Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Program Lautra, Upaya Kelola Kawasan Konservasi Perairan RI

Kompas.com, 25 Juni 2024, 06:00 WIB
Sigiranus Marutho Bere,
Danur Lambang Pristiandaru

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Direktur Kelautan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Moh Rahmat Mulianda mengatakan, proyek Laut untuk Kesejahteraan (Lautra) merupakan inisiatif revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Rahmat menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan antara Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keuangan, universitas atau lembaga pendidikan, media, lembaga donor dan mitra pelaksana, yang digelar di Hotel Harper Kupang, Kamis (20/6/2024).

Rahmat menyebut, Lautra merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi laut dan perikanan terumbu karang, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal di 11 Provinsi, termasuk NTT.

Baca juga: Studi: Warga Pesisir Dekat Area Konservasi Masih Kurang Sejahtera

Program Lautra mencakup empat komponen utama, salah satunya adalah komponen tiga yang fokus pada pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi terumbu karang dan mata pencarian masyarakat.

Program Lautra komponen tiga didukung oleh dana hibah pro-blue melalui World Bank dan dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF.

Pertemuan yang digelar di Kupang ini, bertujuan untuk memaparkan rencana implementasi komponen 3 Lautra, khususnya dalam penyusunan strategi pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur kawasan konservasi laut dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (HMKM) serta membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan di NTT.

Khusus untuk Provinsi NTT, kegiatan program Lautra akan difokuskan pada dua kawasan konservasi perairan yaitu KKPN Laut Sawu dan KKPF Selat Pantar-Alor.

Rahmat menyampaikan, kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mengembangkan blue finance di wilayah NTT.

Baca juga: Kulonprogo Kembangkan Program Konservasi Air Berkelanjutan

"Melalui kajian pemetaan potensi dan strategi pengembangan mata pencarian alternatif bagi masyarakat yang berada dalam kawasan maupun area sekitarnya yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi," ujar dia.

Rahmat menjelaskan, program Lautra sejalan dengan rencana capaian RPJMN 2025-2029, yang akan menjadi pedoman pembangunan nasional bagi pemerintah yang akan datang.

Rahmat juga menekankan, proyek Lautra merupakan inisiatif revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan, komponen 3 proyek Lautra memperkenalkan strategi pendanaan inovatif untuk konservasi dan ekonomi pesisir yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan.

Selain itu mengembangkan investasi jangka panjang dalam sektor ekonomi biru, guna meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dan perikanan serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Baca juga: Perancis Hibahkan 500.000 Euro, Dukung Kawasan Konservasi Perairan Hiu Paus Sumbawa

Tonny menyampaikan, kegiatan ini akan dilaksanakan oleh mitra yang mencakup kunjungan ke lokasi target intervensi Lautra di NTT yang merupakan bagian dari WPP 573 dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.

"Dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT, terutama terkait data dan informasi kawasan konservasi sangat kami harapkan untuk kelancaran implementasi program ini," ujar Tonny.

Inovasi pendanaan yang dikembangkan melalui program Lautra ini, lanjut Tonny, merupakan salah satu kunci keberhasilan program pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.

Instrumen pendanaan seperti Coral Bond, adalah obligasi yang sangat menarik bagi investor yang saat ini menjadikan keberhasilan konservasi ekosistem sebagai dasar pembayaran keuntungan investasi berdampak yang marak di seluruh dunia.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sulatri HI Rasyid,menyambut baik adanya kegiatan Lautra di wilayahnya.

"Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga laut melalui konservasi perairan berbasis desa, adat, dan religi," kata Sulatri.

Baca juga: Konservasi Laut yang Efektif Butuh Pendekatan Kesetaraan Gender

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dari Tanah “Sakit” ke Lumbung Harapan, Ini Kisah Pengawalan Pertanian Jaga Ketahanan Pangan Desa
Dari Tanah “Sakit” ke Lumbung Harapan, Ini Kisah Pengawalan Pertanian Jaga Ketahanan Pangan Desa
BUMN
Kebijakan Pelarangan Sawit di Jabar Disebut Tak Berdasar Bukti Ilmiah
Kebijakan Pelarangan Sawit di Jabar Disebut Tak Berdasar Bukti Ilmiah
LSM/Figur
Sampah Campur Aduk, Biaya Operasional 'Waste to Energy' Membengkak
Sampah Campur Aduk, Biaya Operasional "Waste to Energy" Membengkak
LSM/Figur
Biaya Kelola Limbah Setara Beli Popok Baru, Padahal Fibernya Punya Banyak Potensi
Biaya Kelola Limbah Setara Beli Popok Baru, Padahal Fibernya Punya Banyak Potensi
LSM/Figur
Inovasi Jaring Bertenaga Surya, Kurangi Penyu yang Terjaring Tak Sengaja
Inovasi Jaring Bertenaga Surya, Kurangi Penyu yang Terjaring Tak Sengaja
Pemerintah
Kebijakan Iklim yang Sasar Gaya Hidup Bisa Kikis Kepedulian pada Lingkungan
Kebijakan Iklim yang Sasar Gaya Hidup Bisa Kikis Kepedulian pada Lingkungan
Pemerintah
 RI Belum Maksimalkan  Pemanfaatan Potensi Laut untuk Atasi Stunting
RI Belum Maksimalkan Pemanfaatan Potensi Laut untuk Atasi Stunting
LSM/Figur
Langkah Membumi Ecoground 2025, Gaya Hidup Sadar Lingkungan Bisa Dimulai dari Ruang Publik
Langkah Membumi Ecoground 2025, Gaya Hidup Sadar Lingkungan Bisa Dimulai dari Ruang Publik
Swasta
Target Swasembada Garam 2027, KKP Tetap Impor jika Produksi Tak Cukup
Target Swasembada Garam 2027, KKP Tetap Impor jika Produksi Tak Cukup
Pemerintah
Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia DInilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumput
Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia DInilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumput
LSM/Figur
KKP: 20 Juta Ton Sampah Masuk ke Laut, Sumber Utamanya dari Pesisir
KKP: 20 Juta Ton Sampah Masuk ke Laut, Sumber Utamanya dari Pesisir
Pemerintah
POPSI: Naiknya Pungutan Ekspor Sawit untuk B50 Bakal Gerus Pendapatan Petani
POPSI: Naiknya Pungutan Ekspor Sawit untuk B50 Bakal Gerus Pendapatan Petani
LSM/Figur
Suhu Global Tetap Tinggi, meski Siklus Alami Pemanasan El Nino Absen
Suhu Global Tetap Tinggi, meski Siklus Alami Pemanasan El Nino Absen
Pemerintah
Rantai Pasok Global Bisa Terganggu akibat Cuaca Ekstrem
Rantai Pasok Global Bisa Terganggu akibat Cuaca Ekstrem
Swasta
DLH Siapkan 3.395 Petugas Kebersihan, Angkut Sampah Saat Tahun Baru Jakarta
DLH Siapkan 3.395 Petugas Kebersihan, Angkut Sampah Saat Tahun Baru Jakarta
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau