Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/05/2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pekerja sektor batu bara yang terdampak transisi energi membutuhkan pembiayaan 2,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 38,4 triliun untuk kompensasi dan pelatihan.

Koordinator Pembiayaan Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR) Farah Vianda mengatakan, untuk merealisasikan pembiayaan tersebut, dibutuhkan perencanaan awal, mobilisasi kapasitas pendanaan, dan institusi.

Dengan demikian, berbagai upaya tersebut dapat mempersiapkan pekerjaan baru dan memberdayakan para pekerja terdampak di sektor batu bara.

Baca juga: G7 Sepakat Era PLTU Batu Bara Berakhir Tahun 2035

Dia menambahkan, pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk membuat isu transisi energi berkeadilan menjadi prioritas.

"Selain itu, perlu pula untuk peningkatan kapasitas pemerintahan dalam perencanaan, pembuatan kebijakan serta sistem tata kelola dan perlindungan lingkungan," kata Farah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/4/2024).

Di sisi lain, Indonesia mendapatkan pendanaan dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak untuk agenda transisi energi.

Hibah dapat menjadi insentif dalam aktivitas kompensasi, dan pelatihan bagi pekerja yang terdampak di sektor batu bara.

Dana hibah dalam JETP juga bisa dipakai untuk pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Baca juga: Pajak Perusahaan Migas dan Batu Bara di Negara Kaya Dapat Tekumpul Rp 11,6 Kuadriliun

Akan tetapi, porsi hibah dalam JETP hanya sekitar 300 juta dollar AS atau 1,4 persen dari total komitmen pendanaan yang mencapai 21,5 miliar dollar AS.

Di sisi lain, untuk membiayai pekerja sektor batu bara yang terdampak saja butuh 2,4 miliar dollar AS menurut penghitungan IESR.

Manajer Program Ekonomi Hijau IESR Wira A Swadana menyampaikan, dalam masa transisi energi, membangun ketahanan masyarakat juga sangat penting.

Dengan mengedepankan aspek keadilan, tingkat ketahanan terhadap transformasi energi, sosial dan ekonomi masyarakat akan tinggi.

Wira mengingatkan, Indonesia telah menandatangani Deklarasi Solidaritas dan Transisi Berkeadilan Silesia pada 2018.

Baca juga: Dalam 10 Tahun, PLTU Batu Bara Captive RI Naik 10 Kali Lipat

Melalui perjanjian tersebut, Indonesia terikat menyiapkan dan memastikan proses transisi energi yang efektif dan inklusif bagi para pekerja.

"Di sektor tambang batu bara, transformasi ekonomi yang lebih inklusif diperlukan untuk mengatasi ketimpangan, meningkatkan kualitas kesehatan, membangun infrastruktur, serta sumber daya manusia (SDM) di komunitas sekitarnya," ujar Wira.

Di sisi lain, pemensiunan PLTU batu bara akan dapat menghindari biaya kesehatan.

Berdasarkan skenario yang sejalan dengan target JETP, pengakhiran operasional PLTU batu bara dapat mengamankan 150 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.400 triliun pada 2050.

Sementara itu, dengan skenario yang sejalan dengan Persetujuan Paris, biaya kesehatan yang dapat dihindari dari pengakhiran operasional PLTU batu sekitar 230 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.680 triliun pada pertengahan abad ini.

Baca juga: Studi: Co-firing PLTU Batu Bara Bikin Emisi Tambah 26,5 Juta Ton

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pekerja Disabilitas Baru 0,53 Persen, Silang.id Minta Industri Inklusif
Pekerja Disabilitas Baru 0,53 Persen, Silang.id Minta Industri Inklusif
Swasta
KG Media Sabet Dua Penghargaan Global INMA Awards 2025, Inovasi Berbasis Nilai dan Keberlanjutan Mendunia
KG Media Sabet Dua Penghargaan Global INMA Awards 2025, Inovasi Berbasis Nilai dan Keberlanjutan Mendunia
Swasta
Subsidi 6 Sektor Strategis Picu Masalah Lingkungan, Perlu Transparansi
Subsidi 6 Sektor Strategis Picu Masalah Lingkungan, Perlu Transparansi
Pemerintah
Buang Sampah Sembarangan, DLH Cianjur Terapkan Sanksi Rp 500 Ribu
Buang Sampah Sembarangan, DLH Cianjur Terapkan Sanksi Rp 500 Ribu
Pemerintah
Perubahan Iklim Bikin Anggur Cepat Matang, Punya Gula Lebih Tinggi
Perubahan Iklim Bikin Anggur Cepat Matang, Punya Gula Lebih Tinggi
LSM/Figur
Gelombang Panas Hantam Laut Inggris dan Irlandia, Apa Dampaknya?
Gelombang Panas Hantam Laut Inggris dan Irlandia, Apa Dampaknya?
Swasta
RI-Brasil Kerja Sama Kembangkan Bioenergi hingga Industri Dirgantara
RI-Brasil Kerja Sama Kembangkan Bioenergi hingga Industri Dirgantara
Pemerintah
Permukaan Laut Tetap Naik meski Pemanasan Global Dibatasi 1,5 Derajat C
Permukaan Laut Tetap Naik meski Pemanasan Global Dibatasi 1,5 Derajat C
Pemerintah
Profesor IPB Sebut Bakteri Pereduksi Nitrat Mampu Turunkan Emisi GRK
Profesor IPB Sebut Bakteri Pereduksi Nitrat Mampu Turunkan Emisi GRK
LSM/Figur
Singa Asia di India Naik Jadi 891 Ekor, Bukti Kesuksesan Konservasi
Singa Asia di India Naik Jadi 891 Ekor, Bukti Kesuksesan Konservasi
Pemerintah
'Destination Zero Waste Bali', Inisiatif Kolaboratif Kurangi Sampah Plastik di Industri Perhotelan
"Destination Zero Waste Bali", Inisiatif Kolaboratif Kurangi Sampah Plastik di Industri Perhotelan
LSM/Figur
Menteri LH: Pemprov Kalsel Baru Kelola 48,5 Persen Sampah, Setengahnya Dibuang ke TPA Open Dumping
Menteri LH: Pemprov Kalsel Baru Kelola 48,5 Persen Sampah, Setengahnya Dibuang ke TPA Open Dumping
Pemerintah
Hadirkan Rompi Kembali Utuh, Kolaborasi Adrie Basuki dan CISC Dukung Perjuangan Pasien Kanker
Hadirkan Rompi Kembali Utuh, Kolaborasi Adrie Basuki dan CISC Dukung Perjuangan Pasien Kanker
LSM/Figur
Ahli IPB Usulkan Lutung Sentarum Jadi Satwa Dilindungi
Ahli IPB Usulkan Lutung Sentarum Jadi Satwa Dilindungi
LSM/Figur
Permintaan Tembaga Diprediksi Melonjak, Tapi Pasokan Terbatas
Permintaan Tembaga Diprediksi Melonjak, Tapi Pasokan Terbatas
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau