Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina Sebut Injeksi Karbon Dioksida Mampu Pangkas Emisi 14,6 Juta Ton

Kompas.com - 24/09/2024, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - PT Pertamina EP mengatakan, injeksi karbon dioksida skala penuh di zona tujuh bisa memangkas emisi sebesar 14,6 juta ton per tahun.

Zona tujuh yang dimaksud adalah mencakup field Jatibarang, Subang, dan Tambun

Assistant Manager Communication Relation SH Upstream Regional Jawa Danya Dewanti mengatakan, pihaknya memproyeksikan bisa melakukan injeksi karbon dioksida skala penuh ke sumur secara penuh pada 2031.

Baca juga: Sejumlah Pakar Usul Sebar Besi ke Laut untuk Serap Karbon Dioksida

"Jadi harapannya ketika skala penuh dilakukan tahun 2031, maka akan ada potensi pengurangan karbon dioksida sebesar 14,6 juta ton CO2 per tahun," kata Danya di Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dilansir Antara, Senin (23/9/2024).

Danya mengatakan, implementasi injeksi karbon dioksida skala penuh bertujuan untuk memanfaatkan karbon yang dihasilkan dari proses produksi untuk peningkatan pemulihan minyak atau enhanced oil recovery (EOR).

Metode tersebut sekaligus mewujudkan dekarbonisasi, mengingat karbon dioksida yang dihasilkan kembali diinjeksi ke sumur.

"Jadi di sini ada karbon dioksida yang dihasilkan itu digunakan, diinjeksikan menjadi bagian dari teknologi yang disebut peningkatan pemulihan minyak," ujar Danya.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Jasa Karbon Bukan Greenwashing

Dia menyampaikan, dalam peta jalan yang telah disusun, Pertamina EP telah melakukan injeksi awal pada tahun 2022 untuk mengevaluasi respons dari sumur.

Pada 2026, perusahaan tersebut mulai mengimplementasikan pola injeksi.

Setelah itu, pada 2029 Pertamina EP bakal melakukan pembangunan sebelum akhirnya menerapkan injeksi skala penuh pada 2031.

Baca juga: CarbonEthics Raup Rp 31,8 Miliar Kembangkan Karbon Biru

Kerja sama

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina telah menjalin kerja sama dengan 15 perusahaan energi internasional untuk melakukan joint study dalam pengembangan teknologi penangkap dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS/CCUS) di Indonesia.

SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengakui, CCS merupakan teknologi dengan tahapan yang sangat awal.

"Kami saat ini ada kerja sama mungkin dengan sekitar 15 perusahaan energi internasional untuk melakukan joint study untuk pengembangan CCS/CCUS di Indonesia," ujar Wisnu di Jakarta, Selasa (10/9/2024), sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku anak perusahaan dan ExxonMobil akan melakukan pengeboran appraisal atau appraisal drilling tahun depan di wilayah cekungan Sunda Asri berkaitan dengan pengembangan CCS/CCUS.

Baca juga: AI Bisa Tekan Emisi Karbon dan Tingkatkan Keuntungan Perusahaan, Bagaimana Caranya?

"Di luar itu masih skala pilot per lapangan seperti di Sukowati. Di Sunda Asri kalau hasil appraisal drilling-nya sesuai dengan rencana, itu paling cepat Final Investment Decision-nya (FID) pada 2026 dan mungkin baru investasi pada 2027," kata Wisnu.

Menurut Wisnu, pengembangan CCS/CCUS oleh Pertamina di wilayah Indonesia membutuhkan dukungan dari pemerintah.

"Itu yang sedang kami dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)," ujarnya.

Baca juga: Microsoft Beli 234.000 Kredit Karbon untuk Restorasi Hutan dari Perusahaan Meksiko

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

Pemerintah
Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Pemerintah
Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Pemerintah
Laporan 'Health and Benefits Study 2024': 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Laporan "Health and Benefits Study 2024": 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Swasta
Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Pemerintah
Forum 'ESG Edge' Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

Forum "ESG Edge" Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

LSM/Figur
Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Pemerintah
Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah
DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

Pemerintah
Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Pemerintah
Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

BUMN
Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pemerintah
1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

LSM/Figur
Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau