Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Hadapi Beban 3 Lapis Malnutrisi, Pengaruhi Tumbuh Kembang

Kompas.com, 30 Juli 2024, 11:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) Nina Sardjunani mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi beban tiga lapis malnutrisi.

Nina mengatakan, kondisi malnutrisi tidak sekadar urusan berat badan, melainkan mencakup tumbuh kembang manusia.

Hal tersebut disampaikan Nina dalam webinar bertajuk The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Baca juga: WVI Luncurkan Kampanye ENOUGH, Atasi Malnutrisi Anak

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 ada terdapat 21,5 persen balita yang mengalami stunting, 8,5 persen balita mengalami wasting, ada 4,2 persen balita mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.

Sementara itu, 23,4 persen orang dewasa mengalami obesitas dan 27,7 persen ibu hamil mengalami anemia.

"Itu tidak hanya yang berurusan dengan berat badan. Apakah itu berlebih atau kurang, wasting atau obesitas, atau bahkan tinggi badan berdasarkan umur yang tidak bisa kita capai, yaitu masalah stunting. Nah yang agak mengerikan sebenarnya ke depan itu adalah obesitas," kata Nina, sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, kondisi malnutrisi ini disebabkan karena defisiensi mikronutrisi.

"Hampir sepertiga dari ibu hamil itu mengalami anemia. Kalau anemia itu jalan lurus menuju kematian ketika ibu melahirkan atau pascamelahirkan dan juga dampak lain yang disebabkan karena kekurangan zat gizi besi," ujar Nina.

Baca juga: Guru Besar UGM Kembangkan Alat Deteksi Malnutrisi

Salah satu kebutuhan mikronutrisi yang penting adalah garam beryodium dan zat besi.

Jika asupan zat besi tidak cukup, imbas yang bisa langsung dirasakan adalah lemas dan pusing.

"Jadi bukan sekadar lemah, lesu, ini lebih dari itu. Tidak bisa melakukan apa-apa karena oksigen itu tidak bisa dibawa oleh darah merah untuk memasok pada seluruh organ-organ tubuh dan itu mempengaruhi produktivitas," ucap Nina.

Nina menambahkan, penting juga untuk mengintegrasikan pangan terfortifikasi.

"Pemerintah Indonesia sudah memberlakukan tiga fortifikasi pangan wajib, yakni garam beryodium, tepung terigu dengan zat besi, dan minyak goreng dengan vitamin A," ujar Nina.

Baca juga: Indonesia Punya 3 Beban Malnutrisi, Ini Strategi Pemerintah

Namun persoalannya, keberadaan minyak goreng yang terfortifikasi dengan vitamin A saat ini baru mencapai 30 persen.

Sementara untuk tepung terigu, hampir semua telah terfortifikasi dengan zat besi, zinc, dan vitamin lainnya.

Dia menambahkan garam beryodium tersedia di semua pasar. Namun demikian, tidak semua pedagang di pasar menyarankan kepada pembeli untuk membeli garam beryodium.

Untuk itu, Nina menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang nutrisi sehingga masyarakat bisa memahami pentingnya pemenuhan gizi dalam makanan.

Nina menyampaikan, makanan terfortifikasi hendaknya menjadi bagian dari intervensi pemerintah dalam upaya memenuhi kecukupan gizi masyarakat.

Baca juga: Malnutrisi, Riwayat Panjangnya Tercatat di Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemprov Riau Bentuk BLUD Baru untuk Kelola Kawasan Konservasi Perairan
Pemprov Riau Bentuk BLUD Baru untuk Kelola Kawasan Konservasi Perairan
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Perombakan Habitat Tanaman pada 2100, Keanekaragaman Hayati di Asia Tenggara
Krisis Iklim Picu Perombakan Habitat Tanaman pada 2100, Keanekaragaman Hayati di Asia Tenggara
LSM/Figur
WHO Pastikan Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Samudra Atlantik Bukan Pandemi
WHO Pastikan Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Samudra Atlantik Bukan Pandemi
Pemerintah
Populasi Capai 80 Persen di Perairan Jakarta, Pemprov Cari Cara 'Hilirisasi' Ikan Sapu-Sapu
Populasi Capai 80 Persen di Perairan Jakarta, Pemprov Cari Cara "Hilirisasi" Ikan Sapu-Sapu
Pemerintah
Nelayan Soroti Dampak Krisis Iklim hingga Akses Wilayah Tangkap
Nelayan Soroti Dampak Krisis Iklim hingga Akses Wilayah Tangkap
LSM/Figur
ITDC Olah 22 Ton Sampah organik Per Hari
ITDC Olah 22 Ton Sampah organik Per Hari
BUMN
Dunia Terancam Kekurangan Beras Akibat Perang Timur Tengah dan El Niño
Dunia Terancam Kekurangan Beras Akibat Perang Timur Tengah dan El Niño
Pemerintah
Ini Alasan Pemprov Jakarta Belum Menindak Penjual Siomai-Bakso dari Daging Ikan Sapu-Sapu
Ini Alasan Pemprov Jakarta Belum Menindak Penjual Siomai-Bakso dari Daging Ikan Sapu-Sapu
Pemerintah
BPS Sebut Angka Pengangguran Turun 0,08 Persen dibanding Tahun Lalu
BPS Sebut Angka Pengangguran Turun 0,08 Persen dibanding Tahun Lalu
Pemerintah
Pendidikan Berkualitas untuk Semua, GNI Perkuat PAUD Inklusi di Kulon Progo
Pendidikan Berkualitas untuk Semua, GNI Perkuat PAUD Inklusi di Kulon Progo
LSM/Figur
Mengandung Logam Berat, Efek Konsumsi Ikan Sapu-Sapu Muncul Jangka Panjang
Mengandung Logam Berat, Efek Konsumsi Ikan Sapu-Sapu Muncul Jangka Panjang
LSM/Figur
IMO Pertahankan Target Net-Zero Sektor Pelayaran Meski Hadapi Penolakan
IMO Pertahankan Target Net-Zero Sektor Pelayaran Meski Hadapi Penolakan
Pemerintah
Terdeteksi Sejak 1910, Ikan Sapu-Sapu Berevolusi Akibat Sungai Ciliwung Jadi Tempat Sampah
Terdeteksi Sejak 1910, Ikan Sapu-Sapu Berevolusi Akibat Sungai Ciliwung Jadi Tempat Sampah
LSM/Figur
Studi Jelaskan Mikroplastik Bisa Perparah Pemanasan Global
Studi Jelaskan Mikroplastik Bisa Perparah Pemanasan Global
Pemerintah
Taiwan akan Perketat Aturan Polusi Udara, Pabrik Bisa Terancam Berhenti Beroperasi
Taiwan akan Perketat Aturan Polusi Udara, Pabrik Bisa Terancam Berhenti Beroperasi
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau