Haedar, dalam keterangan resmi, Minggu (28/4/2024).

Sementara Ketua MPKS PP Muhammadiyah Mariman darto menambahkan, acara ini merupakan salah satu implementasi dari komitmen PP Muhammadiyah dalam menyantuni rekan-rekan penyandang disabilitas.

“Kami juga memiliki, program-program lain yang mendukung pemberdayaan dan pembentukan ekosistem inklusif bagi penyandang difabel," tuntasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
LSM/Figur
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
LSM/Figur
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Pemerintah
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Pemerintah
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
Pemerintah
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Pemerintah
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
LSM/Figur
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Pemerintah
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Pemerintah
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Pemerintah
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Pemerintah
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
BUMN
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Swasta
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Pemerintah
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau