Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Program Lautra, Upaya Kelola Kawasan Konservasi Perairan RI

Kompas.com, 25 Juni 2024, 06:00 WIB
Sigiranus Marutho Bere,
Danur Lambang Pristiandaru

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Direktur Kelautan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Moh Rahmat Mulianda mengatakan, proyek Laut untuk Kesejahteraan (Lautra) merupakan inisiatif revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Rahmat menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan antara Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keuangan, universitas atau lembaga pendidikan, media, lembaga donor dan mitra pelaksana, yang digelar di Hotel Harper Kupang, Kamis (20/6/2024).

Rahmat menyebut, Lautra merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi laut dan perikanan terumbu karang, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal di 11 Provinsi, termasuk NTT.

Baca juga: Studi: Warga Pesisir Dekat Area Konservasi Masih Kurang Sejahtera

Program Lautra mencakup empat komponen utama, salah satunya adalah komponen tiga yang fokus pada pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi terumbu karang dan mata pencarian masyarakat.

Program Lautra komponen tiga didukung oleh dana hibah pro-blue melalui World Bank dan dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF.

Pertemuan yang digelar di Kupang ini, bertujuan untuk memaparkan rencana implementasi komponen 3 Lautra, khususnya dalam penyusunan strategi pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur kawasan konservasi laut dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (HMKM) serta membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan di NTT.

Khusus untuk Provinsi NTT, kegiatan program Lautra akan difokuskan pada dua kawasan konservasi perairan yaitu KKPN Laut Sawu dan KKPF Selat Pantar-Alor.

Rahmat menyampaikan, kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mengembangkan blue finance di wilayah NTT.

Baca juga: Kulonprogo Kembangkan Program Konservasi Air Berkelanjutan

"Melalui kajian pemetaan potensi dan strategi pengembangan mata pencarian alternatif bagi masyarakat yang berada dalam kawasan maupun area sekitarnya yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi," ujar dia.

Rahmat menjelaskan, program Lautra sejalan dengan rencana capaian RPJMN 2025-2029, yang akan menjadi pedoman pembangunan nasional bagi pemerintah yang akan datang.

Rahmat juga menekankan, proyek Lautra merupakan inisiatif revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan, komponen 3 proyek Lautra memperkenalkan strategi pendanaan inovatif untuk konservasi dan ekonomi pesisir yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan.

Selain itu mengembangkan investasi jangka panjang dalam sektor ekonomi biru, guna meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dan perikanan serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Baca juga: Perancis Hibahkan 500.000 Euro, Dukung Kawasan Konservasi Perairan Hiu Paus Sumbawa

Tonny menyampaikan, kegiatan ini akan dilaksanakan oleh mitra yang mencakup kunjungan ke lokasi target intervensi Lautra di NTT yang merupakan bagian dari WPP 573 dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.

"Dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT, terutama terkait data dan informasi kawasan konservasi sangat kami harapkan untuk kelancaran implementasi program ini," ujar Tonny.

Inovasi pendanaan yang dikembangkan melalui program Lautra ini, lanjut Tonny, merupakan salah satu kunci keberhasilan program pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.

Instrumen pendanaan seperti Coral Bond, adalah obligasi yang sangat menarik bagi investor yang saat ini menjadikan keberhasilan konservasi ekosistem sebagai dasar pembayaran keuntungan investasi berdampak yang marak di seluruh dunia.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sulatri HI Rasyid,menyambut baik adanya kegiatan Lautra di wilayahnya.

"Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga laut melalui konservasi perairan berbasis desa, adat, dan religi," kata Sulatri.

Baca juga: Konservasi Laut yang Efektif Butuh Pendekatan Kesetaraan Gender

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KLH: Indonesia Darurat Sampah, Tiap Tahun Ciptakan Bantar Gebang Baru
KLH: Indonesia Darurat Sampah, Tiap Tahun Ciptakan Bantar Gebang Baru
Pemerintah
Ecoground 2025: Blibli Tiket Action Tunjukkan Cara Seru Hidup Ramah Lingkungan
Ecoground 2025: Blibli Tiket Action Tunjukkan Cara Seru Hidup Ramah Lingkungan
Swasta
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
Pemerintah
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
LSM/Figur
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Pemerintah
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar 'Langkah Membumi Ecoground 2025'
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar "Langkah Membumi Ecoground 2025"
Swasta
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
BUMN
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
Pemerintah
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
LSM/Figur
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Pemerintah
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?
Pemerintah
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
COP30: Target Iklim 1,5 Derajat C yang Tak Tercapai adalah Kegagalan Moral
Pemerintah
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
Trend Asia Nilai PLTSa Bukan EBT, Bukan Opsi Tepat Transisi Energi
LSM/Figur
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
4.000 Hektare Lahan di TN Kerinci Seblat Dirambah, Sebagiannya untuk Sawit
Pemerintah
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Muara Laboh Diperluas, Australia Suntik Rp 240 Miliar untuk Geothermal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau