Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB: Bencana Kelaparan Terjadi Akibat Konflik hingga Guncangan Iklim

Kompas.com - 04/11/2024, 10:19 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan badan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, tingkat krisis pangan akut terjadi di lima negara karena konflik, ketidakstabilan ekonomi, hingga perubahan iklim.

Lima negara yang mengalami ancaman kelaparan itu antara lain Haiti, Mali, Palestina, Sudan Selatan dan Sudan.

Mengutip UN News, Kamis (31/10/2024) Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) mencatat, kelaparan bahkan telah diumumkan di wilayah Darfur Utara, Sudan. Sementara, negara yang dilanda perang masih menghadapi risiko kelaparan.

Baca juga:

"Risiko kelaparan yang berkepanjangan di sana, terkait dengan kurangnya akses bantuan setelah pecahnya perang lebih dari setahun yang lalu, serta kelaparan kronis yang mengancam jiwa di Haiti, Mali dan Sudan Selatan," demikian isi dari laporan badan pangan PBB.

Setidaknya, ada 22 negara yang tercatat sebagai pusat kelaparan. Artinya, diperkirakan akan mengalami peningkatan kelaparan parah. Laporan badan pangan PBB juga menemukan bahwa La Nina berisiko memengaruhi peningkatan kelaparan.

Fenomena ini berdampak pada perubahan iklim, dan diprediksi terjadi mulai sekarang hingga Maret 2025.

"Badan-badan cuaca telah memperingatkan bahwa La Nina kemungkinan akan mengganggu pola curah hujan yang akan berdampak pada pertanian di banyak titik kelaparan," kata PBB.

Laporan FAO dan WFP mengungkapkan, La Nina dapat menyebabkan banjir di Nigeria, Sudan Selatan, serta negara-negara Afrika Selatan lainnya. Kondisi itu juga kemungkinan mengakibatkan kekeringan di Ethiopia, Kenya, dan Somalia yang berpengaruh pada sistem pangan.

"Tanpa bantuan di 22 negara dan wilayah yang berisiko termasuk pendanaan dan makanan, ratusan ribu orang diperkirakan akan menghadapi kelaparan dalam beberapa bulan mendatang," ujar FAO dan WFP.

Baca juga:

Dalam laporannya, FAO dan WFP menyatakan Chad, Lebanon, Myanmar, Mozambik, Nigeria, Republik Arab Suriah dan Yaman diklasifikasikan sebagai titik panas yang sangat memprihatinkan. Di wilayah ini, diperkirakan banyak orang bakal menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang kritis.

Gencatan senjata

Sementara itu, Direktur Jenderal FAO QU Dongyu menekankan bahwa gencatan senjata di negara berkonflik perlu segera dilakukan.

“Jika kita ingin menyelamatkan nyawa dan mencegah kelaparan akut dan kekurangan gizi, kita sangat membutuhkan gencatan senjata kemanusiaan,” ucap QU Dongyu,

FAO menilai, warga Palestina harus mendapatkan akses makanan bergizi tinggi maupun kembali memproduksi pangan lokal.

Baca juga: Langkah Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan Tanpa Tebang Hutan

"Sudah waktunya bagi para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan dan bekerja bersama kami untuk menjangkau jutaan orang yang berisiko kelaparan, dan memberikan solusi diplomatis terhadap konflik," tutur Direktur Eksekutif WFP Cindy McCain.

Dia turut meminta para pemimpin negara menggunakan pengaruhnya agar organisasi kemanusiaan bekerja dengan aman, serta memobilisasi sumber daya dan kemitraan yang diperlukan untuk menghentikan kelaparan secara global.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Peralihan Musim, BMKG Prediksi Hujan Landa Sejumlah Daerah 3 Hari ke Depan
Peralihan Musim, BMKG Prediksi Hujan Landa Sejumlah Daerah 3 Hari ke Depan
Pemerintah
14 Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Sepertiga Pemanasan Global
14 Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Sepertiga Pemanasan Global
Pemerintah
Reklamasi Pasca-Tambang Hanya Simbolis, Menteri LH Soroti Hilangnya Biodiversitas
Reklamasi Pasca-Tambang Hanya Simbolis, Menteri LH Soroti Hilangnya Biodiversitas
Pemerintah
Perubahan Iklim, Makluk Laut yang Tak Kasat Mata Pun Terancam
Perubahan Iklim, Makluk Laut yang Tak Kasat Mata Pun Terancam
LSM/Figur
UE Patok Target Limbah Pangan dan Skema Baru Daur Ulang Tekstil
UE Patok Target Limbah Pangan dan Skema Baru Daur Ulang Tekstil
Pemerintah
Aksi Iklim Sederhana dan Berbiaya Rendah Bisa Selamatkan 725.000 Jiwa per Tahun
Aksi Iklim Sederhana dan Berbiaya Rendah Bisa Selamatkan 725.000 Jiwa per Tahun
Pemerintah
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter 'Water Mist'
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter "Water Mist"
Pemerintah
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Pemerintah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Swasta
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Pemerintah
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Swasta
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Pemerintah
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Pemerintah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Pemerintah
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau