Evaluasi Pemilu 2024, Diskriminasi dan Kekerasan pada Perempuan Meningkat

“Hal ini membuat menguatnya doktrin buruk mengenai kandidat perempuan yang tidak kompeten untuk menjabat pada jabatan publik,” kata Listyowati.

Jumlah keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah

Faktor-faktor tersebut, kata dia, memberikan pengaruh pada sedikitnya jumlah perempuan dan kelompok rentan yang terpilih dalam parlemen.

“Data keterwakilan perempuan di DPR dari (tahun) 2009-2024 belum ada yg mencapai tahapan 30 persen di DPR RI, tidak sesuai aturan kebijakan afirmasi dalam UU 7 Tahun 2017,” terang Listyowati.

Terbatasnya perempuan dan kelompok rentan menjadikan perspektif serta kebutuhan khusus perempuan maupun kelompok rentan kerap luput dari kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Periode 2008-2012 Wahidah Suaib mengatakan, perempuan seringkali ditempatkan hanya sebagai pemilih dalam pemilu.

Namun, pasca seorang kandidat menang dan masuk ke dalam parlemen, alih-alih memberi perhatian, banyak kebijakan mereka yang tidak berpihak pada perempuan. Kendati pemilihnya kebanyakan adalah perempuan maupun kelompok rentan.

Padahal, pemilu demokratis bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih jujur, adil, inklusif, tidak diskriminatif, dan terbebas dari segala tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan.

“Mengutip kata mantan Presiden Chili, Michelle Bachelete, ‘Jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menaggapi suara perempuan dan membatasi perkembangan hak-hak perempuan, sesungguhnya demokrasi itu hanya untuk separuh warganya,” pungkas Wahidah.