Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan PBB: Karhutla Indonesia Capai 1,16 Juta Hektare, Kalsel Terparah

Kompas.com - 01/10/2024, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Sepanjang 2023, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai 1,16 juta hektare. Angka tersebut lima kali lebih tinggi daripada 2022.

Temuan tersebut mengemuka dalam laporan terbaru badan PBB yang menangani kebencanaan, UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Dalam laporan berjudul GAR Special Report 2024 tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang disorot oleh UNDRR ihwal karhutla yang sangat luas.

Baca juga: Perubahan Iklim Sebabkan Karhutla di Mediterania Timur Makin Parah

Data luas karhutla di Indonesia yang mengemuka dalam GAR Special Report 2024 tersebut sama dengan website Sistem Pemantau Karhutla SiPongi+ dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni 1,16 juta hektare.

Menurut badan PBB tersebut, faktor utama penyebab luasnya karhutla di Indonesia pada 2023 adalah fenomena El Nino yang menyebabkan suhu lebih panas dan kekeringan berkepanjangan di berbagai wilayah.

Di sisi lain, aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab luasnya karhutla di Indonesia. Salah satunya pembakaran hutan dan lahan untuk tanaman atau perkebunan, terutama kelapa sawit.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, asap dan polusi yang menguar sangat banyak. Hal tersebut menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi penduduk sekitar, bahkan sampai ke negara tetangga.

Baca juga: Potensi Karhutla di Jateng Terus Ada, Penanganan Butuh Kolaborasi

Karhutla juga berimplikasi serius terhadap pemanasan global karena emisi yang lepas menambah efek rumah kaca di atmosfer, penyebab utama perubahan iklim.

Sebagaimana diketahui, Indonesia masuk dalam 10 negara dengan luas hutan terbesar di dunia. Bumi Pertiwi juga memangku sepertiga dari total spesies pohon di dunia.

Daerah paling terdampak

Dari seluruh wilayah di Indonesia, ada empat provinsi yang mengalami karhutla paling luas yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sebagian besar kebakaran terjadi di area semak belukar dan kawasan hutan terdegradasi, bukan di hutan primer. Sehingga emisi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Akan tetapi, kebakaran masih menghancurkan 13.260 hektar hutan primer menurut UNDRR.

Baca juga: Karhutla di Jateng Capai 183 Hektare Enam Bulan Terakhir

Dilansir dari laman Sistem Pemantau Karhutla SiPongi+, berikut 10 provinsi dengan luas karhutla terbesar.

  1. Kalimantan Selatan: 190.394,58 hektare
  2. Kalimantan Tengah: 165.896,44 hektare
  3. Papua Selatan: 150.813,34 hektare
  4. Sumatera Selatan: 132.082,86 hektare
  5. Kalimantan Barat: 111.848,43 hektare
  6. Nusa Tenggara Timur: 102.536,89 hektare
  7. Nusa Tenggara Barat: 66.716,43 hektare
  8. Jawa Timur: 49.498,32 hektare
  9. Maluku: 45.999,39 hektare
  10. Kalimantan Timur: 39.494,41 hektare

Dari data tersebut, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami total karhutla paling besar sepanjang 2023.

Dari lima provinsi yang ada di Kalimantan, empat di antaranya masuk dalam 10 besar provinsi dengan karhula terluas.

UNDRR melaporkan, Kalimantan mengalami tingkat kebakaran tertinggi dan insiden kebakaran yang paling sering terjadi.

Selain Kalimantan, Pulau Sumatera juga mencatatkan jumlah karhutla yang luas. Tingginya karhutla di Kalimantan dan Sumatera sangat menurunkan kualitas udara di kota-kota pulau tersebut.

Baca juga: 18 Perusahaan Dituntut Ganti Rugi Lingkungan Rp 6,1 Triliun karena Karhutla

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Konsumsi Daging Berkontribusi terhadap Kerusakan Lingkungan, Kok Bisa?

Konsumsi Daging Berkontribusi terhadap Kerusakan Lingkungan, Kok Bisa?

Pemerintah
Selenggarakan CSR Berkelanjutan, PT GNI Dapat Penghargaan di PKM CSR Award 2024

Selenggarakan CSR Berkelanjutan, PT GNI Dapat Penghargaan di PKM CSR Award 2024

Swasta
Kisah Warga Desa Mayangan yang Terancam Abrasi dan Inisiatif Kompas.com Tanam Mangrove

Kisah Warga Desa Mayangan yang Terancam Abrasi dan Inisiatif Kompas.com Tanam Mangrove

LSM/Figur
Langkah Hijau Kompas.com, Penanaman Mangrove untuk Selamatkan Pesisir Subang

Langkah Hijau Kompas.com, Penanaman Mangrove untuk Selamatkan Pesisir Subang

Swasta
Konsumen Bingung dengan Klaim Keberlanjutan pada Kemasan Produk

Konsumen Bingung dengan Klaim Keberlanjutan pada Kemasan Produk

Pemerintah
Pemanasan Global Picu Siklon dan Hujan Badai di Seluruh Asia

Pemanasan Global Picu Siklon dan Hujan Badai di Seluruh Asia

Pemerintah
Bank Tetap Biayai Investasi Batu Bara meski Ada Target Iklim

Bank Tetap Biayai Investasi Batu Bara meski Ada Target Iklim

Pemerintah
IEEFA Sebut 'Power Wheeling' Bisa Dorong Investasi Hijau

IEEFA Sebut "Power Wheeling" Bisa Dorong Investasi Hijau

LSM/Figur
Penerapan Karbon Dioksida Tak Lagi Berguna Jika Suhu Bumi Lampaui Batas

Penerapan Karbon Dioksida Tak Lagi Berguna Jika Suhu Bumi Lampaui Batas

Pemerintah
Dosen UI Teliti Limbah Plastik Jadi Penangkap Karbon Dioksida

Dosen UI Teliti Limbah Plastik Jadi Penangkap Karbon Dioksida

LSM/Figur
Berbagai Ancaman Kerusakan Ekosistem Mangrove di Indonesia

Berbagai Ancaman Kerusakan Ekosistem Mangrove di Indonesia

LSM/Figur
APP Group Raih Penghargaan Primaniyarta 'Eksportir Sustainable' di Ajang TEI 2024

APP Group Raih Penghargaan Primaniyarta "Eksportir Sustainable" di Ajang TEI 2024

Swasta
Kualitas BBM di Indonesia Tertinggal Dibandingkan Negara Asia Tenggara

Kualitas BBM di Indonesia Tertinggal Dibandingkan Negara Asia Tenggara

LSM/Figur
Ini Sejumlah Kendala dalam Mengejar Target Transisi Energi di Indonesia

Ini Sejumlah Kendala dalam Mengejar Target Transisi Energi di Indonesia

Swasta
Warga DKI Jakarta Bakal Ditarik Retribusi Sampah Tahun Depan

Warga DKI Jakarta Bakal Ditarik Retribusi Sampah Tahun Depan

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau