Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB: Bencana Kelaparan Terjadi Akibat Konflik hingga Guncangan Iklim

Kompas.com - 04/11/2024, 10:19 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan badan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, tingkat krisis pangan akut terjadi di lima negara karena konflik, ketidakstabilan ekonomi, hingga perubahan iklim.

Lima negara yang mengalami ancaman kelaparan itu antara lain Haiti, Mali, Palestina, Sudan Selatan dan Sudan.

Mengutip UN News, Kamis (31/10/2024) Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) mencatat, kelaparan bahkan telah diumumkan di wilayah Darfur Utara, Sudan. Sementara, negara yang dilanda perang masih menghadapi risiko kelaparan.

Baca juga:

"Risiko kelaparan yang berkepanjangan di sana, terkait dengan kurangnya akses bantuan setelah pecahnya perang lebih dari setahun yang lalu, serta kelaparan kronis yang mengancam jiwa di Haiti, Mali dan Sudan Selatan," demikian isi dari laporan badan pangan PBB.

Setidaknya, ada 22 negara yang tercatat sebagai pusat kelaparan. Artinya, diperkirakan akan mengalami peningkatan kelaparan parah. Laporan badan pangan PBB juga menemukan bahwa La Nina berisiko memengaruhi peningkatan kelaparan.

Fenomena ini berdampak pada perubahan iklim, dan diprediksi terjadi mulai sekarang hingga Maret 2025.

"Badan-badan cuaca telah memperingatkan bahwa La Nina kemungkinan akan mengganggu pola curah hujan yang akan berdampak pada pertanian di banyak titik kelaparan," kata PBB.

Laporan FAO dan WFP mengungkapkan, La Nina dapat menyebabkan banjir di Nigeria, Sudan Selatan, serta negara-negara Afrika Selatan lainnya. Kondisi itu juga kemungkinan mengakibatkan kekeringan di Ethiopia, Kenya, dan Somalia yang berpengaruh pada sistem pangan.

"Tanpa bantuan di 22 negara dan wilayah yang berisiko termasuk pendanaan dan makanan, ratusan ribu orang diperkirakan akan menghadapi kelaparan dalam beberapa bulan mendatang," ujar FAO dan WFP.

Baca juga:

Dalam laporannya, FAO dan WFP menyatakan Chad, Lebanon, Myanmar, Mozambik, Nigeria, Republik Arab Suriah dan Yaman diklasifikasikan sebagai titik panas yang sangat memprihatinkan. Di wilayah ini, diperkirakan banyak orang bakal menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang kritis.

Gencatan senjata

Sementara itu, Direktur Jenderal FAO QU Dongyu menekankan bahwa gencatan senjata di negara berkonflik perlu segera dilakukan.

“Jika kita ingin menyelamatkan nyawa dan mencegah kelaparan akut dan kekurangan gizi, kita sangat membutuhkan gencatan senjata kemanusiaan,” ucap QU Dongyu,

FAO menilai, warga Palestina harus mendapatkan akses makanan bergizi tinggi maupun kembali memproduksi pangan lokal.

Baca juga: Langkah Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan Tanpa Tebang Hutan

"Sudah waktunya bagi para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan dan bekerja bersama kami untuk menjangkau jutaan orang yang berisiko kelaparan, dan memberikan solusi diplomatis terhadap konflik," tutur Direktur Eksekutif WFP Cindy McCain.

Dia turut meminta para pemimpin negara menggunakan pengaruhnya agar organisasi kemanusiaan bekerja dengan aman, serta memobilisasi sumber daya dan kemitraan yang diperlukan untuk menghentikan kelaparan secara global.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Aliansi Perbankan Net Zero Hentikan Kegiatan Sementara
Aliansi Perbankan Net Zero Hentikan Kegiatan Sementara
Swasta
Paparan Logam dan Sulfat dalam Polusi Udara Berpotensi Tingkatkan Risiko Asma
Paparan Logam dan Sulfat dalam Polusi Udara Berpotensi Tingkatkan Risiko Asma
LSM/Figur
Tata Kelola Mangrove Perlu Terintegrasi dengan Tambak
Tata Kelola Mangrove Perlu Terintegrasi dengan Tambak
LSM/Figur
Krisis Iklim Makin Parah,  WALHI Desak Revisi UU Kehutanan Berparadigma Keadilan Ekologis
Krisis Iklim Makin Parah, WALHI Desak Revisi UU Kehutanan Berparadigma Keadilan Ekologis
LSM/Figur
Pesimis Kualitas Udara Jakarta Membaik, Menteri LH Ungkap Sumber Masalahnya
Pesimis Kualitas Udara Jakarta Membaik, Menteri LH Ungkap Sumber Masalahnya
Pemerintah
Badak di Kalimantan Timur Sisa Dua, Kemenhut Siapkan Induk Pengganti
Badak di Kalimantan Timur Sisa Dua, Kemenhut Siapkan Induk Pengganti
Pemerintah
Sudah Saatnya Penyelenggara Event Lebih Sustainable
Sudah Saatnya Penyelenggara Event Lebih Sustainable
Swasta
Studi Jawab Polemik Dampak Kebisingan Turbin Angin pada Manusia
Studi Jawab Polemik Dampak Kebisingan Turbin Angin pada Manusia
LSM/Figur
Produksi Daging Sapi di Brasil Picu Kenaikan Emisi Metana
Produksi Daging Sapi di Brasil Picu Kenaikan Emisi Metana
Pemerintah
Menteri LH: Banyak Produsen AMDK Pakai Air Tanah, Konservasi Cuma Mantra
Menteri LH: Banyak Produsen AMDK Pakai Air Tanah, Konservasi Cuma Mantra
Pemerintah
Laut Asam Melemahkan Gigi Hiu, Ancaman Baru bagi Predator Puncak
Laut Asam Melemahkan Gigi Hiu, Ancaman Baru bagi Predator Puncak
Pemerintah
'Circularity Tour', Aqua Libatkan Pelari Maybank Marathon dalam Aksi Lingkungan dan Ekonomi Sirkular
"Circularity Tour", Aqua Libatkan Pelari Maybank Marathon dalam Aksi Lingkungan dan Ekonomi Sirkular
Swasta
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Pemerintah
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Pemerintah
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau