Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2024, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu memberikan insentif kepada investor pengembangan panas bumi atau geotermal demi mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi saat dimintai tanggapan mengenai optimalisasi pemanfaatan panas bumi.

"Kalau Prabowo mau mengoptimalkan pemanfaatan geotermal, ya dengan menciptakan suatu sistem iklim investasi yang ramah. Mungkin kita bisa memberikan insentif ke investor-investor yang mau masuk, itu pasti menarik bagi investor," kata Fahmy sebagaimana dilansir Antara, Minggu (20/10/2024).

Baca juga: Pemanfaatan Panas Bumi Masih Rendah, Pakar Saran Tingkatkan Kualitas Data

Dia menuturkan, lokasi sumber panas bumi sebagian besar berada di daerah pegunungan yang sulit aksesnya.

Sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya terhadap sistem pembangkit listriknya, tetapi juga infrastruktur logistiknya.

Alternatif lainnya adalah membangun sendiri sarana dan prasarana jalan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milik pemerintah daerah.

Fahmy mencontohka, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif fiskal yang besar terhadap investor untuk hilirisasi nikel, sehingga banyak investor China yang masuk.

Baca juga: Indonesia-Selandia Baru Kerja Sama Program Eksplorasi Panas Bumi

"Nah, di (pengembangan) geotermal itu tidak dilakukan oleh Jokowi maka kini Prabowo sebaiknya prioritaskan," ucap Fahmy.

Dia meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk konsisten dan berkomitmen penuh untuk mengembangkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia untuk dapat mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

Dia mencatat, bauran EBT di Indonesia hanya sekitar 12,5 persen, jauh dari target 23 persen yang dicanangkan untuk dapat tercapai pada 2025.

"Kalau mulai sekarang diberlakukan secara konsisten dan terus-menerus, tidak diganggu oleh lobi-lobi dari kelompok oligarki maka saya punya harapan nanti lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak lagi bergantung dari negara lain," imbuhnya.

Baca juga: Investasi Pembangkit Panas Bumi Naik 8 Kali Lipat dalam 10 Tahun

Prabowo dan Gibran  resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2024 -2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

Dalam pidatonya, Prabowo optimistis Indonesia mampu melakukan swasembada energi dan tidak bergantung pada negara lain di bawah kepemimpinannya.

Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, singkong, tebu, dan jagung.

Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi, batu bara, serta air yang besar.

Baca juga: Konvensi Panas Bumi IIGCE Berpotensi Hadirkan Investasi Rp 57,02 Triliun

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Nikel dan Wajah Baru Morowali, dari Tanah Leluhur ke Pusat Industri Dunia
Nikel dan Wajah Baru Morowali, dari Tanah Leluhur ke Pusat Industri Dunia
Swasta
Dukung Pendidikan Inklusif, Garudafood Beri Beasiswa Santri Tunanetra hingga Anak Prasejahtera
Dukung Pendidikan Inklusif, Garudafood Beri Beasiswa Santri Tunanetra hingga Anak Prasejahtera
Swasta
Aliansi Perbankan Net Zero Hentikan Kegiatan Sementara
Aliansi Perbankan Net Zero Hentikan Kegiatan Sementara
Swasta
Paparan Logam dan Sulfat dalam Polusi Udara Berpotensi Tingkatkan Risiko Asma
Paparan Logam dan Sulfat dalam Polusi Udara Berpotensi Tingkatkan Risiko Asma
LSM/Figur
Tata Kelola Mangrove Perlu Terintegrasi dengan Tambak
Tata Kelola Mangrove Perlu Terintegrasi dengan Tambak
LSM/Figur
Krisis Iklim Makin Parah,  WALHI Desak Revisi UU Kehutanan Berparadigma Keadilan Ekologis
Krisis Iklim Makin Parah, WALHI Desak Revisi UU Kehutanan Berparadigma Keadilan Ekologis
LSM/Figur
Pesimis Kualitas Udara Jakarta Membaik, Menteri LH Ungkap Sumber Masalahnya
Pesimis Kualitas Udara Jakarta Membaik, Menteri LH Ungkap Sumber Masalahnya
Pemerintah
Badak di Kalimantan Timur Sisa Dua, Kemenhut Siapkan Induk Pengganti
Badak di Kalimantan Timur Sisa Dua, Kemenhut Siapkan Induk Pengganti
Pemerintah
Sudah Saatnya Penyelenggara Event Lebih Sustainable
Sudah Saatnya Penyelenggara Event Lebih Sustainable
Swasta
Studi Jawab Polemik Dampak Kebisingan Turbin Angin pada Manusia
Studi Jawab Polemik Dampak Kebisingan Turbin Angin pada Manusia
LSM/Figur
Produksi Daging Sapi di Brasil Picu Kenaikan Emisi Metana
Produksi Daging Sapi di Brasil Picu Kenaikan Emisi Metana
Pemerintah
Menteri LH: Banyak Produsen AMDK Pakai Air Tanah, Konservasi Cuma Mantra
Menteri LH: Banyak Produsen AMDK Pakai Air Tanah, Konservasi Cuma Mantra
Pemerintah
Laut Asam Melemahkan Gigi Hiu, Ancaman Baru bagi Predator Puncak
Laut Asam Melemahkan Gigi Hiu, Ancaman Baru bagi Predator Puncak
Pemerintah
'Circularity Tour', Aqua Libatkan Pelari Maybank Marathon dalam Aksi Lingkungan dan Ekonomi Sirkular
"Circularity Tour", Aqua Libatkan Pelari Maybank Marathon dalam Aksi Lingkungan dan Ekonomi Sirkular
Swasta
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau