Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB: Bencana Kelaparan Terjadi Akibat Konflik hingga Guncangan Iklim

Kompas.com, 4 November 2024, 10:19 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan badan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, tingkat krisis pangan akut terjadi di lima negara karena konflik, ketidakstabilan ekonomi, hingga perubahan iklim.

Lima negara yang mengalami ancaman kelaparan itu antara lain Haiti, Mali, Palestina, Sudan Selatan dan Sudan.

Mengutip UN News, Kamis (31/10/2024) Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) mencatat, kelaparan bahkan telah diumumkan di wilayah Darfur Utara, Sudan. Sementara, negara yang dilanda perang masih menghadapi risiko kelaparan.

Baca juga:

"Risiko kelaparan yang berkepanjangan di sana, terkait dengan kurangnya akses bantuan setelah pecahnya perang lebih dari setahun yang lalu, serta kelaparan kronis yang mengancam jiwa di Haiti, Mali dan Sudan Selatan," demikian isi dari laporan badan pangan PBB.

Setidaknya, ada 22 negara yang tercatat sebagai pusat kelaparan. Artinya, diperkirakan akan mengalami peningkatan kelaparan parah. Laporan badan pangan PBB juga menemukan bahwa La Nina berisiko memengaruhi peningkatan kelaparan.

Fenomena ini berdampak pada perubahan iklim, dan diprediksi terjadi mulai sekarang hingga Maret 2025.

"Badan-badan cuaca telah memperingatkan bahwa La Nina kemungkinan akan mengganggu pola curah hujan yang akan berdampak pada pertanian di banyak titik kelaparan," kata PBB.

Laporan FAO dan WFP mengungkapkan, La Nina dapat menyebabkan banjir di Nigeria, Sudan Selatan, serta negara-negara Afrika Selatan lainnya. Kondisi itu juga kemungkinan mengakibatkan kekeringan di Ethiopia, Kenya, dan Somalia yang berpengaruh pada sistem pangan.

"Tanpa bantuan di 22 negara dan wilayah yang berisiko termasuk pendanaan dan makanan, ratusan ribu orang diperkirakan akan menghadapi kelaparan dalam beberapa bulan mendatang," ujar FAO dan WFP.

Baca juga:

Dalam laporannya, FAO dan WFP menyatakan Chad, Lebanon, Myanmar, Mozambik, Nigeria, Republik Arab Suriah dan Yaman diklasifikasikan sebagai titik panas yang sangat memprihatinkan. Di wilayah ini, diperkirakan banyak orang bakal menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang kritis.

Gencatan senjata

Sementara itu, Direktur Jenderal FAO QU Dongyu menekankan bahwa gencatan senjata di negara berkonflik perlu segera dilakukan.

“Jika kita ingin menyelamatkan nyawa dan mencegah kelaparan akut dan kekurangan gizi, kita sangat membutuhkan gencatan senjata kemanusiaan,” ucap QU Dongyu,

FAO menilai, warga Palestina harus mendapatkan akses makanan bergizi tinggi maupun kembali memproduksi pangan lokal.

Baca juga: Langkah Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan Tanpa Tebang Hutan

"Sudah waktunya bagi para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan dan bekerja bersama kami untuk menjangkau jutaan orang yang berisiko kelaparan, dan memberikan solusi diplomatis terhadap konflik," tutur Direktur Eksekutif WFP Cindy McCain.

Dia turut meminta para pemimpin negara menggunakan pengaruhnya agar organisasi kemanusiaan bekerja dengan aman, serta memobilisasi sumber daya dan kemitraan yang diperlukan untuk menghentikan kelaparan secara global.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Pemerintah
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Pemerintah
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Pemerintah
TransitionZero Luncurkan Platform Pemodelan Sistem Energi untuk Asia Tenggara
TransitionZero Luncurkan Platform Pemodelan Sistem Energi untuk Asia Tenggara
Swasta
Akal-Akalan Perusahaan Hadapi Aturan Emisi, Pindahkan Pabrik Polutif ke Tempat Lain
Akal-Akalan Perusahaan Hadapi Aturan Emisi, Pindahkan Pabrik Polutif ke Tempat Lain
Pemerintah
Air Bersih Langka, Kelaparan dan Krisis Pangan Dunia Mengintai
Air Bersih Langka, Kelaparan dan Krisis Pangan Dunia Mengintai
Pemerintah
Pendanaan Minim, RI Masih Butuh Rp163 Triliun untuk Jaga Biodiversitas
Pendanaan Minim, RI Masih Butuh Rp163 Triliun untuk Jaga Biodiversitas
Pemerintah
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau
LSM/Figur
Filter Rokok Turut Merusak Lingkungan lewat Limbah, Polusi, dan Emisi
Filter Rokok Turut Merusak Lingkungan lewat Limbah, Polusi, dan Emisi
LSM/Figur
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Pemerintah
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
LSM/Figur
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
LSM/Figur
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Pemerintah
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau