Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahan Bakar Fosil dan Pertanian Kuras Dana Publik Negara Terdampak Perubahan Iklim

Kompas.com - 22/09/2024, 11:23 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Laporan dari ActionAid menunjukkan industri yang mendorong krisis iklim seperti bahan bakar fosil dan industri pertanian, menguras dana publik di negara-negara di negara-negara berkembang.

Laporan itu menyebut jumlahnya mencapai lebih dari 600 miliar dollar AS setiap tahunnya. Angka yang mengejutkan ini setara dengan 3,5 kali biaya sekolah untuk semua anak di sub-Sahara Afrika.

Mengutip Citinewsroom, Sabtu (21/9/2024) laporan berjudul “How the Finance Flows: Corporate Capture of Public Finance Fuelling the Climate Crisis in the Global South” ini menyoroti subsidi rata-rata tahunan sebesar 438,6 miliar dollar AS didanai publik untuk sektor bahan bakar fosil antara tahun 2016 hingga 2023.

Baca juga: Lego Ganti Bahan Bakar Fosil dengan Plastik Terbarukan untuk Produknya

Sementara itu, sektor pertanian telah menerima rata-rata 238 miliar dollar AS setiap tahunnya dalam bentuk subsidi yang didanai publik antara tahun 2016 dan 2021.

Penulis laporan tersebut berpendapat bahwa pengambilalihan keuangan publik oleh korporasi ini secara aktif merusak kebutuhan negara-negara yang rentan terhadap iklim dan komitmen iklim global.

Mereka menyerukan pengalihan keuangan publik menuju transisi yang adil dari bahan bakar fosil dan pertanian industri, menuju solusi iklim yang berorientasi melindungi hak-hak rakyat atas pangan, energi, dan mata pencaharian.

“Laporan ini mengungkap perilaku parasit perusahaan-perusahaan yang menguras kehidupan dari negara Global South dengan menyedot dana publik dan memicu krisis iklim," ungkap Sekretaris Jenderal ActionAid, Arthur Larok.

Baca juga: Penerapan CCS/CCUS Bakal Melanggengkan Penggunaan Bahan Bakar Fosil

Ia pun berpendapat sudah saatnya siklus tersebut dihentikan untuk mengakhiri krisis iklim.

"Industri yang merusak iklim menguras dana publik di belahan bumi selatan yang seharusnya mereka gunakan untuk mengatasi krisis iklim," papar Teresa Anderson, Pemimpin Global Keadilan Iklim ActionAid International.

"Kurangnya pendanaan publik berarti di negara-negara yang rentan terhadap iklim, energi terbarukan hanya menerima pendanaan publik 40 kali lebih sedikit daripada sektor bahan bakar fosil," tambah Anderson.

Ia juga menyampaikan untuk melawan dan memperbaiki aliran keuangan yang memicu krisis iklim.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

Pemerintah
Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Pemerintah
Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Pemerintah
Laporan 'Health and Benefits Study 2024': 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Laporan "Health and Benefits Study 2024": 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Swasta
Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Pemerintah
Forum 'ESG Edge' Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

Forum "ESG Edge" Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

LSM/Figur
Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Pemerintah
Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah
DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

Pemerintah
Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Pemerintah
Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

BUMN
Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pemerintah
1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

LSM/Figur
Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau