Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB: Bencana Kelaparan Terjadi Akibat Konflik hingga Guncangan Iklim

Kompas.com, 4 November 2024, 10:19 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan badan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, tingkat krisis pangan akut terjadi di lima negara karena konflik, ketidakstabilan ekonomi, hingga perubahan iklim.

Lima negara yang mengalami ancaman kelaparan itu antara lain Haiti, Mali, Palestina, Sudan Selatan dan Sudan.

Mengutip UN News, Kamis (31/10/2024) Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) mencatat, kelaparan bahkan telah diumumkan di wilayah Darfur Utara, Sudan. Sementara, negara yang dilanda perang masih menghadapi risiko kelaparan.

Baca juga:

"Risiko kelaparan yang berkepanjangan di sana, terkait dengan kurangnya akses bantuan setelah pecahnya perang lebih dari setahun yang lalu, serta kelaparan kronis yang mengancam jiwa di Haiti, Mali dan Sudan Selatan," demikian isi dari laporan badan pangan PBB.

Setidaknya, ada 22 negara yang tercatat sebagai pusat kelaparan. Artinya, diperkirakan akan mengalami peningkatan kelaparan parah. Laporan badan pangan PBB juga menemukan bahwa La Nina berisiko memengaruhi peningkatan kelaparan.

Fenomena ini berdampak pada perubahan iklim, dan diprediksi terjadi mulai sekarang hingga Maret 2025.

"Badan-badan cuaca telah memperingatkan bahwa La Nina kemungkinan akan mengganggu pola curah hujan yang akan berdampak pada pertanian di banyak titik kelaparan," kata PBB.

Laporan FAO dan WFP mengungkapkan, La Nina dapat menyebabkan banjir di Nigeria, Sudan Selatan, serta negara-negara Afrika Selatan lainnya. Kondisi itu juga kemungkinan mengakibatkan kekeringan di Ethiopia, Kenya, dan Somalia yang berpengaruh pada sistem pangan.

"Tanpa bantuan di 22 negara dan wilayah yang berisiko termasuk pendanaan dan makanan, ratusan ribu orang diperkirakan akan menghadapi kelaparan dalam beberapa bulan mendatang," ujar FAO dan WFP.

Baca juga:

Dalam laporannya, FAO dan WFP menyatakan Chad, Lebanon, Myanmar, Mozambik, Nigeria, Republik Arab Suriah dan Yaman diklasifikasikan sebagai titik panas yang sangat memprihatinkan. Di wilayah ini, diperkirakan banyak orang bakal menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang kritis.

Gencatan senjata

Sementara itu, Direktur Jenderal FAO QU Dongyu menekankan bahwa gencatan senjata di negara berkonflik perlu segera dilakukan.

“Jika kita ingin menyelamatkan nyawa dan mencegah kelaparan akut dan kekurangan gizi, kita sangat membutuhkan gencatan senjata kemanusiaan,” ucap QU Dongyu,

FAO menilai, warga Palestina harus mendapatkan akses makanan bergizi tinggi maupun kembali memproduksi pangan lokal.

Baca juga: Langkah Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan Tanpa Tebang Hutan

"Sudah waktunya bagi para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan dan bekerja bersama kami untuk menjangkau jutaan orang yang berisiko kelaparan, dan memberikan solusi diplomatis terhadap konflik," tutur Direktur Eksekutif WFP Cindy McCain.

Dia turut meminta para pemimpin negara menggunakan pengaruhnya agar organisasi kemanusiaan bekerja dengan aman, serta memobilisasi sumber daya dan kemitraan yang diperlukan untuk menghentikan kelaparan secara global.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
LSM/Figur
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
Swasta
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut  yang Sulit Dipantau
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut yang Sulit Dipantau
Pemerintah
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
LSM/Figur
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Pemerintah
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Pemerintah
Momentum RI Raup 'Windfall Tax' Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
Momentum RI Raup "Windfall Tax" Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
LSM/Figur
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
Swasta
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
LSM/Figur
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Pemerintah
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
LSM/Figur
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Pemerintah
FEM IPB: Mayoritas Manfaat MBG masih Terkonsentrasi di Jawa dan Perkotaan
FEM IPB: Mayoritas Manfaat MBG masih Terkonsentrasi di Jawa dan Perkotaan
Pemerintah
Lewat Program Teman Biruni Bahagia, Biruni Foundation Salurkan Ratusan Bantuan untuk Anak Rentan
Lewat Program Teman Biruni Bahagia, Biruni Foundation Salurkan Ratusan Bantuan untuk Anak Rentan
LSM/Figur
Angkat Tema Pemberdayaan, Inspiring Asia Micro Film Festival 2026 Dibuka untuk Umum
Angkat Tema Pemberdayaan, Inspiring Asia Micro Film Festival 2026 Dibuka untuk Umum
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau