Konsumerisme dan Perubahan Iklim Ancam Masa Depan Adil bagi Manusia

KOMPAS.com - Konsumerisme berlebih dari orang-orang kaya di dunia dan perubahan iklim membuat masa depan yang adil bagi umat manusia terancam.

Temuan tersebut mengemuka dari laporan terbaru Earth Commission, sebuah tim ilmuwan global yang fokus meneliti kerangka kerja yang aman dan adil bagi manusia dan planet ini.

Para peneliti menyampaikan, degradasi lingkungan akibat konsumerisme ditambah krisis iklim membuat Bumi melampaui serangkaian batas yang aman, sebagaimana dilansir The Guardian.

Baca juga: PBB: Investasi Udara Bersih Selamatkan Nyawa dan Perangi Perubahan Iklim

Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Lancet Planetary Health, Rabu (11/9/2024). Dalam studi itu, para peneliti menetapkan keadilan fundamental dari standar hidup sehari-hari manusia.

Standar tersebut yakni makanan 2.500 kalori, air bersih 100 liter, listrik 0,7 kilowatt jam (kWh), luas tempat tinggal 15 meter persegi, dan transportasi tahunan sejauh 4.500 kilometer (km).

Para peneliti kemudian menghitung seberapa banyak ruang yang ada serta batasan manusia dapat mendorong iklim, ekosistem, nutrisi, fosfor dan sumber daya air tanpa mengganggu kestabilan sistem Bumi.

Dari analisis tersebut para peneliti mendapatkan hasil, dengan kondisi sosial dan lingkungan yang sangat tidak setara dan intensif bahan bakar fosil seperti saat ini, mustahil bagi semua manusia untuk hidup sehat dalam ruang yang aman dan adil.

Studi tersebut juga ditegaskan oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tujuh dari delapan batas planet Bumi telah dilanggar.

Baca juga: ADB Gunakan Separuh Pendanaan untuk Atasi Perubahan Iklim pada 2030

Dari semua penduduk Bumi, orang-orang miskin menjadi kelompok yang paling parah dari kondisi ketidakadilan ini.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah lokasi di seluruh dunia dengan populasi paling rentan terhadap bahaya dari kerusakan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, dan kekurangan air.

Masih ada harapan

Di sisi lain, studi tersebut juga mengungkapkan berbagai dampak buruk ini dapat dihindari. Studi tersebut mengatakan ruang yang aman dan adil secara teoritis masih mungkin saat ini.

Caranya adalah mengurangi penggunaan sumber daya oleh 15 persen kelompok penghasil emisi terbesar dan adopsi cepat energi terbarukan dan teknologi berkelanjutan lainnya.

Semakin lama perubahan ditunda, semakin berat tantangan di tahun-tahun mendatang, khususnya terkait iklim.

Baca juga: Perubahan Iklim Beri Dampak Terhadap Kehidupan pada Anak dan Perempuan Pesisir

"Jika perubahan signifikan tidak dilakukan sekarang, pada 2050 tidak akan ada lagi ruang yang aman dan adil," tulis laporan tersebut.

Itu berarti, meskipun setiap orang di planet ini hanya memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk standar hidup dasar pada 2050, Bumi akan tetap berada di luar batas iklim.

Wakil Ketua Earth Commission Johan Rockstrom mengatakan, hasil yang mengejutkan dari penelitian tersebut ini harus digunakan sebagai stimulus untuk tindakan perbaikan yang mendesak.

Keadilan yang lebih besar merupakan komponen penting dari solusi yang diusulkan dalam makalah tersebut.

"Membatasi apa yang mungkin bagi sebagian orang memungkinkan terbukanya kemungkinan bagi orang lain," tulis laporan tersebut.

Baca juga: Perubahan Iklim Sebabkan 400 Juta Siswa Terdampak Penutupan Sekolah

Laporan tersebut mencatat bahwa individu dalam sistem ekonomi yang memprioritaskan kesehatan publik, kesetaraan, dan demokrasi cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah.

Dengan membatasi permintaan, diperkirakan emisi dapat dikurangi antara 40 smpai 80 persen dan berdampak positif pada kesejahteraan manusia.

Beberapa langkah yang diperlukan untuk mencapai keadilan tersebut yakni menerapkan perpajakan progresif, penetapan harga sumber daya secara bertahap, perencanaan penggunaan lahan, teknologi hijau, dan subsidi untuk produk berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, solusi utama yang ditawarkan dalam penelitian tersebut adalah menerapkannya di tingkat kota dan sektor swasta.

Sedangkan dalam jangka panjang, diperlukan pakta solidaritas global dan reformasi PBB menjadi badan pengatur tata kelola Bumi yang lebih efektif dan mengembangkan pedoman yang aman dan adil.

Baca juga: Studi: Kelompok Rentan Paling Banyak Menanggung Dampak Perubahan Iklim