Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerataan Mutu dan Kualitas Pendidikan Jadi Tantangan di Indonesia

Kompas.com - 20/07/2024, 18:16 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan pemerintah tengah berfokus melakukan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani mengatakan, mutu kualitas pendidikan saat ini menjadi tantangan terbesar sekaligus fokus utama yang dikerjakan pemerintah. 

"Tantangannya (terbesar) sebenarnya hanya satu, pemerataan kualitas, pemerataan mutu pendidikan. Kalau kita ringkas dari semua hal," ujar Irsyad dalam diskusi "Kolaborasi untuk Negeri: Kontribusi Filantropi dalam Mengakselerasi Agenda Pendidikan Indonesia” di Jakarta, Jumat (19/7/2024). 

Baca juga: Peran Penting Filantropi dalam Transformasi Ekosistem Pendidikan Indonesia

Ia mengakui, pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, namun beberapa hal mulai meningkat. Dari segi akses pendidikan, misalnya, ia menilai secara umum terjadi peningkatan.

Pendidikan dasar dikatakan sudah dapat diakses di berbagai daerah, kemudian pendidikan menengah berada di angka 70 persen, dan terus meningkat setiap tahunnya. 

Saat ini pemerintah tengah berupaya lebih keras untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara merata di tiap daerah.

"Kalau dari sisi akses, masih ada tantangan ya. Tantangan masih ada tapi secara natural angka partisipasi kita terus meningkat. Tapi kualitas ini yang sekarang kami benar-benar garap," imbuhnya. 

Kesenjangan masih tinggi

Ia menjelaskan, kesenjangan pendidikan antar wilayah, antar kelompok sosial ekonomi, masih termasuk tinggi di Indonesia. Hasil asesmen nasional juga menunjukkan adanya banyak kesenjangan, baik di wilayah desa maupun kota. 

Senada, Akademisi sekaligus Co-Founder Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia (Beneran Indonesia) Avia Destimianti menyebut pemerataan masih menjadi tantangan utama. 

"Pertama pemerataan, di sini kan ditulis ya, pendidikan berbasis hak asasi manusia itu ada non-diskriminasi, aksesibilitas fisik, lalu ekonomi. Nah itu masih jadi tantangan," ujar Avia. 

Baca juga: Pendidikan Anak Usia Dini Penting Gapai Indonesia Emas 2024

Menurutnya, kesenjangan pendidikan terutama di daerah 3T yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, masih menjadi masalah utama. Bahkan, ia menilai adanya kesenjangan pendidikan antara Pulau Jawa dan di luar Jawa. 

Kemudian, tantangan kedua adalah soal relevansi dan kebermaknaan pendidikan. Menurut Avia, pengajaran di sekolah-sekolah di Indonesia seringkali kurang relevan dengan kebutuhan dan bekal siswa untuk masa depan. 

Tantangan terakhir, adanya sekat-sekat antara peserta didik. Dalam arti, permasalahan seperti kekerasan seksual, perundungan, hingga intoleransi masih banyak terjadi. 

Buat kebijakan yang terdiferensiasi

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani saat jumpa media di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (19/7/2024). KOMPAS.com/FAQIHAH MUHARROROH ITSNAINI Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani saat jumpa media di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Sebagai upaya menjawab tantangan besar sebelumnya, Irsyad menerangkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terdiferensiasi.

Artinya, standar pendidikan harus bisa menyesuaikan untuk setiap wilayah, sebab, masing-masing daerah memiliki titik awal yang berbeda. 

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Penjurian Asia ESG Positive Impact Awards 2025 Resmi Selesai
Penjurian Asia ESG Positive Impact Awards 2025 Resmi Selesai
Swasta
Mau Proyek Sampah Jadi Energi Sukses? Kuncinya Duit, Transparansi, dan Kebijakan Jelas
Mau Proyek Sampah Jadi Energi Sukses? Kuncinya Duit, Transparansi, dan Kebijakan Jelas
Swasta
20 Kura-Kura Leher Ular Rote Dilepasliarkan, Agar Tak Lagi Jadi Terlangka di Dunia
20 Kura-Kura Leher Ular Rote Dilepasliarkan, Agar Tak Lagi Jadi Terlangka di Dunia
Pemerintah
FAO: Hutan Tetap Terancam meski Deforestasi Global Melambat dalam Satu Dekade Terakhir
FAO: Hutan Tetap Terancam meski Deforestasi Global Melambat dalam Satu Dekade Terakhir
Pemerintah
Papua Terancam Jadi Sumatera Kedua, Jadi Langganan Kebakaran Gambut
Papua Terancam Jadi Sumatera Kedua, Jadi Langganan Kebakaran Gambut
LSM/Figur
Demi NZE 2060, RI Tak Boleh Korbankan Hutan dan Gambut untuk Transisi Energi
Demi NZE 2060, RI Tak Boleh Korbankan Hutan dan Gambut untuk Transisi Energi
LSM/Figur
Cuaca Panas Masih Berlangsung, Suhu Karanganyar Capai 38,2 Derajat
Cuaca Panas Masih Berlangsung, Suhu Karanganyar Capai 38,2 Derajat
Pemerintah
Usai BRGM Dibubarkan, 26.000 Hektar Gambut Terbakar, Siapa Kini yang Bertanggung Jawab?
Usai BRGM Dibubarkan, 26.000 Hektar Gambut Terbakar, Siapa Kini yang Bertanggung Jawab?
LSM/Figur
Belantara Foundation Ingatkan Pentingnya Koeksistensi untuk Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia
Belantara Foundation Ingatkan Pentingnya Koeksistensi untuk Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia
LSM/Figur
KLH Usul Pemda Tarik Retribusi untuk Kelola Sampah Jadi Energi Listrik
KLH Usul Pemda Tarik Retribusi untuk Kelola Sampah Jadi Energi Listrik
Pemerintah
BRIN Wanti-wanti Hujan Mikroplastik Tak Hanya Terjadi di Jakarta
BRIN Wanti-wanti Hujan Mikroplastik Tak Hanya Terjadi di Jakarta
Pemerintah
Pemanfaatan Teknologi CCS Justru Berisiko Tingkatkan Emisi Karbon
Pemanfaatan Teknologi CCS Justru Berisiko Tingkatkan Emisi Karbon
LSM/Figur
Terang Lampu Surya Selamatkan Penyu, Kurangi Kasus Terjerat hingga 63 Persen
Terang Lampu Surya Selamatkan Penyu, Kurangi Kasus Terjerat hingga 63 Persen
LSM/Figur
PSN Merauke Dikritik Picu Deforestasi, Pemerintah Bilang Siap Reforestasi
PSN Merauke Dikritik Picu Deforestasi, Pemerintah Bilang Siap Reforestasi
Pemerintah
UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima
UNEP Kucurkan 100 Juta Dolar AS untuk Aksi Iklim, Indonesia Termasuk Penerima
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau