Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertambangan Nasional Picu Bencana, BNPB Minta Pemda Tertibkan

Kompas.com - 16/07/2024, 15:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) dan otoritas terkait untuk tegas dalam menertibkan aktivitas pertambangan rakyat/tradisional, yang terus memperbesar dampak bencana kepada masyarakat.

“Sampai berapa puluh nyawa lagi yang hilang supaya kita bisa benar-benar menertibkan aktivitas ini,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dikutip dari Antara, Selasa (16/7/2024). 

Ia menilai, sudah bukan rahasia umum bahwasanya aktivitas pertambangan rakyat yang notabene tak berizin dan jauh dari standar profesional eksplorasi sumber daya alam, merupakan salah satu faktor pemicu besarnya dampak bencana kepada masyarakat.

Baca juga: Pertambangan Hijau

Dua peristiwa longsor di areal tambang dalam rentang waktu kurang dari dua pekan terakhir setidaknya dapat menjadi contoh yang memperkuat gagasan tersebut.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat peristiwa longsor areal tambang emas di Bone Bolango, Gorontalo dengan jumlah warga meninggal dunia sebanyak 27 jiwa dan 19 orang warga dinyatakan hilang, pada 7 Juli 2024.

Selanjutnya, pada 14 Juli 2024, terdapat sebanyak tujuh warga meninggal dunia di lokasi penambangan emas tradisional pegunungan distrik Wini, Mimika, Papua Tengah.

Menurut Abdul Muhari, dua peristiwa tersebut seharusnya menjadi sinyal kalau keseriusan dan ketegasan Pemda dalam menegakkan hukum pada pertambangan tak berizin sangat dibutuhkan.

Abdul menyebut, pihaknya juga menilai keselamatan masyarakat dan harmonisasi ekosistem harus lebih diprioritaskan, ketimbang aspek kemanfaatan ekonomi yang dihasilkan dari tambang.

“Gakkumnya harus ditegakkan di atas apapun itu untuk menertibkan hal seperti ini,” ujar Abdul.

Perhatikan aktivitas individu

Di sisi lain, Abdul juga mengimbau kepada semua pihak di daerah, termasuk masyarakat untuk tidak mengabaikan peringatan dini hasil analisa prakiraan cuaca yang setiap hari bahkan dalam hitungan jam disampaikan oleh BNPB serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sebagai contoh, sebelum terjadi bencana, semua daerah di wilayah Indonesia bagian tengah hingga bagian timur sudah diminta untuk tidak beraktivitas di daerah rawan seperti perbukitan, bantaran sungai, dan seterusnya dalam beberapa pekan ke depan.

Baca juga: 5 Tim Siap Adu Gagasan Pertambangan Berkelanjutan Kompetisi OlympiAR

Dalam analisa, tim meteorologi telah memprakirakan wilayah Indonesia bagian tengah ke timur akan dilanda hujan intensitas sedang-deras dari dasarian ketiga bulan Juni sampai dengan 22 Juli 2024, dan berpotensi menimbulkan dampak bencana banjir, longsor dan seterusnya.

Peringatan ini berlaku tak terkecuali Gorontalo dan Papua, karena daerah-daerah tersebut secara topografi dalam wilayah perbukitan/dataran tinggi yang rawan longsor.

Selain itu, konstruksi permukaan tanahnya labil dan menjadi semakin labil karena penambangan, sehingga akan ambruk begitu saja digulung hujan.

"Sekali lagi perihal tambang dan kebencanaan seperti ini mesti jadi atensi kita bersama," pungkas Abdul.

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Peneliti Malaysia Ini Cetuskan Saran untuk Produksi Jagung RI agar Lebih Murah
Peneliti Malaysia Ini Cetuskan Saran untuk Produksi Jagung RI agar Lebih Murah
LSM/Figur
WHO: Panas Ekstrem akibat Perubahan Iklim Bikin Pekerja Stres
WHO: Panas Ekstrem akibat Perubahan Iklim Bikin Pekerja Stres
Pemerintah
Inovasi Semen Super-Dingin, Berpotensi Cegah Bangunan Simpan Panas
Inovasi Semen Super-Dingin, Berpotensi Cegah Bangunan Simpan Panas
LSM/Figur
Kemenhut Translokasi Badak Jawa untuk Perbanyak Populasi
Kemenhut Translokasi Badak Jawa untuk Perbanyak Populasi
Pemerintah
IPB Dorong Terwujudnya Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Hindari Konflik Global
IPB Dorong Terwujudnya Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Hindari Konflik Global
Pemerintah
Wisatawan Melonjak, Ilmuwan Peringatkan Bahaya Polusi di Antartika
Wisatawan Melonjak, Ilmuwan Peringatkan Bahaya Polusi di Antartika
LSM/Figur
WVI Gelar KREASI, Program Edukasi Anak Indonesia Lewat Pembuatan Buku
WVI Gelar KREASI, Program Edukasi Anak Indonesia Lewat Pembuatan Buku
LSM/Figur
Ilmuwan Kembangkan Alternatif Minyak Sawit Ramah Lingkungan
Ilmuwan Kembangkan Alternatif Minyak Sawit Ramah Lingkungan
Pemerintah
Stok Ikan di Laut Jawa Turun Drastis, Pencemaran Plastik Salah Satu Penyebabnya
Stok Ikan di Laut Jawa Turun Drastis, Pencemaran Plastik Salah Satu Penyebabnya
LSM/Figur
Gagal Sepakat, Pembicaraan Perjanjian Plastik Dunia Berakhir Tanpa Solusi
Gagal Sepakat, Pembicaraan Perjanjian Plastik Dunia Berakhir Tanpa Solusi
Pemerintah
Bahaya di Balik Plastik yang Jadi Andalan, Ada Risiko Kanker hingga Fertilitas
Bahaya di Balik Plastik yang Jadi Andalan, Ada Risiko Kanker hingga Fertilitas
Pemerintah
Plastik Sumbang 15 Persen Emisi Global, dan Konsumsinya Diprediksi Melonjak
Plastik Sumbang 15 Persen Emisi Global, dan Konsumsinya Diprediksi Melonjak
LSM/Figur
Krisis Iklim Ganggu Musim Puncak Pariwisata di Turki
Krisis Iklim Ganggu Musim Puncak Pariwisata di Turki
Pemerintah
Dukung Dekarbonisasi, Astra Property Tanam 500 Mangrove di Pulau Pramuka
Dukung Dekarbonisasi, Astra Property Tanam 500 Mangrove di Pulau Pramuka
Swasta
Siswa SMA Lakukan Aksi Peduli Lingkungan Usai Ikut Program ASRI KG Media
Siswa SMA Lakukan Aksi Peduli Lingkungan Usai Ikut Program ASRI KG Media
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau