Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Libatkan Publik dan Kelompok Rentan dalam "Second NDC"

Kompas.com - 31/08/2024, 10:37 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang tenggat penyerahan dokumen komitmen kontribusi nasional kedua, atau Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada September 2024, koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah menjadikan dokumen ini lebih adil dengan proses yang lebih demokratis dan partisipatif.

“Pemerintah harus menerapkan keadilan sosial dengan mengakui hak dan memenuhi kebutuhan spesifik dari subyek masyarakat yang rentan terdampak perubahan iklim, seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat dan lainnya,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono, dalam peluncuran dokumen “Rekomendasi untuk SNDC Indonesia yang Berkeadilan” di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Menurutnya, hanya dengan cara itulah dapat terwujud keadilan iklim atau transisi yang adil.

Baca juga: Alasan Perusahaan Besar di Dunia Mundur dari Komitmen Keberlanjutan

Adapun sesuai pernyataan pemerintah pada bulan Februari lalu, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempersiapkan dokumen tersebut.

KLHK mewakili Pemerintah Indonesia, kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani perubahan iklim global, atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Saat ini, dokumen “Rekomendasi untuk SNDC Indonesia yang Berkeadilan” sudah diserahkan ke KLHK sebagai masukan dari masyarakat sipil.

Isi dokumen rekomendasi

Beberapa isinya, antara lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bencana iklim melonjak 81 persen, dari 1.945 insiden di tahun 2010 menjadi 3.544 di 2022.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2023 mencatat 79 persen emisi gas rumah kaca global tahun 2019 berasal dari sektor energi, industri, transportasi, dan bangunan. Serta 22 persen dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya.

Beberapa sektor itu berkontribusi melalui alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam.

Baca juga: Menilik Kipah BRI untuk Praktik Keberlanjutan Komunitas Lokal di Lestari Summit 2024

Padahal, pemerintah telah meluncurkan kebijakan untuk perubahan iklim, seperti komitmen emisi nol (Net Zero Emissions) pada 2060, Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim, Transisi Energi Nasional, Indonesia FOLU Net Sink 2030, dan Nilai Ekonomi Karbon.

Sayangnya, ambisi ini belum memenuhi target global menurunkan emisi di angka 1.5 derajat Celcius.

Artinya, hal ini bisa membahayakan rakyat Indonesia, terutama kelompok rentan. Seperti masyarakat adat, buruh, kaum perempuan, penyandang disabilitas, hingga lansia.

“Dalam 10 tahun ke belakang, kita menyaksikan bahwa aksi perubahan iklim di Indonesia justru membuat yang rentan semakin rentan,” tambahnya.

Alih-alih menurunkan target emisi gas rumah kaca, kata dia, strategi pembangunan malah melanggengkan perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat rentan.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Pemerintah
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
LSM/Figur
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pemerintah
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Swasta
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Potensi Rumput Laut Besar, tetapi Baru 11 Persen Lahan Budidaya yang Dimanfaatkan
Pemerintah
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Veronica Tan Ingin Jakarta Ramah Perempuan dan Anak
Pemerintah
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2
BUMN
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Sistem Tanam Padi Rendah Karbon, Apakah Memungkinkan?
Pemerintah
Emisi Kapal Turun jika Temukan Jalur Pelayaran Baru yang Efisien
Emisi Kapal Turun jika Temukan Jalur Pelayaran Baru yang Efisien
Pemerintah
Kekayaan Sumber Daya di Indonesia: Antara Berkah dan Kutukan
Kekayaan Sumber Daya di Indonesia: Antara Berkah dan Kutukan
Pemerintah
Ketidakpastian Ekonomi Hambat Investasi Mineral Kritis
Ketidakpastian Ekonomi Hambat Investasi Mineral Kritis
Pemerintah
Pesan dari Raja Ampat untuk Kepulauan Riau: Jangan Gadai Pulau demi Tambang
Pesan dari Raja Ampat untuk Kepulauan Riau: Jangan Gadai Pulau demi Tambang
Pemerintah
Negara-negara G7 Diminta Perkuat Rencana Mineral Kritis Berkelanjutan
Negara-negara G7 Diminta Perkuat Rencana Mineral Kritis Berkelanjutan
LSM/Figur
Pakai Climate Smart Shrimp, Desa di Donggala Panen Udang hingga 50 Ton
Pakai Climate Smart Shrimp, Desa di Donggala Panen Udang hingga 50 Ton
LSM/Figur
Climate Smart Shrimp, Inovasi Cara Dapat Cuan dari Udang Sekaligus Perbaiki Lingkungan
Climate Smart Shrimp, Inovasi Cara Dapat Cuan dari Udang Sekaligus Perbaiki Lingkungan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau