Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Gibran Didesak Evaluasi Industri Tambang, Penyebab Konflik Sosial dan Degradasi Lingkungan

Kompas.com - 26/06/2024, 19:45 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

"Tentunya kita harus berpikir ulang tentang ekonomi kita, karena ekonomi kita yang menyebabkan emisi karbon, konsentrasi di atmosfer sedmikian rupa tingginya, ekonomi kita yang bikin polusi di sungai dan udara, ekonomi kita yang bikin berbagai degradasi lingkungan yang lain," tutur Leo.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan, apakah benar keputusan ekonomi berbasis industri ekstraktif yang mengorbankan banyak hal untuk tetap dilanjutkan, atau harus mencari alternatif baru.

Dorong komitmen ekonomi hijau

Sementara itu, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan, tidak dimungkiri, sektor pertambangan dan penggalian memang memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia.

"Meski begitu, sektor ini pun membawa dampak negatif yang besar pula bagi masyarakat dan lingkungan. Sudah saatnya kita mengadopsi kebijakan ekonomi baru yang mendukung pelestarian alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Huda juga menyampaikan, momentum pergantian pemerintahan ini bisa digunakan untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi hijau.

Baca juga: Indonesia Genjot Hilirisasi Pertambangan, Baterai Jadi Fokus Utama

Di antaranya memperbaiki tata kelola sektor pertambangan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif, terutama di desa pertambangan, seperti pertanian modern dan industri kreatif, meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal untuk beradaptasi, termasuk mengembangkan inisiatif pengembangan komunitas (community development).

Leonard menambahkan, pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan mulai menjabat pada Oktober nanti, perlu memiliki komitmen kuat untu mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau sehingga Indonesia bisa segera beralih dari ekonomi ekstraktif.

Pihaknya juga mendorong kebijakan wellbeing economy atau ekonomi kesejahteraan.

"Di mana prinsipnya kita harus memerhatikan manusia dan planet lebih daripada profit atau keuntungan. Kita harus mengubah ekonomi kita sehingga tidak timpang, menjadi merata," paparnya. 

Sebab, aktivitas ekonomi ekstraktif memaksa bumi melampaui batasan yang dimiliki dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk bisa hidup sejahtera.

"Untuk itu, perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengurangi ketergantungan terhadap industri ekstraktif dan beralih ke ekonomi hijau untuk mengatasi krisis lingkungan dan sosial dari industri pertambangan saat ini,” pungkas Leo.

 

 

 

 

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dorong Kesetaraan Pendidikan, TenarisSPIJ Salurkan Beasiswa untuk Pelajar Cilegon
Dorong Kesetaraan Pendidikan, TenarisSPIJ Salurkan Beasiswa untuk Pelajar Cilegon
Swasta
Badan Geologi Ungkap Pemicu Tambang Galian C di Cirebon Longsor dan Tewaskan 14 Orang
Badan Geologi Ungkap Pemicu Tambang Galian C di Cirebon Longsor dan Tewaskan 14 Orang
Pemerintah
Peningkatan Kekuatan Militer Global Jadi Ancaman Tujuan Iklim
Peningkatan Kekuatan Militer Global Jadi Ancaman Tujuan Iklim
Pemerintah
Permudah Calon Jemaah Haji Disabilitas dan Lanjut Usia, Wings Air Operasikan Penerbangan Feeder
Permudah Calon Jemaah Haji Disabilitas dan Lanjut Usia, Wings Air Operasikan Penerbangan Feeder
Swasta
Aksi Muda Jaga Iklim, Ajak Anak Muda Tanam Pohon hingga Transplantasi Karang
Aksi Muda Jaga Iklim, Ajak Anak Muda Tanam Pohon hingga Transplantasi Karang
LSM/Figur
BRIN Buka Peluang Kerja Sama dengan Oman untuk Rehabilitasi Mangrove
BRIN Buka Peluang Kerja Sama dengan Oman untuk Rehabilitasi Mangrove
Pemerintah
PBB: Kerugian Bencana 10 Kali Lebih Besar dari Perkiraan
PBB: Kerugian Bencana 10 Kali Lebih Besar dari Perkiraan
Pemerintah
PBB Sebut 2,8 Miliar Orang Tidak Punya Akses Perumahan yang Layak
PBB Sebut 2,8 Miliar Orang Tidak Punya Akses Perumahan yang Layak
Pemerintah
KLH Tegur Keras Perusahaan yang Abaikan Dampak Lingkungan
KLH Tegur Keras Perusahaan yang Abaikan Dampak Lingkungan
Pemerintah
Pemerintah Bangun Transmisi 47 Ribu Kms untuk Alirkan Listrik dari Pembangkit EBT
Pemerintah Bangun Transmisi 47 Ribu Kms untuk Alirkan Listrik dari Pembangkit EBT
Pemerintah
RUPTL PLN dan Pragmatisme Transisi Energi
RUPTL PLN dan Pragmatisme Transisi Energi
Pemerintah
China Kini Lebih Banyak Biayai Energi Hijau Ketimbang Batubara
China Kini Lebih Banyak Biayai Energi Hijau Ketimbang Batubara
Pemerintah
Dari Sprei Bekas Jadi Cuan: Misha Oen Ubah Limbah Jadi Harapan
Dari Sprei Bekas Jadi Cuan: Misha Oen Ubah Limbah Jadi Harapan
LSM/Figur
Krisis Industri Penerbangan, Target Keberlanjutan Terancam Tak Tercapai
Krisis Industri Penerbangan, Target Keberlanjutan Terancam Tak Tercapai
Swasta
Studi Ungkap Begini Nasib Bumi Jika Amazon Mengering
Studi Ungkap Begini Nasib Bumi Jika Amazon Mengering
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau