Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertambangan Nasional Picu Bencana, BNPB Minta Pemda Tertibkan

Kompas.com, 16 Juli 2024, 15:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) dan otoritas terkait untuk tegas dalam menertibkan aktivitas pertambangan rakyat/tradisional, yang terus memperbesar dampak bencana kepada masyarakat.

“Sampai berapa puluh nyawa lagi yang hilang supaya kita bisa benar-benar menertibkan aktivitas ini,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dikutip dari Antara, Selasa (16/7/2024). 

Ia menilai, sudah bukan rahasia umum bahwasanya aktivitas pertambangan rakyat yang notabene tak berizin dan jauh dari standar profesional eksplorasi sumber daya alam, merupakan salah satu faktor pemicu besarnya dampak bencana kepada masyarakat.

Baca juga: Pertambangan Hijau

Dua peristiwa longsor di areal tambang dalam rentang waktu kurang dari dua pekan terakhir setidaknya dapat menjadi contoh yang memperkuat gagasan tersebut.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat peristiwa longsor areal tambang emas di Bone Bolango, Gorontalo dengan jumlah warga meninggal dunia sebanyak 27 jiwa dan 19 orang warga dinyatakan hilang, pada 7 Juli 2024.

Selanjutnya, pada 14 Juli 2024, terdapat sebanyak tujuh warga meninggal dunia di lokasi penambangan emas tradisional pegunungan distrik Wini, Mimika, Papua Tengah.

Menurut Abdul Muhari, dua peristiwa tersebut seharusnya menjadi sinyal kalau keseriusan dan ketegasan Pemda dalam menegakkan hukum pada pertambangan tak berizin sangat dibutuhkan.

Abdul menyebut, pihaknya juga menilai keselamatan masyarakat dan harmonisasi ekosistem harus lebih diprioritaskan, ketimbang aspek kemanfaatan ekonomi yang dihasilkan dari tambang.

“Gakkumnya harus ditegakkan di atas apapun itu untuk menertibkan hal seperti ini,” ujar Abdul.

Perhatikan aktivitas individu

Di sisi lain, Abdul juga mengimbau kepada semua pihak di daerah, termasuk masyarakat untuk tidak mengabaikan peringatan dini hasil analisa prakiraan cuaca yang setiap hari bahkan dalam hitungan jam disampaikan oleh BNPB serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sebagai contoh, sebelum terjadi bencana, semua daerah di wilayah Indonesia bagian tengah hingga bagian timur sudah diminta untuk tidak beraktivitas di daerah rawan seperti perbukitan, bantaran sungai, dan seterusnya dalam beberapa pekan ke depan.

Baca juga: 5 Tim Siap Adu Gagasan Pertambangan Berkelanjutan Kompetisi OlympiAR

Dalam analisa, tim meteorologi telah memprakirakan wilayah Indonesia bagian tengah ke timur akan dilanda hujan intensitas sedang-deras dari dasarian ketiga bulan Juni sampai dengan 22 Juli 2024, dan berpotensi menimbulkan dampak bencana banjir, longsor dan seterusnya.

Peringatan ini berlaku tak terkecuali Gorontalo dan Papua, karena daerah-daerah tersebut secara topografi dalam wilayah perbukitan/dataran tinggi yang rawan longsor.

Selain itu, konstruksi permukaan tanahnya labil dan menjadi semakin labil karena penambangan, sehingga akan ambruk begitu saja digulung hujan.

"Sekali lagi perihal tambang dan kebencanaan seperti ini mesti jadi atensi kita bersama," pungkas Abdul.

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
74 Persen Air Tawar Indonesia Habis untuk Pertanian, Pakar Ingatkan Dampaknya
74 Persen Air Tawar Indonesia Habis untuk Pertanian, Pakar Ingatkan Dampaknya
LSM/Figur
Cuaca Ekstrem Bikin Jalur Pendakian Dunia Kian Berbahaya
Cuaca Ekstrem Bikin Jalur Pendakian Dunia Kian Berbahaya
LSM/Figur
Kemenko Infrastruktur: Kawasan Hulu Mestinya Dihijaukan, Bukan Dijadikan Vila
Kemenko Infrastruktur: Kawasan Hulu Mestinya Dihijaukan, Bukan Dijadikan Vila
Pemerintah
Hukum Internasional Dinilai Belum Cukup Selamatkan Lautan
Hukum Internasional Dinilai Belum Cukup Selamatkan Lautan
LSM/Figur
Sampah Sudah Dipilah, tapi Lalu ke Mana? Pakar Jelaskan Masalah Sampah di Indonesia
Sampah Sudah Dipilah, tapi Lalu ke Mana? Pakar Jelaskan Masalah Sampah di Indonesia
Swasta
PSEL Masih Picu Kekhawatiran, Pemerintah Diminta Sosialisasi Keamanannya
PSEL Masih Picu Kekhawatiran, Pemerintah Diminta Sosialisasi Keamanannya
Swasta
BMKG Pantau Bibit Siklon, Cuaca Ekstrem Diprediksi hingga 26 Januari
BMKG Pantau Bibit Siklon, Cuaca Ekstrem Diprediksi hingga 26 Januari
Pemerintah
Internet Ternyata Berdampak pada Lingkungan, Ini Alat Penghitungnya
Internet Ternyata Berdampak pada Lingkungan, Ini Alat Penghitungnya
LSM/Figur
Prabowo Galang Dukungan Inggris Terkait Konservasi Gajah lewat PECI
Prabowo Galang Dukungan Inggris Terkait Konservasi Gajah lewat PECI
Pemerintah
RI Hasilkan 57 Juta Ton Sampah Per Tahun, dan Hanya 33 Persen yang Dikelola
RI Hasilkan 57 Juta Ton Sampah Per Tahun, dan Hanya 33 Persen yang Dikelola
LSM/Figur
Peneliti Kembangkan AI TreeStructor untuk Kenali Struktur Pohon di Hutan
Peneliti Kembangkan AI TreeStructor untuk Kenali Struktur Pohon di Hutan
LSM/Figur
AS Percepat Izin Perusahaan untuk Tambang Laut Dalam
AS Percepat Izin Perusahaan untuk Tambang Laut Dalam
Pemerintah
Bisakah Biaya Retur Kurangi Dampak Industri Fast Fashion?
Bisakah Biaya Retur Kurangi Dampak Industri Fast Fashion?
Swasta
Nasib Karyawan Jadi Sorotan Usai Izin 28 Perusahaan di Sumatera Dicabut
Nasib Karyawan Jadi Sorotan Usai Izin 28 Perusahaan di Sumatera Dicabut
Pemerintah
Danantara Pastikan Proyek PSEL Pakai Teknologi Lebih Canggih dari China
Danantara Pastikan Proyek PSEL Pakai Teknologi Lebih Canggih dari China
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau