Di Forum Internasional, Menkeu Soroti Pentingnya APBN dalam Transisi Energi

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

“Dibutuhkan APBN yang sehat dan kuat serta strategi menarik pendanaan global yang efektif untuk dapat menjalankannya (transisi energi) secara efektif dan sustainable (berkelanjutan),” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (2/5/2024). 

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara panel diskusi dalam "Future Vision Symposium" IsDB Annual Meeting di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (30/4/2024) lalu. 

Baca juga: Butuh Rp 38,4 Triliun untuk Pekerja Batu Bara Terdampak Transisi Energi

Dalam agenda tersebut, ia menjelaskan terdapat tiga tantangan dan pilihan pelik dalam upaya transisi energi, yaitu energy security, energy sustainability, dan energy affordability.

Menurutnya, energi merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga menjadi tantangan pembangunan untuk menyediakan energi (energy security) yang terjangkau bagi masyarakat (energy affordability).

Di sisi lain, perhatian mengenai aspek keberlanjutan planet untuk menghindari ancaman katastropik perubahan mengharuskan transisi menuju energi hijau dan terbarukan (energy sustainability).

Butuh biaya besar

Sementara itu, ia memaparkan bahwa proses menuju transisi energi tidak hanya rumit dan kompleks, tetapi juga membutuhkan pembiayaan yang sangat mahal. 

“Kita harus mampu menjaga kepentingan nasional dan memperjuangkan sebuah proses transisi yang adil dan terjangkau,” tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Generasi Muda Didorong Terlibat Transisi Energi

Dalam diskusi bersama HRH Prince Abdulaziz Al-Saud (Putra Raja Salman dan sekaligus Menteri Energi Saudi Arabia) dan Presiden IsDB Al Jasser tersebut, Menkeu menyampaikan cara Indonesia menjalankan transisi energi menuju net zero emission (NZE) dan meningkatkan energi terbarukan.

Hal itu, ia menambahkan, memerlukan kebijakan yang kompleks dan sensitif serta membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan menantang.

“Senang bisa menjelaskan posisi Indonesia yang mendapat respek dari seluruh panitia dan audiens,” ujar Menkeu.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan sekaligus peringatan 50 tahun Islamic Development Bank (IsDB).

Sri Mulyani mengatakan peringatan itu menjadi momen yang baik bagi IsDb untuk melanjutkan agenda reformasi, menjadi Bank Pembangunan yang makin besar, lebih baik, dan makin kuat dalam membantu negara-negara klien mencapai tujuan mereka.