Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bos Tambang Ramal Indonesia Jadi Produsen Nikel Terbesar di Dunia

Kompas.com, 7 November 2024, 17:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet memprediksi, Indonesia akan menjadi produsen nikel terbesar di dunia dalam 10 tahun ke depan.

Hal tersebut mengingat besarnya dan peningkatan produksi nikel yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Eramet adalah perusahaan pertambangan dan metalurgi global yang berpusat di Perancis.

Baca juga: Di COP16 Kolombia, Masyarakat Sipil Desak Pemerintah RI Batasi Produksi Nikel

Pada tahun 2023, menurut data Eramet, Indonesia memasok 55 persen dari total produksi nikel dunia. Hal tersebut membuat dunia semakin tergantung terhadap pasokan nikel Indonesia.

"Kami sangat percaya bahwa Indonesia akan terus menjadi pusat produksi nikel global dalam 10 tahun ke depan. Sebanyak 70 persen dari produksi nikel global nantinya akan berasal dari Indonesia pada periode tersebut," kata Jerome dilansir dari siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Jerome juga mengungkapkan bahwa produksi Weda Bay Nickel, perusahaan patungan Eramet dengan Tsingshan, juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

Pada 2024, produksi nikel Weda Bay Nickel akan mencapai 32 juta ton sesuai dengan kuota produksi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Juga juga menyoroti kondisi pasar nikel Indonesia yang saat ini mengalami kekurangan pasokan bijih nikel tahun ini.

Baca juga: Ekspansi Hilirisasi Nikel 4 Perusahaan Naikkan Emisi RI 38,5 Juta Ton

Lonjakan impor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia semakin memperkuat indikasi tersebut.

Berdasarkan data Statistic Indonesia, Indonesia mengimpor sekitar 7 juta ton bijih nikel dari Filipina dalam 10 bulan pertama tahun 2024. 

Padahal, tahun lalu Indonesia hanya mengimpor 374.454 ton bijih nikel.

Meskipun impor masih menyumbang sebagian kecil dari total konsumsi nikel Indonesia, permintaan yang tinggi telah mendorong harga bijih nikel menjadi lebih tinggi dari harga patokan minimum (HPM) yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.

“Kekurangan pasokan bijih nikel ini menciptakan ketegangan pasar di Indonesia, meskipun faktanya pasar nikel global masih kelebihan pasokan produk nikel jadi. Namun, perlu dicatat bahwa kelebihan pasokan ini relatif kecil, diperkirakan sekitar 60.000 ton, setara dengan sekitar satu minggu konsumsi," papar Jerome.

Baca juga: Industri Nikel Nasional Diminta untuk Sukarela Diaudit Tata Kelolanya

Potensi pertumbuhan

Sementara itu, Eramet optimis terhadap masa depan produksi nikel di Indonesia.

Dengan potensi sumber daya yang melimpah di Teluk Weda, usaha patungan Eramet menargetkan peningkatan produksi hingga 60-65 juta ton per tahun dalam jangka menengah.

"Dengan sokongan sumber daya alam yang melimpah dalam jangka waktu lama tersebut, kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan pasokan. Kami tidak ingin memproduksi lebih dari kebutuhan pasar" tegas Jerome.

Selain itu, Jerome juga menekankan pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dia memaparkan, Indonesia merupakan prioritas utama bagi Eramet dalam pengembangan bisnis nikel.

"Eramet ingin menjadi bagian dari pertumbuhan industri nikel global dan memberikan manfaat positif bagi perekonomian Indonesia. Kami terus berusaha untuk menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan, baik dari Eropa maupun Indonesia, untuk mendukung pertumbuhan industri nikel di Indonesia," pungkas Jerome.

Baca juga: Pemerintahan Baru Janji akan Jalankan Hilirisasi Nikel yang Berkelanjutan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau