KOMPAS.com - Laporan Perlindungan Sosial Dunia 2024-26 mengungkapkan setengah penduduk dunia tidak memiliki perlindungan sosial apa pun. Padahal mereka pun harus berhadapan dengan krisis iklim yang mengancam.
Direktur Jenderal ILO Gilbert Houngbo mengatakan bahwa perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah dan manusia tidak dapat membangun tembok untuk mencegah krisis.
Baca juga: Indonesia Darurat Krisis Iklim, Green Jobs Jadi Kunci
"Krisis iklim memengaruhi kita semua dan merupakan ancaman tunggal yang paling serius bagi keadilan sosial saat ini," paparnya seperti dikutip dari laman resmi United Nation, Sabtu (14/9/2024).
Sejumlah temuan menunjukkan bahwa pemerintah gagal memanfaatkan sepenuhnya potensi perlindungan sosial yang kuat untuk melawan dampak krisis iklim dan mendukung transisi yang adil menuju masa depan yang lebih hijau.
Baca juga: Konsumerisme dan Perubahan Iklim Ancam Masa Depan Adil bagi Manusia
Untuk pertama kalinya, lebih dari separuh populasi global (52,4 persen) memiliki beberapa bentuk perlindungan sosial, meningkat dari 42,8 persen pada tahun 2015, tahun ketika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diadopsi.
Namun, laporan ini menyebutkan di 50 negara yang paling rentan terhadap iklim, 75 persen populasi atau 2,1 miliar orang tidak memiliki perlindungan sosial.
“Kesenjangan yang mencolok dalam hak atas perlindungan sosial merupakan cerminan dari dunia kita yang sangat terpecah belah,” kata Mia Seppo, Asisten Direktur Jenderal ILO.
Tantangan yang paling mendesak adalah melindungi mereka yang berada di garis depan krisis iklim,” katanya lagi.
Baca juga: Kota Super Megah yang Kalah oleh Krisis Iklim
ILO memperingatkan bahwa banyak negara yang tidak siap untuk menangani konsekuensi lingkungan akibat krisis iklim.
“Kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi pada masyarakat yang terkena dampak akan memengaruhi kita semua,” tambah Seppo.
Perlindungan sosial punya peran yang signifikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Misalnya saja perlindungan sosial dapat membantu orang beradaptasi dan mengatasi guncangan terkait iklim dengan memberikan manfaat perlindungan sosial, seperti jaminan pendapatan dan akses ke layanan kesehatan, serta melindungi keluarga, pekerja, dan perusahaan selama transisi hijau.
Baca juga: Perubahan Iklim Bisa Bikin Korsel Tak Produksi Kimchi Lagi
Hal ini juga dapat memungkinkan praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan, termasuk mendukung karyawan dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk pekerjaan di sektor hijau dan rendah karbon.
“Perlindungan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa transisi energi hijau dan rendah karbon yang sedang berlangsung tidak meninggalkan siapa pun,” kata Houngbo.
Jonalyn Millana, pemantau kesehatan dalam proyek kegiatan uang tunai untuk ILO menjelaskan bagaimana perlindungan sosial bisa membantu.
“Saya lebih terlindungi sekarang karena jika terjadi sesuatu, saya akan memiliki sesuatu untuk diterima seperti misalnya asuransi," bebernya.
Laporan ILO ini pun merekomendasikan untuk memprioritaskan investasi dalam perlindungan sosial, termasuk dukungan eksternal untuk negara-negara dengan ruang fiskal terbatas dan mendesak kerja sama pemerintah agar perlindungan sosial dapat dilakukan secara maksimal.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya