Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 29 April 2024, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Indonesia dinilai stagnan selama tiga tahun.

Hal tersebut mengemuka dalam laporan dari lembaga konsultan global Bain & Company yang berkolaborasi dengan GenZero, Standard Chartered Bank, dan Temasek berjudul Southeast Asia’s Green Economy 2024 Report: Moving the needle.

Menurtu laporan tersebut, sejak 2019 hingga 2022, pengembangan PLTS dan PLTB Indonesia tidak mengalami progres yang berarti alias 0 persen dibandingkan pembangkit listrik lainnya.

Baca juga: Tak Terbendung, PLTS Bakal Dominasi Pembangkit Listrik di Dunia

Sedangkan proporsi PLTS dan PLTB yang terpasang dibandingkan semua pembangkit listrik hanya 1 persen dalam laporan tersebut.

Kondisi di Indonesia berbanding terbalik dengan Vietnam dengan catatan pengembangan PLTS dan PLTB yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun tiga tahun.

Persentase pengembangannya adalah 3 persen pada 2019, 5 persen pada 2020, 12 persen pada 2021 , dan 13 persen pada 2023.

"Hanya Vietnam yang menunjukkan pertumbuhan signifikan saat feed-in-tariff yang tinggi dan iklim yang mendukung kondisi. Ini ditandai dengan sinar matahari yang berlimpah dan kecepatan angin kencang," tulis tim peneliti dalam laporan tersebut.

Sementara itu, menurut studi lainnya, kapasitas terpasang PLTS Indonesia termasuk yang rendah di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara.

Baca juga: PLN Indonesia Power Kebut Pembangunan PLTS 500 MW

Menurut laporan Global Energy Monitor (GEM) dalam A Race to the Top: Southeast Asia 2024, kapasitas terpasangang PLTS di Indonesia baru mencapai 21 megawatt (MW) pada 2023.

Angka tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedelapan dan 11 negara anggota ASEAN yang dinilai dalam laporan tersebut.

Capaian Indonesia tersebut bahkan lebih rendah daripada Singapura, yang memiliki PLTS dengan kapasitas terpasang 186 MW.

Meski demikian, GEM memproyeksikan Indonesia berpotensi menambah kapasitas PLTS sebesar 16.530 MW.

Penambahakan kapasitas PLTS tersebut terdiri atas 11.508 MW proyek yang diumumkan dan 5.022 proyek yang masuk tahap prakonstruksi.

Baca juga: Dalam 9 Tahun, Kapasitas Terpasang PLTS Global Melonjak 700 Persen

Menurut GEM, pengembangan energi terbarukan di Indonesia terhambat oleh besarnya pengaruh bahan bakar fosil.

GEM  juga mencatat, Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN dengan konsumsi energi fosil terbesar.

Versi pemerintah

Di sisi lain, data yang dikeluarkan GEM tersebut berbeda dengan versi pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dikutip dari publikasi Kementerian ESDM, Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2023, total pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) pada 2023 mencapai 13.155 MW.

Baca juga: Australia di Ambang Tumpukan Limbah PLTS Jika Tak Ditangani dengan Baik

Dari jumlah tersebut, kapasitas terpasang PLTS adalah 573,8 MW.

Terdapat perbedaan signifikan dari kapasitas PLTS, yang mana versi GEM adalah 21 MW sedangkan versi Kementerian ESDM adalah 573,8 MW.

Menurut Outlook Energi Indonesia 2022 yang dirilis Dewan Energi Nasional (DEN), total potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.643 gigawatt (GW).

Dari total potensi tersebut, energi surya memiliki potensi yang sangat besar yaitu 3.294 GW.

Baca juga: Pertama di Indonesia, ITS Ciptakan Purwarupa PLTS Apung di Laut

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Susi Pudjiastuti: Pariwisata Pangandaran Tumbuh, tetapi Ekonomi Perikanan Justru Merosot
Susi Pudjiastuti: Pariwisata Pangandaran Tumbuh, tetapi Ekonomi Perikanan Justru Merosot
LSM/Figur
Mari Elka: Indonesia Hadapi 'Perfect Storm', Keberlanjutan Kini Jadi Syarat Bertahan
Mari Elka: Indonesia Hadapi "Perfect Storm", Keberlanjutan Kini Jadi Syarat Bertahan
Pemerintah
AEI: Lebih dari 800 Emiten Sampaikan Laporan Keberlanjutan, Hasil Evaluasi Terbit Juli 2026
AEI: Lebih dari 800 Emiten Sampaikan Laporan Keberlanjutan, Hasil Evaluasi Terbit Juli 2026
Pemerintah
OJK Targetkan Aturan Baru Laporan Keberlanjutan Berstandar Global Terbit pada 2026
OJK Targetkan Aturan Baru Laporan Keberlanjutan Berstandar Global Terbit pada 2026
Pemerintah
Marine-Based Water Security: Saatnya Laut Jadi Sumber Air Bersih Masa Depan
Marine-Based Water Security: Saatnya Laut Jadi Sumber Air Bersih Masa Depan
Pemerintah
IPB University Kirim 125 Peserta Ekspedisi Patriot untuk Dampingi Transmigran
IPB University Kirim 125 Peserta Ekspedisi Patriot untuk Dampingi Transmigran
Pemerintah
Lestari Summit 2026: KG Media Serukan Kolaborasi Lintas Sektor lewat 'The Regenerative Pulse'
Lestari Summit 2026: KG Media Serukan Kolaborasi Lintas Sektor lewat "The Regenerative Pulse"
Swasta
WVI: Penanganan Stunting Tak Cukup dengan Gizi, Akses Air Bersih dan Sanitasi Jadi Kunci
WVI: Penanganan Stunting Tak Cukup dengan Gizi, Akses Air Bersih dan Sanitasi Jadi Kunci
LSM/Figur
Praktik Baik Rumah Maggot, dari Sampah Jadi Penggerak Ekonomi Sirkular
Praktik Baik Rumah Maggot, dari Sampah Jadi Penggerak Ekonomi Sirkular
Swasta
IBCSD: Minimnya Transparansi Risiko Lingkungan Hambat Investasi Berkelanjutan di Indonesia
IBCSD: Minimnya Transparansi Risiko Lingkungan Hambat Investasi Berkelanjutan di Indonesia
Swasta
PBB Soroti Ancaman Sampah Antariksa yang Makin Mengkhawatirkan
PBB Soroti Ancaman Sampah Antariksa yang Makin Mengkhawatirkan
Pemerintah
BRIN Dorong Pemanfaatan Biomaterial untuk Industri Pertahanan
BRIN Dorong Pemanfaatan Biomaterial untuk Industri Pertahanan
Pemerintah
Filosi Tanam 1.000 Pohon di NTT untuk Hijaukan Kali Liliba
Filosi Tanam 1.000 Pohon di NTT untuk Hijaukan Kali Liliba
Swasta
Menteri LH: Indonesia Masuki Fase Kedua Pembangunan, Bertumpu pada Kredit Karbon
Menteri LH: Indonesia Masuki Fase Kedua Pembangunan, Bertumpu pada Kredit Karbon
Pemerintah
Kereta Hidrogen Komersial Pertama Jepang Siap Meluncur 2027
Kereta Hidrogen Komersial Pertama Jepang Siap Meluncur 2027
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau