Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar PLTN 2032, Organisasi Pelaksana Energi Nuklir Nasional Dibentuk Tahun Ini

Kompas.com - 10/09/2024, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera membentuk organisasi pelaksana program energi nuklir nasional atau nuclear energy programme implementing organization (Nepio) tahun ini.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, Nepio merupakan organisasi untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi energi nuklir.

Dia menuturkan, pekan depan Kementerian ESDM akan menyambangi Kantor International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk menyatakan komitmen Indonesia membentuk Nepio.

Baca juga: Siap Kerja Sama, Rusia Tunggu Keputusan RI Kembangkan Energi Nuklir

"Nepio ini organisasi nuklir untuk implementasi bersifat non-binding, non-structure, karena bersifat organisasi," kata Eniya di Jakarta, Senin (9/9/2024) sebagaimana dilansir siaran pers Kementerian ESDM.

Dia mengatakan, pembentukan Nepio dilakukan karena dalam draf Kebijakan Energi Nasional (KEN) menargetkan Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 250 megawatt (MW) pada 2032.

Eniya menjelaskan, Nepio memiliki tugas melakukan identifikasi perencanaan, mengawal proses pembangunan, serta menyusun regulasi yang mengatur keamanan fasilitas, supaya bisa mengoptimalkan kinerja PLTN yang hendak dibangun.

Baca juga: RI Mau Bentuk Badan Organisasi Nuklir untuk Kawal Proyek PLTS

Dia menambahkan, Nepio merupakan organisasi yang dibutuhkan dalam pengembangan energi nuklir karena bisa mengikat presiden.

"Kalau pembangunannya pasti akan makan jangka waktu tidak satu periode kabinet, tapi dua periode. Setidaknya baru masuk on-grid (jaringan) tahun 2032, jadi masih sembilan tahun ke depan," ujar dia.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian ESDM Harris mengatakan, Indonesia berencana melakukan produksi uranium di dalam negeri.

Baca juga: BRIN Manfaatkan Teknologi Nuklir untuk Autentikasi dan Ketertelusuran Pangan

Namun pada pembangunan PLTN perdana tersebut uranium yang dipakai merupakan produk impor.

"Tetapi sampai kapan kita impornya itu tentu nanti tergantung dari bagaimana kita transfer knowledge-nya untuk bisa melakukan produksi uranium sendiri secara komersial di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan PLTN pertama Indonesia dapat beroperasi pada 2032 alias delapan tahun dari sekarang.

Baca juga: Kementerian ESDM: Penerimaan Masyarakat Tantangan Utama Energi Nuklir

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Pemerintah
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Pemerintah
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
LSM/Figur
Cegah Kepunahan, Kemenhut Translokasi Dua Badak Jawa TN Ujung Kulon
Cegah Kepunahan, Kemenhut Translokasi Dua Badak Jawa TN Ujung Kulon
Pemerintah
Nilai Mangrove Capai 885.000 Dollar AS per Hektar, Konversi Jadi Tambak Harus Hati hati
Nilai Mangrove Capai 885.000 Dollar AS per Hektar, Konversi Jadi Tambak Harus Hati hati
LSM/Figur
2016-2024, MIND ID Reklamasi 7.000 Hektar Lahan Bekas Tambang
2016-2024, MIND ID Reklamasi 7.000 Hektar Lahan Bekas Tambang
BUMN
Sekolah di Sumut Didorong Naik Kelas, Tanoto Foundation Bekali Guru dan Kepala Sekolah
Sekolah di Sumut Didorong Naik Kelas, Tanoto Foundation Bekali Guru dan Kepala Sekolah
Swasta
RI Dapat Rp 960 Miliar dari Norwegia untuk Pangkas Emisi hingga Kelola Biodiversitas
RI Dapat Rp 960 Miliar dari Norwegia untuk Pangkas Emisi hingga Kelola Biodiversitas
Pemerintah
Tanoto Foundation Dorong Percepatan SDGs Bidang Pendidikan di Indonesia
Tanoto Foundation Dorong Percepatan SDGs Bidang Pendidikan di Indonesia
LSM/Figur
MIND ID Ungkap 4 Strategi Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
MIND ID Ungkap 4 Strategi Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
BUMN
Menteri LH Keluhkan Minimnya SDM untuk Awasi Dampak Lingkungan, Cuma 1.100 se-Indonesia
Menteri LH Keluhkan Minimnya SDM untuk Awasi Dampak Lingkungan, Cuma 1.100 se-Indonesia
Pemerintah
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Pemerintah
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
Pemerintah
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Pemerintah
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau