Pemerintah Didesak Libatkan Publik dan Kelompok Rentan dalam "Second NDC"
JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang tenggat penyerahan dokumen komitmen kontribusi nasional kedua, atau Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada September 2024, koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah menjadikan dokumen ini lebih adil dengan proses yang lebih demokratis dan partisipatif.
“Pemerintah harus menerapkan keadilan sosial dengan mengakui hak dan memenuhi kebutuhan spesifik dari subyek masyarakat yang rentan terdampak perubahan iklim, seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat dan lainnya,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono, dalam peluncuran dokumen “Rekomendasi untuk SNDC Indonesia yang Berkeadilan” di Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Menurutnya, hanya dengan cara itulah dapat terwujud keadilan iklim atau transisi yang adil.
Baca juga: Alasan Perusahaan Besar di Dunia Mundur dari Komitmen Keberlanjutan
Adapun sesuai pernyataan pemerintah pada bulan Februari lalu, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempersiapkan dokumen tersebut.
KLHK mewakili Pemerintah Indonesia, kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani perubahan iklim global, atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Saat ini, dokumen “Rekomendasi untuk SNDC Indonesia yang Berkeadilan” sudah diserahkan ke KLHK sebagai masukan dari masyarakat sipil.
Isi dokumen rekomendasi
Beberapa isinya, antara lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bencana iklim melonjak 81 persen, dari 1.945 insiden di tahun 2010 menjadi 3.544 di 2022.
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2023 mencatat 79 persen emisi gas rumah kaca global tahun 2019 berasal dari sektor energi, industri, transportasi, dan bangunan. Serta 22 persen dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya.
Beberapa sektor itu berkontribusi melalui alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam.
Baca juga: Menilik Kipah BRI untuk Praktik Keberlanjutan Komunitas Lokal di Lestari Summit 2024
Padahal, pemerintah telah meluncurkan kebijakan untuk perubahan iklim, seperti komitmen emisi nol (Net Zero Emissions) pada 2060, Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim, Transisi Energi Nasional, Indonesia FOLU Net Sink 2030, dan Nilai Ekonomi Karbon.
Sayangnya, ambisi ini belum memenuhi target global menurunkan emisi di angka 1.5 derajat Celcius.
Artinya, hal ini bisa membahayakan rakyat Indonesia, terutama kelompok rentan. Seperti masyarakat adat, buruh, kaum perempuan, penyandang disabilitas, hingga lansia.
“Dalam 10 tahun ke belakang, kita menyaksikan bahwa aksi perubahan iklim di Indonesia justru membuat yang rentan semakin rentan,” tambahnya.
Alih-alih menurunkan target emisi gas rumah kaca, kata dia, strategi pembangunan malah melanggengkan perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat rentan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
