Menteri PPPA-MRP Dorong Perempuan Papua Berdaya, Mulai dari Ekonomi

KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengangkat isu perempuan dan anak di Papua.

"Kita harus diskusikan, kita harus kawal bahwa MRP ini sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa yang diatur Undang-Undang Otonomi Khusus. Inilah yang harus diimplementasikan untuk memperjuangkan isu, perempuan, adat, dan agama," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga usai berdialog dengan MRP di Jayapura, Papua, Senin (22/7/2024). 

Jelang perayaan puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024, ia menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti dialog yang sudah dilakukan, untuk mengawal berbagai isu dan kewenangan MRP, dalam upaya mendorong pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

Baca juga: Evaluasi Pemilu 2024, Diskriminasi dan Kekerasan pada Perempuan Meningkat

Beberapa hal yang dibahas antara lain tingginya Indeks Ketimpangan Gender di wilayah Papua yaitu 0,518 poin. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di 0,447 poin.

Angka tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan di Papua, termasuk isu di bidang pendidikan untuk perempuan, rendahnya persalinan di fasilitas layanan kesehatan, dan kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen dan legislatif.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

Terkait hal itu, Menteri Bintang mengatakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan MRP berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, maka MRP memiliki potensi fungsi yang besar dalam mengawal isu perempuan dan anak.

Dorong perempuan berdaya mulai ekonomi

Lebih lanjut, dikutip dari Antara (22/7/2024), Menteri Bintang juga membahas upaya dan langkah untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Papua. Perempuan didorong untuk terlebih dahulu berdaya ekonomi. 

"Kita sepakati bersama hulunya adalah perempuan harus berdaya secara ekonomi. Kalau perempuan sudah berdaya, perempuan sudah mandiri, maka kalau kita bicara masalah pendidikan, kekerasan, perlindungan anak yang menjadi concern MRP ini akan bisa kita selesaikan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Bintang, Kementerian PPPA terus berupaya mendorong kemandirian dan pemberdayaan perempuan, sebagai salah satu upaya lepas dari kekerasan terhadap perempuan, mendorong peningkatan pengasuhan anak, serta menekan pernikahan anak.

Ia juga menilai pentingnya pendampingan kepada para perempuan yang berada di MRP, serta pelatihan dan pemberdayaan perempuan di Papua.

Senada, Ketua MRP Nerlince Wamuar Rollo menyampaikan bahwa ekonomi dan pendidikan menjadi salah satu fokus yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan memperbaiki Indeks Ketimpangan Gender di wilayah tersebut.

"Nomor satu itu ekonomi, karena ekonomi itu perempuan banyak mengalami kekerasan dan stunting itu juga tinggi di Papua, karena kurang perhatian dari suami yang menjadi kepala keluarga dan perempuan yang bertanggung jawab sebagai mama yang mengurus anak," tuturnya.

Ia menyampaikan, pendidikan juga perlu menjadi perhatian utama karena tingginya angka putus sekolah anak perempuan, terutama di tingkat kampung dan tingginya perkawinan anak.