Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Sebut 17 Daerah Bebas Malaria, Ini Daftarnya

Kompas.com - 25/06/2024, 15:37 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2024, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Hartono menyerahkan sertifikat eliminasi malaria kepada 17 kabupaten/kota yang telah bebas dari penyakit tersebut.

Ke-17 kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Linggar.

Kemudian, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Belu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayoung Utara, Kabupaten Melawi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Tebo.

Baca juga: DBD Masih Jadi PR di Indonesia, Nyamuk Dengue Perlu Dikendalikan

"Saya ucapkan selamat kepada 17 kabupaten/kota yang telah berhasil mengeliminasi malaria di wilayahnya masing-masing dan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain untuk melakukan hal yang sama," kata Wamenkes Dante saat menyerahkan sertifikat dalam peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2024 di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Pemberian sertifikat eliminasi malaria ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi dari pemerintah pusat atas kerja keras daerah dalam menanggulangi penyakit malaria di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi menjelaskan, 17 kabupaten/kota yang berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria diukur berdasarkan beberapa tahapan.

Tahapan itu dimulai dari penilaian mandiri (self assessment) terhadap 11 indikator yang ditetapkan dalam mencapai eliminasi malaria, serta pemenuhan terhadap tiga indikator utama sebagai syarat mutlak.

Tiga indikator mutlak tersebut, yakni Annual Parasite Incidence (API) kurang dari 1 per 1000 penduduk, positivity rate kurang dari 5 persen, dan tidak ada kasus indigenous.

“Tiga indikator tersebut harus dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut,” terang Direktur Imran, dalam pernyataan tertulis. 

Adapun 17 kota/kabupaten yang ditetapkan bebas malaria ini dinilai secara independen oleh Tim Eliminasi Malaria Pusat yang dilakukan sejak tahun 2023 hingga Mei 2024. 

Angka malaria masih tinggi

Dalam kesempatan itu, Wamenkes juga mengingatkan penyakit malaria adalah salah satu penyakit menular yang membutuhkan perhatian bersama. Pasalnya, prevalensi malaria di tingkat global maupun nasional masih cukup tinggi.

Berdasarkan data World Malaria Record tahun 2023, diperkirakan terdapat 249 juta kasus malaria di seluruh dunia.

Baca juga: DBD Masih Jadi PR di Indonesia, Nyamuk Dengue Perlu Dikendalikan

Di Asia, Indonesia menempati urutan kedua dengan kasus malaria terbanyak setelah India, dengan 1,1 juta kasus pada tahun 2023.

"Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan merupakan provinsi dengan kasus Malaria tertinggi dan menyumbang 86 persen dari total kasus Malaria di Indonesia," kata Wamenkes Dante.

Hingga tahun 2023, sebanyak 389 kabupaten/kota telah mencapai tahap Pemeliharaan atau Bebas Malaria. Pada tahun ini, sejalan dengan target RPJMN 2020-2024, ditargetkan sebanyak 408 kabupaten/kota di Indonesia dapat terbebas dari Malaria.

Untuk mencapai target tersebut, Wamenkes Dante menyebutkan, setidaknya ada lima strategi yang dilakukan pemerintah.

Pertama, menerbitkan kebijakan yang komprehensif dan menyeluruh, mencakup peningkatan deteksi, penemuan kasus, dan diagnostik. Kedua, peningkatan surveilans; Ketiga, pemberian pengobatan; keempat, pengendalian faktor risiko; kelima, pemberdayaan peran swasta dan masyarakat.

"Upaya ini dilakukan untuk memperkuat komitmen kita dan mewujudkan Indonesia bebas Malaria tahun 2030. Hanya tinggal enam tahun lagi waktu yang kita miliki," pungkasnya.

 

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Pemerintah
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Pemerintah
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BUMN
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Pemerintah
Emisi Kapal Turun jika Temukan Jalur Pelayaran Baru yang Efisien
Emisi Kapal Turun jika Temukan Jalur Pelayaran Baru yang Efisien
Pemerintah
Kekayaan Sumber Daya di Indonesia: Antara Berkah dan Kutukan
Kekayaan Sumber Daya di Indonesia: Antara Berkah dan Kutukan
Pemerintah
Ketidakpastian Ekonomi Hambat Investasi Mineral Kritis
Ketidakpastian Ekonomi Hambat Investasi Mineral Kritis
Pemerintah
Pesan dari Raja Ampat untuk Kepulauan Riau: Jangan Gadai Pulau demi Tambang
Pesan dari Raja Ampat untuk Kepulauan Riau: Jangan Gadai Pulau demi Tambang
Pemerintah
Negara-negara G7 Diminta Perkuat Rencana Mineral Kritis Berkelanjutan
Negara-negara G7 Diminta Perkuat Rencana Mineral Kritis Berkelanjutan
LSM/Figur
Pakai Climate Smart Shrimp, Desa di Donggala Panen Udang hingga 50 Ton
Pakai Climate Smart Shrimp, Desa di Donggala Panen Udang hingga 50 Ton
LSM/Figur
Climate Smart Shrimp, Inovasi Cara Dapat Cuan dari Udang Sekaligus Perbaiki Lingkungan
Climate Smart Shrimp, Inovasi Cara Dapat Cuan dari Udang Sekaligus Perbaiki Lingkungan
LSM/Figur
Gandeng Singapura, Pemerintah Bakal Bangun Industri Panel Surya di Riau
Gandeng Singapura, Pemerintah Bakal Bangun Industri Panel Surya di Riau
Pemerintah
Bangun Rumah Sejuk Tanpa AC dan Minim Lampu? Bisa, Ini Caranya
Bangun Rumah Sejuk Tanpa AC dan Minim Lampu? Bisa, Ini Caranya
LSM/Figur
Kemenhut Cabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau Wawonii
Kemenhut Cabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau Wawonii
Pemerintah
Pemerintah Pastikan Kampung Nelayan Merah Putih Utamakan Keberlanjutan
Pemerintah Pastikan Kampung Nelayan Merah Putih Utamakan Keberlanjutan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau