Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2024, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu memberikan insentif kepada investor pengembangan panas bumi atau geotermal demi mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi saat dimintai tanggapan mengenai optimalisasi pemanfaatan panas bumi.

"Kalau Prabowo mau mengoptimalkan pemanfaatan geotermal, ya dengan menciptakan suatu sistem iklim investasi yang ramah. Mungkin kita bisa memberikan insentif ke investor-investor yang mau masuk, itu pasti menarik bagi investor," kata Fahmy sebagaimana dilansir Antara, Minggu (20/10/2024).

Baca juga: Pemanfaatan Panas Bumi Masih Rendah, Pakar Saran Tingkatkan Kualitas Data

Dia menuturkan, lokasi sumber panas bumi sebagian besar berada di daerah pegunungan yang sulit aksesnya.

Sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya terhadap sistem pembangkit listriknya, tetapi juga infrastruktur logistiknya.

Alternatif lainnya adalah membangun sendiri sarana dan prasarana jalan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milik pemerintah daerah.

Fahmy mencontohka, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif fiskal yang besar terhadap investor untuk hilirisasi nikel, sehingga banyak investor China yang masuk.

Baca juga: Indonesia-Selandia Baru Kerja Sama Program Eksplorasi Panas Bumi

"Nah, di (pengembangan) geotermal itu tidak dilakukan oleh Jokowi maka kini Prabowo sebaiknya prioritaskan," ucap Fahmy.

Dia meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk konsisten dan berkomitmen penuh untuk mengembangkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia untuk dapat mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

Dia mencatat, bauran EBT di Indonesia hanya sekitar 12,5 persen, jauh dari target 23 persen yang dicanangkan untuk dapat tercapai pada 2025.

"Kalau mulai sekarang diberlakukan secara konsisten dan terus-menerus, tidak diganggu oleh lobi-lobi dari kelompok oligarki maka saya punya harapan nanti lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak lagi bergantung dari negara lain," imbuhnya.

Baca juga: Investasi Pembangkit Panas Bumi Naik 8 Kali Lipat dalam 10 Tahun

Prabowo dan Gibran  resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2024 -2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

Dalam pidatonya, Prabowo optimistis Indonesia mampu melakukan swasembada energi dan tidak bergantung pada negara lain di bawah kepemimpinannya.

Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, singkong, tebu, dan jagung.

Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi, batu bara, serta air yang besar.

Baca juga: Konvensi Panas Bumi IIGCE Berpotensi Hadirkan Investasi Rp 57,02 Triliun

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kolaborasi UMKM Garut dan BRIN Bikin Gedebog Pisang Naik Kelas
Kolaborasi UMKM Garut dan BRIN Bikin Gedebog Pisang Naik Kelas
LSM/Figur
Inovasi Doktor Termuda IPB yang Kembangkan Metode Deteksi Kerusakan akibat Karhutla
Inovasi Doktor Termuda IPB yang Kembangkan Metode Deteksi Kerusakan akibat Karhutla
LSM/Figur
Tenaga Angin Bisa Pulihkan Laut, Cukup Sisihkan 1 Persen Dana Proyek
Tenaga Angin Bisa Pulihkan Laut, Cukup Sisihkan 1 Persen Dana Proyek
Pemerintah
Gajah Dianggap Teman oleh Mamalia Hutan, Kepunahannya Picu Kerusakan
Gajah Dianggap Teman oleh Mamalia Hutan, Kepunahannya Picu Kerusakan
Pemerintah
Negara Berkembang Butuh 420 Miliar Dollar AS per Tahun untuk Kesetaraan Gender
Negara Berkembang Butuh 420 Miliar Dollar AS per Tahun untuk Kesetaraan Gender
Pemerintah
Bukan Cuma Limbah, Ampas Kopi Bisa Jadi Beton Kuat dan Berkelanjutan
Bukan Cuma Limbah, Ampas Kopi Bisa Jadi Beton Kuat dan Berkelanjutan
LSM/Figur
Satgas PKH Kuasai 81.793 Hektare TN Tesso Nilo untuk Kembalikan Fungsi Lahan
Satgas PKH Kuasai 81.793 Hektare TN Tesso Nilo untuk Kembalikan Fungsi Lahan
Pemerintah
Darurat Air Dunia: 40 Persen Daratan Rusak, 3 Miliar Orang Terancam
Darurat Air Dunia: 40 Persen Daratan Rusak, 3 Miliar Orang Terancam
LSM/Figur
Kemenhut: Tambang Masih Bakal Lanjut tetapi Disertai Rehabilitasi
Kemenhut: Tambang Masih Bakal Lanjut tetapi Disertai Rehabilitasi
Pemerintah
Masjid Jami Soeprapto Soeparno Dibangun, Simbol Inklusi dan Upaya Merawat Nilai-nilai Sosial
Masjid Jami Soeprapto Soeparno Dibangun, Simbol Inklusi dan Upaya Merawat Nilai-nilai Sosial
Swasta
Sun Energy Gandeng UI Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa dalam 'Green Job' Energi Surya
Sun Energy Gandeng UI Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa dalam "Green Job" Energi Surya
Swasta
14 dari 15 Jenis Tarsius Ada di Indonesia, tapi Habitatnya Terus Tergerus
14 dari 15 Jenis Tarsius Ada di Indonesia, tapi Habitatnya Terus Tergerus
Swasta
Lahan Kritis Capai 12 Juta Hektare, Kemenhut Beberkan Rencana Mengatasinya
Lahan Kritis Capai 12 Juta Hektare, Kemenhut Beberkan Rencana Mengatasinya
Pemerintah
Sederet Langkah Pemerintah Genjot EBT untuk Amankan Energi
Sederet Langkah Pemerintah Genjot EBT untuk Amankan Energi
Pemerintah
Resistensi Antimikroba Berpotensi Rugikan Ekonomi Global 100 Triliun Dolar AS
Resistensi Antimikroba Berpotensi Rugikan Ekonomi Global 100 Triliun Dolar AS
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau